PROMOSI PRODUK

Pilkada Surabaya: PDIP Bisa Calonkan Sendiri tapi Tetap Buka Peluang Koalisi

On Thursday, January 23, 2020


SURABAYA (DutaJatim.com) -  Sejumlah partai politik sudah mengeluarkan rekomendasi bagi bakal calon walikota Surabaya pada Pilkada 2020. PKB, PAN, Gerindra sudah memberikan rekom kepada mantan Kapolda Jatim Irjen pol (purn) Machfud Arifin. Sedang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, belum mengumumkan calonnya. PDIP bisa mencalonkan sendiri calon walikotanya tanpa berkoalisi dengan parpol lain.

Terkait hal itu PDIP menegaskan soal koalisi atau tidak dengan partai lain dalam mengusung pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota di Pilkada 2020 itu merupakan domain DPP PDIP.  "DPC PDIP Surabaya hanya diberi mandat sebatas melakukan penjaringan calon dan menyiapkan infrastruktur organisasi dan jaringan pemenangan," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Kamis 23 Januari 2020.

Menurut dia, meski jumlah kursi yang diperoleh PDIP cukup untuk mengusung sendiri pasangan calon peserta Pilkada Surabaya, partai berlambang banteng moncong putih itu tidak menutup peluang koalisi dengan partai lain.

Politikus PDIP yang akrab disapa Awi ini mengatakan bahwa DPC PDI Surabaya akan siap menjalankan perintah DPP PDIP.

"Misalnya, kalau rekomendasi sudah turun nanti, kemudian DPP memerintah berkoalisi dengan partai ini atau itu, atau tidak berkoalisi, kami siap menjalankan perintah," ujar Ketua DPRD Kota Surabaya ini seperti dikutip Antara.

Kalau ada partai lain yang berminat melakukan koalisi dengan PDIP, kata Awi, harus melakukan pembicaraan di tingkat pusat, bukan di DPC karena itu semua merupakan wewenang DPP PDIP.  Menurut Awi, pihaknya sekarang ini tengah fokus melakukan koalisi bersama rakyat dengan menyentuh dan menyala langsung masyarakat.

"Kami fokus membentuk pengurus anak ranting di tingkat RW, kemudian mengenalkan program-program untuk menyelesasikan persoalan masyarakat, seperti persoalan pendidikan, kesehatan, dan pembenahan infrastruktur lainnya," katanya.

Dalam program pemenangan tersebut, Awi juga berharap agar bakal calon yang sudah mendaftar, baik itu kader PDIP maupun bukan, hendaknya sudah melakukan sosialisasi.

"Sosialisasi untuk bisa soal ideologi PDIP atau mengenalkan dirinya berikut programnya nanti kalau jadi calon wali kota atau calon wakil wali kota," katanya. (ndc/ara)

Tiket Machfud Arifin Maju Pilwali Surabaya Makin Jelas

On Sunday, January 19, 2020



SURABAYA (DutaJatim.com) - Pilwali Surabaya 2020 sudah semakin dekat. Nama bakal calon walikota dan wakil walikota Surabaya bermunculan. Salah satunya mantan Kapolda Jatim Machfud Arifin. Sejumlah parpol pun siap mengusung jenderal polisi yang dikenal sering membangun masjid ini. Saat ini partai yang hampir pasti mengusung Machfud Arifin antara lain PKB dan PAN. Gerindra dan PKS dikabarkan juga akan merapat.

Bahkan Machfud Arifin disebut bakal menjadi yang pertama mempunyai tiket untuk mencalonkan diri sebagai cawali dalam pilwali Surabaya mendatang. Sebab PKB telah memberikan sinyal untuk memberikan rekomendasi kepada mantan Kapolda Jatim itu.

Sinyal itu terlihat dari daftar nama yang dikirimkan DPC PKB Surabaya dan DPW PKB Jatim ke DPP untuk digodok. Daftar nama tersebut hanya memuat satu nama: Machfud Arifin. Saat ini DPP tengah menggodok penentuan rekomendasi. Memang belum pasti Machfud Arifin. Namun, dengan hanya mengirim satu nama, sangat mungkin DPP menyetujuinya.

Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi mengatakan, surat permohonan rekomendasi dari DPC dan DPW sudah dikirim ke DPP. ”Tidak ada nama lain. Yang dimintakan rekomendasi adalah Pak Machfud Arifin,” kata Fauzan kemarin

Karena itu, kecil kemungkinan rekomendasi jatuh ke nama lain. Menurut Fauzan, proses di DPP tetap mempertimbangkan aspek-aspek kelayakan dan kepatutan. Bakal calon yang diusung harus menjalani fit and proper test. Mekanisme tersebut dilakukan untuk mengukur kualitas kandidat. Baik sisi kepemimpinan maupun visi ke depan untuk membangun Surabaya. ”Bentuknya nanti seperti wawancara,” terangnya.

Fauzan mengatakan, rekomendasi itu nanti hanya untuk calon wali kota. Calon wakilnya tentu akan dibahas bersama mitra koalisi. Sebab, PKB tidak bisa mengusung calon sendiri karena hanya memiliki lima kursi di DPRD Surabaya. Padahal, ambang batas minimal untuk mengusung calon adalah 10 kursi di parlemen.

Anggota DPRD Jatim itu mengakui sudah ada pembicaraan terkait koalisi. Namun, itu menjadi ranah DPC. DPW hanya bisa memberikan saran dan pertimbangan. ”Tapi, keputusan soal itu (koalisi, Red) ada di DPC,” tuturnya.

Nama wakil bisa dipastikan muncul dari partai koalisi. Tentu ada kesepakatan dan komitmen yang harus dibangun bersama. ”Tapi kembali lagi, itu wilayahnya teman-teman DPC, di Pak Musyafak nanti,” katanya.

Fauzan belum bisa memastikan kapan rekomendasi itu turun. Yang jelas, tidak ada nama lain yang diusulkan selain Machfud Arifin. Nama mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Bupati Pamekasan Badrut Tamam tidak diusulkan.

Hingga saat ini, baru PAN yang sudah memastikan rekomendasinya. Artinya, Machfud sudah mengantongi tiga kursi. Jika ditambah PKB, jumlah dukungan parlemen yang terkumpul baru delapan kursi. Kurang dua kursi.

Jumlah tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, Gerindra yang memiliki lima kursi dikabarkan juga akan merapat. Hal itu cukup realistis mengingat nama Machfud bertengger di peringkat pertama dalam proses penjaringan beberapa waktu lalu. Ada lagi dua partai yang belum memberikan kepastian, tetapi sudah ada sinyal positif akan bergabung.

Ketua DPD PKS Surabaya, Akhmad Suyanto, juga mengatakan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh kader eksternal yang mencalonkan lewat PKS. 

"Mereka harus membawa partai. Karena kalau kita sendiri yang mencalonkan tidak bisa. Kita cuma punya lima kursi," kata Suyanto saat ditemui pasca Rakorda DPD PKS Surabaya, Minggu (19/1/2020).

Karena syarat minimal untuk mencalonkan satu paslon harus memiliki 10 kursi, maka hendaknya calon tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari partai politik lain. "Jadi tetap ada peluang, makanya kita bangun sinergitas karena menyelesaikan Surabaya tidak bisa sendirian," katanya.

Lebih lanjut, Suyanto mengatakan, saat ini PKS sedang menjalin komunikasi dengan partai lain dalam bentuk koalisi. "Semua partai politik yang ada di DPRD kota Surabaya tentu berkomunikasi dengan kita, tanpa terkecuali," ucap Suyanto.

Untuk itulah jika ada wacana untuk mengeroyok PDIP, menurut Suyanto, PKS tidak masuk di dalamnya. "Tidak ada (wacana mengeroyok PDIP), karena PKS itu sinergi. Di DPRD Surabaya kemarin saat membentuk AKD (alat kelengkapan dewan) kita berteman. Jadi mungkin saja koalisi dengan PDIP. Kita ketemu, kalau ada momenteum dan misi sama, ya bisa jadi koalisi," pungkasnya.

Namun bila PKS juga bersama PKB, PAN, dan Gerindra, dipastikan akan mengeroyok PDIP. 

Secara terpisah, Machfud belum mau menanggapi terkait partai mana saja yang akan mengusungnya. Yang jelas, komunikasi ke semua partai terus dilakukan secara intens. Mulai tingkat DPC, DPW, sampai DPP. ”Kalau memang dikehendaki masyarakat Surabaya, saya harus memantapkan diri untuk maju,” jelasnya.

