PROMOSI PRODUK

 Stafsus Rasa Buzzer Rugikan Jokowi

On Monday, December 02, 2019



JAKARTA (DutaJatim.com) - Staf Khusus milenial yang ditunjuk Presiden Jokowi banjir kritik. Hal itu setelah Gracia Billy Mambrasar menjadi sorotan setelah mengunggah kata “kubu sebelah megap2” dalam kicauannya di media social terkait penerapan Pancasila. Billy pun dituduh stafsus rasa buzzer. Stafsus Rasa Buzzer Rugikan Jokowi. 

Karena itu Kaukus Pancasila meminta Billy menjaga citra diri karena menyandang stasus stafsus Jokowi. 

"Menurutku Pancasila saat ini perlu untuk mendapat sikap yang serius karena memang persoalan-persoalan kebangsaan yang menuntut kita semua untuk tidak main-main, terutama stafsus, stafsus kan kalau... maaf ya, kalau kampanye sudah digaji maka ya jangan membuat image negatif terutama untuk Pak Jokowi sendiri," kata Ketua Kaukus Pancasila, Eva Kusuma Sundari, saat dihubungi, Minggu (1/12/2019) malam.

Eva Sundari menyebut tak masalah jika Billy menunjukkan sisi milenial. Namun, kata Eva, Billy kini menyandang status stafsus Jokowi sehingga harus berhati-hati dalam bertindak.

"Jadi boleh milenial ketika dia belum mendapat stafsus boleh seenaknya, boleh macam-macam. Tapi begitu jadi stafsus maka ya harus ada perubahan, SOP, dalam menata dirinya dan juga menjaga image karena dia pilihan oleh Pak Jokowi," ucap Eva.

"Jadi ya harus hati-hati untuk jaga diri dan harus jaim kan kasihan kalau Pak Jokowi orang jadi berkontroversi karena cuitan dia," imbuh dia.
Namun Billy pun akhirnya meminta maaf atas kicauan yang telah dihapus itu.

"Assalamu'alaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pertama memohon maaf atas kesalahpahaman yang muncul karena salah satu cuitan saya yang menggunakan kata yang menimbulkan multitafsir, yaitu kata: 'Kubu'," kata Billy Minggu (1/12/2019). "Kubu sebelah" merujuk pada rival politik Jokowi.

Billy mengatakan dirinya tak bermaksud tendensius ke kelompok masyarakat mana pun. Dia juga telah menghapus tweet tersebut.

"Saya dengan ini memohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena kesalahpahaman tersebut," ujarnya.

Billy kemudian menjelaskan dia terlahir dari keluarga dengan perpaduan dua suku dan agama. Ayahnya asli Papua dan beragama Nasrani dari wilayah adat Saireri, sementara ibunya berasal dari Surabaya, dengan latar belakang keluarga muslim. 

"Kakak saya (almarhum) yang sulung bernama Yoppi Mambrasar muslim, menjalankan ibadah dengan taat dan sungguh-sungguh. Beliau telah meninggal dan dikuburkan secara muslim. Sepupu-sepupu dari keluarga besar ibu dari Jawa Timur beragama muslim dan sepupu-sepupu dari keluarga besar ayah beragama Nasrani," katanya.

Dia menuturkan, ketika Idul Fitri, dia mendapat banyak hadiah dari keluarga ibunya karena terlahir dari keluarga miskin. Perhatian yang sama juga didapatnya dari keluarga besar dari Papua saat Natal dan Tahun Baru.

"Dari kecil saya diajari indahnya perdamaian dan saling sayang yang diajarkan Islam dan rasa kasih dari Kristen. Saya menyaksikan keindahan dari hidup di Indonesia di tengah-tengah keluarga kami. Itulah sebabnya, tidak pernah sekali pun saya menyatakan hal-hal berbau kebencian dan kecurigaan," tutur Billy.

Namun dia mengakui sebagai pejabat publik bertanggung jawab untuk bekerja bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Mohon dukungannya agar saya bekerja secara amanah, objektif, dan jujur untuk seluruh bangsa Indonesia, apa pun agamanya dan sukunya. Mohon doanya dan maafkan kekhilafan saya," pungkas Billy yang menambahkan hashtag #StafsusRasaBuzzeRp di tweet-nya.

Selain banjir kritik di media sosial, Partai Gerindra juga meminta Billy berhati-hati berkomentar. Gerindra  menegaskan bahwa pemilu sudah selesai.

"Saya menyarankan berhati-hatilah berkomentar. Sekarang saatnya kita bersatu, bersama membangun bangsa. Bukan lagi bicara kubu-kubuan. Pemilu sudah selesai. Saatnya bekerja dan tunjukkan kualitas kerja sesuai amanah rakyat," kata anggota Fraksi Gerindra DPR RI, Andre Rosiade, kepada wartawan, Minggu (1/12/2019).

Andre mengaku bisa memaklumi sikap reaktif dari Billy. Dia menyebut wajar sebagai anak muda Billy masih emosional.

"Billy ini anak muda jadi wajar masih emosional," tuturnya.
Dia berharap Billy akan makin berhati-hati. Andre mendoakan Billy bisa berubah.

"Mudah-mudahan ini pelajaran bagi yang bersangkutan agar ke depan lebih berhati-hati. Harapan saya tentu ke depan yang bersangkutan berubah. Jangan sampai di-bully netizen terus sebagai buzzer yang jadi Stafsus," tuturnya.

Billy tersandung tagar #StafsusRasaBuzzeRp gara-gara menyinggung perkubuan politik. Badan yang menggawangi urusan ideologi Pancasila juga menasihatinya.  "Dia harus bijak, karena dia menjadi teladan dalam mengaktualisasikan Pancasila. Dia harus mampu menjadi negarawan, dan negarawan tidak tergantung usia," kata Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo kepada wartawan, Minggu (1/12/2019).

Anak muda juga harus mampu menjadi negarawan bila anak muda itu menjadi pejabat. Negarawan harus mampu menjadi pelayan publik dan tak lagi terlibat perkubuan politik.

"Harus punya pengetahuan tata negara, etos, dan patos (simpati/belas kasihan) yakni pejabat negara harus berhati-hati dalam berstatement supaya pernyataannya tidak multitafsir," kata Benny.

Ketum PKPI yang juga menjabat Stafsus Presiden, Diaz Hendropriyono, meminta warganet alias netizen membantu memberikan saran yang membangun.  "Alangkah baiknya jika para netizen juga bisa membantu mereka dengan memberikan saran-saran sesuai dengan tupoksi mereka, misalkan ke Angkie terkait pemberdayaan kaum difabel yang berjumlah 21 juta jiwa, atau ke Billy terkait rencananya untuk melahirkan 100 entrepreneurs per tahun dari wilayah timur Indonesia," kata Diaz Minggu (1/12/2019).

Diaz mengimbau supaya netizen tidak sekadar memberikan nyinyiran kepada para stafsus milenial, termasuk Billy. Diaz meminta masyarakat memberikan kesempatan agar para stafsus milenial bekerja dan berkarya.

"Masyarakat silakan saja mencermati kinerja para stafsus milenial. Namun jangan hanya 'nyinyiran' saja yang diberikan. Berikan mereka ruang dan kesempatan untuk belajar. Mereka adalah pekerja keras dan mampu beradaptasi dengan cepat," ucap Diaz.

Diaz menyebut belum mengetahui apakah Billy sudah diberikan pengarahan mengenai etika menggunakan medsos. "Saya tidak tahu apakah Billy sudah mendapatkan brief mengenai socmed atau belum. Namun, yang jelas, ada satu narasi besar yang dibangun dari istana. Para stafsus milenial juga harus seirama dengan narasi yang disampaikan oleh presiden," jelas Diaz. (det/wis)

Tiga Menteri Obok-obok Munas Golkar?

On Monday, December 02, 2019

Bamsoet dan Airlangga.

JAKARTA (DutaJatim.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka  Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta Jumat 3 Desember 2019 besok. Agenda Munas memilih ketua umum Golkar periode 2019-2024.

"Munas 3-5 Desember 2019. Pembukaan tanggal 3 Desember Bapak Presiden merencanakan untuk hadir," kata Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, di sela-sela acara silaturahmi di Ayodya Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (1/12/2019).

Dia menuturkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga dijadwalkan menutup Munas. Salah satu agenda Munas adalah pemilihan ketua umum periode 2019-2024. Pendaftaran bakal caketum dibuka mulai 28 November sampai 2 Desember 2019 di DPP Partai Golkar.

Hingga saat ini Ketua DPP Golkar Ridwan Hasjim dan tujuh orang lain sudah mendaftarkan diri menjadi caketum Partai Golkar. Airlangga sendiri menyatakan sudah mengantongi 90 persen suara dan optimistis untuk mengikuti bursa caketum Golkar. "Insya Allah dukungan sudah cukup, ya sampaikan teman-teman itu sudah mungkin 90%," ujar Airlangga semringah.

Ada isu, Tiga Menteri Obok-obok Munas Golkar?

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat menilai penyelenggaraan Munas ternodai adanya intervensi dan tekanan dari Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, dan Menko Maritim Luhut Panjaitan.

"Demokrasi Munas Golkar dirampok Pratikno Cs. Terungkapnya pertemuan Mensesneg, Menko Maritim, dan Menseskab, dengan para Ketua DPD menandakan para menteri ini campur tangan terhadap Munas Golkar," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Menurut Taufik, campur tangan ketiga menteri itu sangat berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan kebebasan internal Golkar untuk menentukan sendiri pemimpinnya.

 "Tindakan Pratikno Cs itu ilegal dan tidak bertanggung jawab. Mereka memanipulasi laporan kepada Presiden bahwa internal Golkar mengharapkan Airlangga Hartarto (AH) menjadi Ketum, kepada para ketua DPD mereka mengklaim Pak Presiden maunya AH menjadi Ketum," kata Taufik.