Salah satunya melakukan penjajakan ke partai-partai. Tidak hanya yang memiliki kursi banyak. Partai yang memiliki kursi kurang dari lima juga diajak berkomunikasi. ”Semuanya kita rangkul untuk bersama-sama membangun Surabaya,” kata mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu.

Sementara itu, partai-partai lain juga mendekati masa akhir penggodokan. Rencananya, dalam waktu dekat, PSI melaksanakan paparan visi-misi para calon yang mendaftar. Sementara itu, PDIP, Nasdem, dan Demokrat masih menunggu agak lama. Dengan konstelasi yang ada sekarang, tampaknya calon yang berasal dari parpol hanya dua pasangan. (jpn/tbn)

Kemungkinan koalisi yang akan mengusung Machfud Arifin:

– PAN : 3 kursi (sudah turun)

– PKB : 5 kursi (proses di DPP)

– Gerindra : 5 kursi (proses di DPP)

– Nasdem : 3 kursi (belum pasti)

– PKS : 5 kursi (belum pasti)

– Total : 21 kursi

Partai yang belum memberi sinyal koalisi:

– Golkar : 5 kursi

– Demokrat : 4 kursi

– PSI : 4 kursi

– PPP : 1 kursi

Tidak berkoalisi

– PDIP (15 kursi) sangat kemungkinan tidak berkoalisi

Adian Putar Video KPK Segel Kantor DPP PDIP, Harun Masiku Korban Penipuan?

On Sunday, January 19, 2020


JAKARTA (DutaJatim.com) - Elite PDI Perjuangan meradang atas kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar partainya. Salah satunya politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. 

Pria ini membantah pihaknya menolak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat akan menggeladah kantor DPP PDIP pasca-penangkapan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga menerima suap dari mantan caleg PDIP Harun Masiku terkait PAW anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

Untuk itu Adian pun memutar rekaman CCTV saat penyelidik lembaga antirasuah itu datang ke markas partai banteng. Dalam CCTV berdurasi singkat itu tampak penyidik menggenakan masker menolak untuk menunjukkan surat tugas saat ditanyai satgas pengamanan kantor PDI Perjuangan.

Kemudian, penyelidik KPK yang menggenakan topi itu langsung bergegas meninggalkan kantor di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, tersebut. Dalam rekaman CCTV itu juga tak terlihat adanya keributan antara satgas pengamanan PDIP dan petugas KPK.

"Di video ini terlihat di situ proses kedatangan orang yang menyatakan dirinya KPK. Jadi terlihat biasa saja, tidak seperti yang digembar-gemborkan di media, ada upaya tolak-menolak," kata Adian dalam diskusi Indonesia Law Reform Institute bertajuk 'Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?' di Warung Komando, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

"Mungkin dia berbicara mau menggeledah dan menyegel. Begitulah kira-kira, ya," timpal Adian.

Menurut Adian, penyelidik KPK hanya mengibas-ngibaskan selembar surat tanpa menunjukkannya ke hadapan petugas pegamanan PDI Perjuangan. "Mereka cuma bilang ini suratnya, mau menyegel, tetapi tidak berani ditunjukkan," kata dia.

Menurut Adian, seharusnya KPK meminta maaf atas pemberitaan yang menyebutkan bahwa PDIP menolak kantornya digeledah atau disegel lembaga antirasuah. Terlebih, lanjut dia, Dewas KPK juga menyampaikan bahwa upaya penyegelan dan penyitaan di Kantor DPP PDIP itu belum mendapat izin. "Minta maaf saja, jangan merasa besar. Minta maaf membuktikan kita sebagai manusia yang punya rasa bersalah," kata Adian.

Soal perkara PAW, Adian menyebut, dalam putusan MA disebutkan jika calon legislatif (caleg) meninggal, maka keputusan suara tersebut akan diberikan kepada siapa, adalah keputusan dari partai pengusung.

"Ketika Nazaruddin Kiemas meninggal, suaranya untuk siapa? MA kan menyebut itu keputusan partai. PDIP rapat, bahwa Harun menerima limpahan (suara dari Nazaruddin) itu. Lalu KPU melawan itu, KPU tak mengikuti keputusan MA," kata Adian.