Selain manipulator, Taufik menyebutkan, ketiga pembantu Presiden Jokowi ini sudah bertindak di luar sistem. Parpol adalah institusi kenegaraan maka sudah semestinya penanganannya oleh pemerintah pun masuk ke dalam sistem.

"Dalam hal ini Menteri yang diatur dalam UU untuk dapat terlibat dalam Munas Parpol adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM," ucapnya.

Mantan Ketua Umum PB HMI ini juga mengungkapkan minat Golkar menggelorakan aspirasi yang sangat kuat untuk memilih pemimpin yang bersih, tak terlihat masalah hukum, sehingga bisa dicalonkan sebagai Presiden atau Wapres pada Pilpres 2024.

"Dengan mendorong AH sebagai calon Ketum, maka Pratikno Cs telah melakukan kejahatan demokrasi yang sangat nyata, apalagi hal itu bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi sendiri. Karena itu menurut saya bila terjadi perpecahan nantinya Pratikno cs perlu direshuffle," ujarnya.

Ini tentu harus dibuktikan Tiga Menteri Obok-obok Munas Golkar? 

Namun Ketua DPP Golkar yang juga loyalis Airlangga, Ace Hasan Syadzily, membantah tudingan adanya keterlibatan tiga menteri Jokowi untuk memenangkan salah satu calon ketua umum di Munas Golkar. "Pernyataan itu fitnah dan tidak etis disampaikan pengurus Golkar. Jangan meragukan kemandirian Partai  Golkar dalam berorganisasi. Lagipula, tidak ada urusannya dengan para menteri di luar kader Partai Golkar," kata Ace saat dikonfirmasi kemarin.

Juru Bicara Panitia Munas Partai Golkar Christina Aryani mengatakan sejak pendaftaran calon Ketua Umum dibuka sudah delapan kandidat  mengambil formulir pendaftaran. Mereka adalah Ridwan Hisyam, Agun Gunandjar,  Bambang Indra Hutoyo, Bamsoet dan beberapa kader muda. "Kalau tidak salah Pak Ali Yahya," kata Christina.

Namun, dari sekian kandidat dengan nama besar yang muncul, justru Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto yang belum mengambil formulir calon ketua umum yang akan bersaing pada Munas Golkar. "Mungkin hari ini," katanya.

Menurutnya masih ada waktu bagi para kader partai berlambang pohon beringin ini yang ingin maju sebagai calon ketua umum partai Golkar untuk mengambil formulir hingga tanggal 2 Desember. "Dan melengkapi semua berkas persyaratan," katanya. (hud/det)

Nella Kharisma Jadi Selingkuhan Mantan Bupati Kediri? Ini Jawabannya

On Saturday, November 23, 2019


KEDIRI (DutaJatim.com) - Dulu ada anggota DPR selingkuh dengan artis dangdut. Bahkan videonya beredar luas dan bikin heboh jagat hiburan dan politik. Kini isu yang mirip kisah asmara politisi dan penyanyi dangdut terjadi lagi. Sang biduan dan sang mantan bupati.

Sebuah postingan menggemparkan publik lantaran menampilkan sosok penyanyi dangdut Nella Kharisma disebut menjadi selingkuhan mantan Bupati Kediri, Sutrisno. Postingan ini pun viral di media sosial.

Isu ini muncul di Facebook sejak pertengahan November lalu. Ada beberapa akun yang mem-posting kabar tersebut, salah satunya akun Supri Anto dan Dinasti Sutrisno.  Akun Dinasti Sutrisno mengunggah isu tersebut pada Rabu (20/11) yang kemudian di-share 85 kali dan mendapat 129 komentar.

"Kasus perselingkuhan antara Sutrisno mantan Bupati Kediri dan Nella Kharisma kerap terdengar. Bahkan isu ini telah menyebar di kalangan masyarakat dan Lingkungan Pemkab Kediri. Akun bernama 'Suprianto' yang pertama kali berani memviralkan kisah percintaan tersebut," Begitu bunyi isu di-posting akun Dinasti Sutrisno yang masih bisa dilihat Sabtu (23/11/2019).

Bahkan ada postingan soal Bupati Kediri Hariyanti. Sang bupati yang merupakan istri Sutrisno itu dinilai cemburu atas hubungan terlarang suaminya dengan sang biduan dangdut itu.

Hariyanti dikabarkan membuat peraturan baru bahwa di Lapangan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri tidak boleh ada panggung dangdut. Nella Kharisma yang sempat menjadi ikon Gunung Kelud dan SLG pun mendadak dihapus.

"Kisah perselingkuhan ini tentunya akan muncul kebijakan yang dibuat oleh Bupati Kediri. Kebijakan tersebut juga berdampak merugikan masyarakat kabupaten Kediri. Lapangan SLG yang dulunya selalu rame akan pesta dangdut sekarang tidak ada lagi," kata akun itu.

Keluarga Nella akhirnya risih dibombardir dengan isu itu. Mereka pun menjelaskan kepada awak media masalah itu. Kakak kandung Nella, Candra, mengatakan, keluarga Nella sangat terganggu oleh isu selingkuh tersebut. Sebab Nella tidak pernah berhubungan dengan Sutrisno maupun Bupati Kediri Haryanti.

"Itu hoax. Mbak Nella maunya diam. Tidak menanggapi isu ini. Tapi ini merugikan. Mencoreng nama baik kelurga. Saya diminta memberikan klarifikasi, Mbak Nella tidak kenal dengan Beliau (Sutrisno)," kata Candra, Sabtu (23/11/2019).

Saat ini keluarga Nella berniat menempuh jalur hukum. Namun masih dalam pembahasan. Isu ini sudah dua kali diunggah di sosmed sehingga membuat keluarga resah. "Mbak Nella khawatir namanya dikaitkan isu politik Pilbup 2020," kata Candra.

Sutrisno juga membantah. Dia bertemu wartawan di sebuah kedai kopi di Jl. Soekarno Hatta, Kabupaten Kediri. Sutrisno meminta kabar yang viral di media sosial itu tidak perlu dibesar besarkan. Tidak perlu  dianggap serius.

"Tidak benar itu. Saya dengan Nella Kharisma saja tidak kenal. Tidak pernah bertemu. Bagaimana bisa diisukan menjalin hubungan, itu kabar yang tidak jelas dan mengada-ada. Itu gak benar," kata Sutrisno.

Sutrisno menyerahkan semua itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kabar semacam ini merupakan kabar yang biasa dia hadapi melalui sosial media. Apalagi menjelang pemilihan bupati.

"Semuanya saya serahkan kepada Allah SWT, terkait berita fitnah ini, saya gak masalah. Sudah 4 kali saya mengikuti perjalanan pemilihan bupati digosipkan seperti ini. Saya malah kasihan dengan orang yang digosipkan dengan saya, yang penting saya bisa ajak orang Salat Tahajud setiap 2 hari sekali," kata Sutrisno. (nar/det)

Mengapa Ahok Diberi Kursi Komut dan Bukan Dirut Pertamina?

On Saturday, November 23, 2019



JAKARTA (DutaJatim.com) - Mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akhirnya ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Kader PDIP ini akan bertugas setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina digelar Senin (25/11/2019) mendatang. 

Seperti sebelumnya, pro-kontra mewarnai penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina ini. Polemik mulai soal posisinya sebagai kader PDIP yang dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan hingga soal gajinya sebagai komut Pertamina. Sejumlah orang yang pro-Ahok,juga menyoal, mengapa dia tidak ditempatkan di posisi direktur utama yang lebih strategis?

Soal posisinya sebagai kader parpol, PDIP menilai Ahok tak harus mundur. Sedang Partai Gerindra menganggap yang bersangkutan seharusnya mundur dari partai.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan Ahok tidak perlu mengundurkan diri dari partai ketika menjabat Komisaris Utama BUMN PT Pertamina mulai Desember mendatang. "Kalau posisinya sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori pimpinan dewan pimpinan partai. Sehingga tidak harus mengundurkan diri," kata Hasto Kristiyanto di Depok, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (23/11/2019).

Namun Hasto menegaskan, meski Ahok kader PDIP, tidak berarti nanti partai politik melakukan intervensi atas pengelolaan BUMN. Sebab BUMN  milik negara yang ditunjuk untuk mencapai tujuan bernegara. "Karena itu tidak boleh ada intervensi kepentingan politik praktis di dalam pengelolaan BUMN," katanya.

Sedang soal penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok menjadi komisaris utama, kata dia, tidak sepatutnya dilakukan. Sebab, sesuai undang-undang BUMN pihak mana pun dilarang campur tangan di dalam penempatan hal-hal yang bersifat strategis. "Ini termasuk penempatan direksi dan komisaris organ BUMN," ujarnya.

Namun Wakil Ketua Umum Gerindra, yang juga Ketua BKSAP DPR, Fadli Zon, menilai, seharusnya Ahok mundur. Bahkan, Fadli merasa heran dengan terpilihnya Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina. Fadli mempertanyakan kemampuan Ahok.

"Tapi biar masyarakat yang menilai. Hanya saja kalau saya menilai, kayak nggak ada orang lain saja. Kenapa? Apa sih hebatnya dia? Menurut saya sih biasa-biasa saja. Bahkan, itu menimbulkan reaksi dari tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka," kata Fadli Zon saat ditemui di Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).

Fadli mengatakan, penunjukan Ahok menjadi Komut Pertamina membuktikan kedekatan Presiden Jokowi dengan Ahok. Fadli menganggap Jokowi dan Ahok merupakan teman sejati.
"Saya kira ini refleksi kedalaman hubungan Pak Jokowi dengan Ahok. Sebagai teman sejati. Bukan teman politik atau teman biasa," katanya.