Menurut Adian, wajar saja jika Harun yang mendapat rekomendasi dari PDIP untuk menjadi anggota DPR terus berjuang. Hanya saja, menurut Adian, cara yang dilakukan Harun salah.

"PDIP tidak akan meminta Harun (menggantikan Nazaruddin) kalau tidak ada putusan dari MA itu," kata Adian.

Dari berbagai polemik tersebut, Adian meminta MA untuk muncul ke publik menjelaskan hal tersebut. Sebab, menurut Adian, KPU tak mau menjalankan keputusan MA terkait kasus Harun yang menggantikan Nazaruddin. "Jadi MA harus bicara, ada atau tidak pembangkangan dari KPU? Bicara, ngomong," kata Adian menegaskan.


Korban Penipuan

Sementara itu pakar Hukum Pidana Yenti Ganarsih mempertanyakan kondisi Politikus PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024.

Yenti mengindikasikan kejadian yang menjerat Wahyu penipuan lantaran putusan KPU adalah kolektif kolegial. Dalam hal ini KPU sempat menyatakan bahwa Harun tidak bisa menggantikan anggota DPR Nazaruddin Kiemas yang meninggal.

Yenti mengatakan, ada kemungkinan oknum KPU meminta uang kepada Harun agar menjadi legislator DPR, padahal sudah jelas KPU menolak Harun Masiku menjadi anggota DPR dalam pergantian antar-waktu (PAW).

"Kalau penipuan memang 378 KUHP, ada inisiatif dari penipu yang menawarkan dan mengiming-imingi (Harun menjadi anggota DPR dengan mengeluarkan uang)," ujar Yenti Ganarsih dalam diskusi Ada Apa Dibalik Kasus Wahyu yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).

Menurut Yenti, diduga Wahyu meyakinkan Harun bisa menjadi anggota DPR jika mau mengelurkan uang. KPK menyebut bahwa Wahyu meminta Harun menyiapkan Rp 900 juta jika ingin menjadi anggota DPR.

Namun kesalahan Harun Masiku karena menuruti permintaan tersebut. Memberikan uang kepada Wahyu untuk menjadi anggota DPR adalah tindak pidana suap.

"Ada korupsinya, karena yang bersangkutan (Wahyu) merupakan penyelenggara negara," kata Yenti.

Pertanyaan serupa juga dilontarkan oleh Politikus PDIP Adian Napitupulu. Menurut Adian, jelas sekali apa yang dialami Harun Masiku adalah penipuan. Menurut Adian, Harun hanya menerima iming-iming dari Wahyu Setiawan.

"Jangan-jangan dia (Harun) korban iming-iming. Harun Masiku pegang putusan MA, dia punya hak menjadi anggota DPR, dia mendapat hak dari keputusan partai berdasarkan putusan MA. Lalu dia tunggu haknya diberikan oleh KPU, tapi tidak diberikan," kata Adian di lokasi yang sama.

Menurut Adian, Harun mendapat rekomendasi dari PDIP untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas menjadi anggota DPR berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). (okz/l6)

PDIP Jelaskan soal Tiga Surat ke KPU, Bagaimana Nasib Harun Masiku?

On Sunday, January 12, 2020


JAKARTA (DutaJatim.com) - Polemik masih mewarnai proses PAW anggota DPR dari Fraksi PDIP yang disebut berujung dugaan suap ke Komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPU menyebut permohonan PAW Harun Masiku ditanda tangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Ya, ada tanda tangan Hasto Kristiyanto di tiga surat PDIP soal Harun Masiku.

Namun kemudian Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menjelaskan soal surat dari PDIP untuk KPU yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto tersebut.

Komarudin mengatakan ketiga surat tersebut merupakan permohonan PDIP kepada KPU terkait gugatan uji materil PKPU No. 3/2019 ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan itu diajukan Mega dan Hasto dengan memberikan kuasa kepada pengacara Donny Tri Istiqomah.



Lewat gugatan uji materil itu, PDIP meminta agar suara calon legislatif yang telah meninggal dunia dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara partai. Selanjutnya, berdasarkan putusan No 57.P/HUM/2019, MA mengeluarkan fatwa yang menyatakan perolehan suara terbanyak caleg menjadi diskresi parpol untuk menentukan kader terbaik sebagai pengganti caleg terpilih yang meninggal dunia.