Fadli menganggap kehadiran Ahok di Pertamina berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kompetensi Ahok juga dipertanyakan oleh Fadli.

"Pasti gaduh. Sebab seharusnya mencari orang profesional, emangnya dia ahli minyak? Dia kan bukan ahli minyak. Hebatnya apa dia di Pertamina," katanya.

Berbeda dengan Fadli, pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai Ahok sebenarnya lebih cocok jadi direktur utama (Dirut).  Hal itu bila  melihat kapasitas Ahok yang pernah jadi gubernur DKI Jakarta. 

"Beliau memang bukan orang yang paham migas (minyak dan gas). Tapi kapasitas Beliau waktu menjadi gubernur, saya melihatnya lebih pas sebagai dirut," kata Mamit ketika dihubungi Sabtu (23/11/2019).

Mamit mengatakan, tugas utama Ahok membasmi mafia migas di Pertamina pasti kurang efektif jika hanya menjadi Komut. Pasalnya, tugas dari Komut sendiri hanya sebatas pengawas terhadap direksi Pertamina dan jembatan antara pemerintah dengan perusahaan pelat merah tersebut.

Namun Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga memberi alasan bahwa Erick mengusulkan Ahok menjadi Komut karena Ahok punya pengalaman yang baik dalam bidang pengawasan.  "Karena Beliau punya kemampuan pengawasan yang sangat baik. Makanya, diharapkan nanti Pak Ahok bisa melakukan pengawasan kepada teman-teman direksi untuk bisa mempercepat kinerja Pertamina," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Arya mengatakan, pemilihan Ahok sebagai dewan komisaris sejalan dengan rencana Kementerian BUMN untuk memperkuat pengawasan.  "Pak Erick Thohir memang kencang untuk urusan komisaris di depan untuk menangani atau memperkuat komisaris. Nanti komisaris perannya sangat besar, Pak Ahok akan jadi ketua kelas Komisaris Pertamina," jelasnya.

Soal Gaji Ahok 

Lalu berapa gaji dan total kompensasi yang nanti diterima Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina? Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Aturan soal itu ada di Bab II, tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. 

Honorarium komisaris utama sesuai aturan itu sebesar 45 persen dari gaji direktur utama.

Gaji Direktur Utama Pertamina sendiri diatur dalam pedoman internal yang dibuat oleh Menteri BUMN di mana besarannya ditetapkan setahun sekali pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN. Merujuk Laporan Keuangan PT Pertamina tahun 2018, total kompensasi untuk direksi dan komisaris sebesar 47,237 juta dollar Amerika atau setara Rp 661 miliar. Angka ini dikutip dari Laporan Keuangan PT Pertamina 2018 halaman 122 pada bagian "Kompensasi Manajemen Kunci dan Dewan Komisaris". Laporan itu meyebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personel lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. 

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris berdasarkan laporan tersebut per 31 Desember 2018 sekitar 47,237 juta dollar AS. Pada 2018, ada 11 orang direksi serta 6 orang komisaris. Dengan perhitungan pembagian rata, per orang mendapatkan kisaran Rp 3,2 miliar per bulan atau sekitar Rp 38 miliar per tahun. 

Sementara itu, mengutip Laporan Tahunan 2018 Pertamina, disebutkan struktur dan komponen remunerasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja. Ketentuannya sebagai berikut: 

Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero). Gaji anggota direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu sebesar 85 persen dari gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45 persen dari gaji Direktur Utama. Honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5 persen dari Direktur Utama. Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90 persen dari honorarium Komisaris Utama. 

Tunjangan Direksi: tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. 

Dewan Komisaris: Tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan. Fasilitas Direksi: Fasilitas yang diterima oleh direksi terdiri dari fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, fasilitas bantuan hukum. Dewan Komisaris: Fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Tantiem/Insentif Kinerja Ketentuan dalam pemberian tantiem ini, sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri. Disebutkan bahwa struktur dan komponen remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina tidak terdapat pemberian bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham bagi setiap anggota dewan komisaris dan direksi. 

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Jumat (22/11/2019), Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Ahok akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina. "Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti diberitakan Kompas.com, Jumat. 

Erick menyebutkan, Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Sadikin yang menjadi Wakil Komisaris Utama. Selain Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini ditunjuk sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina. (wis/det/kcm/l6)

PKS Rangkul Berkarya-Tommy Soeharto, Ini Kata NasDem

On Wednesday, November 20, 2019


PKS Rangkul Berkarya-Tommy Soeharto, Ini Kata NasDem  

JAKARTA (DutaJatim.com) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memulai membangun poros baru politik dengan menggandeng Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman. Mereka pun bertemu. Tentu membicarakan kepentingan politik mereka masing-masing dan juga kepentingan bangsa dan negara. Surya Paloh seakan menanam benih oposisi meski Nasdem ada di barisan koalisi pendukung Jokowi. Usai pertemuan muncul foto yang fenomenal itu: Surya Paloh berpelukan dengan Sohibul Iman.

Manuver Surya Paloh berhasil. Presiden Jokowi ternyata cemburu dengan kemesraan antara Surya Paloh dengan Sohibul Iman. Saat hadir dalam acara NasDem beberapa waktu lalu, Jokowi pun terus terang cemburu. Bahkan, dia membuat perimbangan dengan melakukan adegan berpelukan dengan Surya Paloh. Bahkan lagi diberi penegasan pelukannya lebih erat ketimbang pelukan Surya kepada Sohibul. 

Dalam titik ini, manuver Surya Paloh mungkin sudah selesai sebab tujuan jangka pendeknya mengingatkan Jokowi bahwa NasDem partai yang tidak bisa diremenhkan sebagai bagian koalisi. bahkan kita ingat, NasDem partai pertama yang berani mencuri start mencalonkan Jokowi sebagai capres di Pilpres lalu.  

Namun, benih oposisi yang ditanam Surya Paloh dan Sohibul Iman terus tumbuh. Saat ini yang menyiraminya adalah Sohibul Iman. Oposisi ini penting terus disiram setelah Partai Gerindra merapat ke Pemerintah. Titik imbang kekuasaan harus ada yang menjaga. Memupuk sesubur kekuatan Pemerintah.

Amunisi Oposisi pun bertambah dengan bergabungnya Partai Berkarya setelah Sohibul Iman bertemu dengan Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Suharto. Sohibul pun menyakini kerja sama yang dijalin bersama Partai Berkarya mampu memperkuat kekuatan oposisi atau partai-partai yang berada di luar pemerintahan. 

Partai Berkarya memang tidak memiliki perwakilan di DPR, tapi partai besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu dinilai mampu menyuarakan kritik terhadap pemerintah di luar parlemen. "Sebagai parpol tentu Berkarya juga memiliki hak bersuara, menjadi kelompok penekan untuk menguatkan pihak yang di luar pemerintahan tapi berada di parlemen," kata Sohibul seusai bertemu sejumlah elite Partai Berkarya, di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). 

PKS Rangkul Berkarya-Tommy Soeharto, Ini Kata NasDem. 

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufiqulhadi menilai tidak ada hal yang luar biasa terkait pertemuan antara elit PKS dan Berkarya. Pertemuan itu juga dianggap tidak memengaruhi soal kekuatan oposisi.

"Tidak berpengaruh karena (Partai) Berkarya tidak ada di parlemen," kata Taufiqulhadi saat dikonfirmasi Rabu (20/11/2019) pagi ini.

Menurutnya pertemuan antara PKS dan Berkarya sebagai suatu hal yang wajar. Terlebih keduanya memang sama-sama satu koalisi saat Pilpres 2019 lalu.  "Secara politis tidak ada yang salah karena kedua partai itu berada dalam suatu koalisi sebelumnya," tutur Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi yang baru saja diangkat sebagai staf khusus di Kementerian Agraria itu menjelaskan bahwa, kedua partai tersebut hanya sebatas melakukan silaturahmi antar parpol, hal itu dilakukan untuk memperkuat hubungan partai.
"Jadi saya pikir itu dalam rencana mempererat hubungan yang telah terbina sebelumnya. Jadi di mata Nasdem, itu hal yang wajar-wajar saja. Apa lagi dalam agama disebutkan, silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rejeki," katanya.

Penekan Pemerintah

Menurut Sohibul, bergabungnya Partai Berkarya dalam barisan oposisi memberikan manfaat dari sisi pembentukan opini dan tekanan kepada pemerintah. Di sisi lain, Partai Berkarya memiliki perwakilan yang cukup signifikan di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

Pada Pemilu 2019 lalu, Partai Berkarya memperoleh lebih dari 160 kursi yang tersebar di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. "Ini jumlah yang sangat signifikan. Tentu dengan Partai Berkarya kami bisa bekerja sama di parlemen tingkat provinsi, kabupaten dan kota," kata Sohibul. 

"Itu yang kami butuhkan dari Partai Berkarya. Mereka memberikan penguatan untuk mengkritisi pemerintah," tutur dia. 

Dalam Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Tommy Soeharto didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy Purdijatno, Sekjen Priyo Budi Santoso, Bendahara Umum Neneng Tuty, Wakil Ketua Umum Hasib Wahab dan Yayat Sudrajat. Sementara, Sohibul didampingi oleh Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Sekjen PKS Mustafa Kamal. (okz/wis)

Habis Ahok Bos Pertamina, Giliran Sandiaga Petinggi PLN

On Monday, November 18, 2019


Habis Ahok Bos Pertamina, Giliran Sandiaga Petinggi PLN

JAKARTA (DutaJatim.com) - Setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kini giliran nama  Sandiaga Salahuddin Uno mencuat ke publik lagi setelah disebut-sebut juga akan memimpin BUMN. Sebelumnya, sama dengan Ahok, Sandiaga juga sempat diisukan menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Isu santer sekarang, Habis Ahok Bos Pertamina, Giliran Sandiaga Petinggi PLN

Bila Ahok santer disebut sebagai komisaris atau dirut Pertamina, Sandiaga disebut-sebut bakal diminta menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kabar ini semakin santer saat Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir gencar diisukan merombak jajaran direksi perusahaan pelat merah. 

Saat dikonfirmasi Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman tidak membantahnya. Namun, dia tidak ingin menjawab soal spekulasi semacam itu. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan BUMN merupakan pelaksanaan dari visi misi Presiden dan Wapres.

"Apa yang dilakukan oleh Menteri BUMN bahwa visi misi BUMN adalah visi misi dari presiden dan wapres. Segala sesuatu terkait BUMN akan diselesaikan Kementerian BUMN," kata Fadjroel, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 18 November 2019.

Saat ini, posisi Dirut PT PLN  masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sripeni Inten Cahyani. Setelah pejabat sebelumnya, Sofyan Basyir ditahan KPK lantaran dugaan kasus korupsi. Meskipun kini dia divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, tetapi statusnya sebagai dirut tidak dikembalikan lagi. KPK banding atas bebaskan Sofyan Basyir.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengaku pihaknya belum memproses nama Sandiaga. "Sampai hari ini belum ada," kata Arya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyebut Sandiaga memiliki kemampuan untuk memimpin PLN. Sebab mantan cawapres pendamping Prabowo Subianto itu memiliki segudang pengalaman bisnisnya yang sudah nyata-nyata perusahaannya maju dan beraset triliunan. "Sandiaga memiliki kemampuan itu," kata Arief melalui pesan singkatnya, Senin, 18 November 2019.

Sandiaga, katanya, terkenal sebagai seorang eksekutif muda spesialis mendandani perusahaan yang sudah mau bangkrut secara keuangan. Di tangan Sandiaga, sejumlah perusahaan sekarat diperbaiki hingga sehat lagi dan bernilai di pasar saham.

Dia juga menilai Sandiaga punya kemampuan melakukan financial reengineering yang banyak berguna untuk PLN dengan aset senilai ribuan triliun rupiah, tapi tidak efektif menghasilkan pemasukan bagi negara. Dia meyakini, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tahu benar kapasitas Sandiaga.

Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui kepastian Sandiaga mendapat tawaran dirut PLN tersebut. "Saya sih belum tahu ya infonya. Tapi, saya mendukung," katanya.

Masyarakat memang ramai membahas isu ini. Habis Ahok Bos Pertamina, Giliran Sandiaga Petinggi PLN. 

Sandiaga sendiri sebelumnya mendukung Ahok  menjabat komisaris utama PT Pertamina. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu memberikan masukan kepada Ahok jika akhirnya diangkat menjadi dirut BUMN.

Sandiaga meminta Ahok agar ingat jika BUMN adalah milik rakyat, bangsa dan negara. Sandiaga juga meminta pada Ahok agar selalu mengingat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33.

"BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan pasal 33 UUD 45, yaitu memberikan peran sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Sandiaga di Yogyakarta.

Sandiaga meminta kepada publik agar tak berspekulasi berlebihan terkait isu pengangkatan Ahok sebagai dirut BUMN. Sandiaga percaya jika nantinya Ahok benar diangkat menjadi dirut BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir akan memberikan penjelasan dan latar belakang dipilihnya Ahok.

"Kita jangan berspekulasi dulu, karena kita menunggu saja hasil akhirnya. Jangan kita judge dulu. Jangan langsung memberikan komentar. Tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick disampaikan kepada publik," kata Sandiaga.

Sandiaga menilai bahwa Ahok memiliki latar belakang ijazah pertambangan dan cocok dengan BUMN yang bergerak di bidang energi.


"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan. Karena beliau sarjana pertambangan. Yang dicari tentu kecocokannya kepada right man at the right place," papar Sandiaga.

Sementara itu, terkait masalah hukum yang pernah membelit Ahok, Sandiaga menilai bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemaaf. "Pilar-pilar kebangsaan kita adalah tentunya tentang tegaknya hukum. Di balik hukum itu adalah demi keadilan, dan di samping itu ada pilar bangsa kita, yaitu bangsa yang besar, yang penuh kelembutan dan yang pemaaf," katanya. (hud/vvn)

Politik Teletubbies Ala Jokowi-Surya Paloh

On Tuesday, November 12, 2019


JAKARTA (DutaJatim.com)  - Kebekuan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan  Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mencair di acara peringatan HUT NasDem ke-8 yang digelar di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019) malam.  Ya, mencair berkat Politik Teletubbies Ala Jokowi-Surya Paloh.

Hubungan Surya Paloh, Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dikabarkan renggang karena sejumlah peristiwa politik pasca-pilpres yang memuncak saat pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi dan Mega yang bermesraan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membuat Surya Paloh bermanuver mendekati Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selama ini menjadi oposisi bersama Gerindra. Mereka menggelar sejumlah pertemuan. 

Dan momen Surya Paloh  berpelukan dengan Presiden PKS Sohibul Iman dianggap menjadi ikon oposisi baru yang digalang Nasdem dan PKS. Kabarnya dalam barisan ini akan menyusul bergabung PAN dan Demokrat. 

Hal ini membuat Megawati tidak senang. Momen Megawati tidak menyalami Surya Paloh di sebuah acara dianggap  menunjukkan adanya perseteruan itu.

Sementara Jokowi lain lagi. Presiden justru cemburu dengan manuver Surya Paloh yang bermesraan dengan Sohibul Iman. Sama dengan Sohibul Iman, Jokowi pun mengaku ingin memeluk erat Surya Paloh.

Dalam sambutannya di HUT NasDem,  Jokowi mengaku cemburu karena Surya Paloh merangkul erat Presiden PKS Sohibul Iman. Dia mengaku bakal memeluk Surya Paloh selepas memberikan sambutan di HUT NasDem tersebut.

Selain menyinggung rangkulan Surya Paloh ke Sohibul Iman, Jokowi berbicara banyak hal, seperti isu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebut sengaja tak menyalami Surya Paloh hingga soal omnibus law. Setelah itu, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada NasDem. 

"Terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan oleh Partai NasDem selama ini terhadap pemerintah maupun terhadap saya pribadi. Terima kasih," kata Jokowi  menutup sambutannya  di HUT NasDem ke-8. Jokowi lalu meninggalkan podium berjalan ke tempat duduknya yang berada di sebelah Surya Paloh.

Surya Paloh lalu menyambut Jokowi. Keduanya berpelukan erat. Senyuman tampak di wajah Jokowi. Para kader Nasdem pun senang. Sebagian di antara mereka nyeletuk,"Berpelukaaaaaan...!!" sambil memberi aksen ala tokoh dalam film Teletubbies yang ada adegan wajib berpelukan.

Sebelumnya Jokowi menepis anggapan bahwa koalisi pemerintah tidak rukun. Jokowi menegaskan momen Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tertangkap kamera tidak menyalami Ketum NasDem Surya Paloh saat pelantikan Presiden-wakil presiden pada 20 Oktober lalu hanya karena  terlewat saja.

Jokowi awalnya menyinggung soal rangkulan Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Jokowi mengungkap hal itu hanya soal kecemburuan saja karena dia tidak pernah dipeluk seerat itu oleh Paloh.

"Setelah sambutan saya peluk erat Pak Surya lebih erat dari beliau ke Pak Sohibul iman. Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus. Tapi sekali lagi, semua kembali lagi pada niatnya. Kalau niatnya untuk komitmen negara apa yang salah, untuk komitmen bangsa apa yang keliru? Sangat bagus apa yang dicontohkan Bang Surya," kata Jokowi dalam pidatonya di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).


Selain itu, kata Jokowi, Surya Paloh dalam sambutannya mengungkapkan rasa sayangnya kepada Megawati Soekarnoputri. Jokowi pun menegaskan koalisi pemerintah berjalan harmonis.

"Salah besar menyampaikan koalisi tidak rukun, keliru gede sekali. Kita rukun saja. Ya pas Bu Mega nggak salami Pak Surya itu kelewatan saja. Wong saya kalau salam tangan kadang ke sini, kelewatan sering," ujarnya.


Jokowi meminta masyarakat tidak menghabiskan energi untuk masalah kecil. Sebab, Indonesia membutuhkan pemikiran, ide, serta gagasan besar untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

"Jangan hal-hal kecil dibawa ke mana-mana. Sore Pak Sekjen NasDem bisik-bisik saya nanti malam datang? Lho, lho, lho.... Ini meragukan saya. Saya jawab Pak Sekjen, Pak Johnny Plate jangan ragukan saya, saya datang tepat waktu. Ini yang ditulis di sini terlalu serius," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga berkelakar kepada Presiden Joko Widodo dalam pidato sambutannya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Surya Paloh awalnya meminta Jokowi menyampaikan pidato di hadapan seluruh kader dan tamu yang hadir. Selanjutnya, Surya Paloh justru melemparkan candaan bahwa ia ingin memeluk erat Jokowi.

"Ingin saya peluk lebih erat tapi tidak bisa," kata Surya.

Sontak candaan tersebut direspons seluruh kader. Para kader berteriak meminta Surya memeluk Jokowi. Sebelumnya, Surya Paloh juga sempat mengucapkan rasa syukurnya atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Namun, tak hanya Surya Paloh yang ingin memeluk Jokowi. Saat Jokowi juga menyampaikan pidato sambutannya, ia akan memeluk Surya Paloh selepas memberikan sambutan. Hal itu pun terjadi. Usai memberikan sambutan, Jokowi menghampiri Surya Paloh dan memeluknya erat. Pelukan politis tentu saja. Pelukan politik yang bermuatan kepentingan. Ya Politik Teletubbies Ala Jokowi-Surya Paloh. (gas)