"Surat itu keluar atas keputusan MA. Bahwa ada ruang di sana untuk lakukan pergantian, makanya Ibu (Megawati) tanda tangan di situ. Itu normatif saja sebagai ketua umum dan sekjen," kata Komarudin di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).



Namun, menurut Komarudin KPU tak melaksanakan fatwa MA itu. KPU menetapkan Riezky Aprilia menjadi mengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI yang meninggal pada Maret 2019 sebelum gelaran Pileg.

"Tapi kemudian oleh KPU tidak terima surat itu, makanya dilaksanakan sekarang Aprilia itu sudah dilantik jadi anggota DPR," terangnya.


Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengungkap ada tiga surat dari PDIP untuk KPU yang dibubuhi tanda tangan Sekjen Hasto Kristiyanto.


Menurut Arief, surat itu terkait permohonan agar caleg PDIP Harun Masiku ditetapkan sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk Nazarudin Kiemas. "Jadi KPU menerima surat dari DPP PDI Perjuangan sebanyak tiga kali. Surat pertama, terkait putusan atau permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, (surat ini) tertanggal 26 Agustus 2019," ujar Arief saat jumpa pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Arief menjelaskan, surat pertama merupakan permohonan pelaksanaan putusan MA yang ditandatangani Ketua Bapilu Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Selanjutnya, surat kedua merupakan tembusan perihal permohonan fatwa terhadap putusan MA Nomor 57.P/HUM/2019 tertanggal 19 Juli 2019 ditandatangani Ketua DPP Yasonna Hamonangan Laoly dan Sekjen Hasto Kristiyanto.


Surat ketiga, tertanggal 6 Desember 2019 ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Karena surat ketiga ditujukan ke KPU, maka KPU menjawab pada 7 Januari 2020. Arief mengatakan KPU tak dapat melaksanakan putusan MA.

"Yang isinya (surat balasan) kurang lebih sama dengan balasan untuk surat pertama (tidak bisa menjalankan)," ujar dia.

KPK sebelumnya menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka suap ke Wahyu Setiawan. KPK minta Harun Masiku segera menyerahkan diri. Harun Masiku bagai hilang ditelan bumi setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap. Tempat persembunyian Harun hingga kini masih misterius.

"KPK meminta tersangka HAR (Harun Masiku) segera menyerahkan diri ke KPK dan kepada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap koperatif," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Para elite partai banteng moncong putih saat ditanya soal Harun mengaku tidak tahu keberadaannya. "Biar diurus para penegak hukum," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Sabtu (11/1/2020).

"Harun ini kami tidak tahu khususnya di mana. Sekali lagi kami percayakan ke aparat hukum," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. (hud)


Puan Sebut Tak Ada Nama Harun Masiku, Hasto Merasa Di-Framing

On Saturday, January 11, 2020



JAKARTA (DutaJatim.com) - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan, pihaknya telah menerima surat pengajuan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari sejumlah fraksi di parlemen. Namun dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tak ada nama Harus Masiku--tersangka kasus dugaan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. DPR menerima dua nama untuk menggantikan Juliari Batubara dan Yasonna Laoly yang telah ditunjuk masuk ke dalam kabinet yakni menjadi Menteri Sosial dan Menkumham.

"Iya betul. Karena beliau berdua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet," kata Puan di arena Rakernas I PDIP di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020) hari ini.

Puan memastikan dari fraksi PDIP belum ada nama lain yang diajukan PAW anggota DPR ini. Termasuk nama Harun Masiku.  Jawaban Puan ini terkait adanya kasus dugaan suap yang dilakukan seorang caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Puan memastikan, proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP telah sesuai peraturan perundang-undangan.  Puan juga mengatakan DPR telah menerima surat pengajuan PAW dari fraksi lainnya untuk ditindaklanjuti pasca reses.

"Juga ada di Partai Golkar, ada dari partai yang lain. Kemudian ada juga Nasdem. Untuk nama lain tidak ada surat yang masuk," ungkapnya.

Hasto Di-Framing?

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga menyebut hal senada. Untuk itu Hasto juga merasa dipojokkan atas kasus OTT Wahyu Setiawan soal pengajuan PAW Harun Masiku. Hasto Kristiyanto menyebutkan, adanya kepentingan tertentu yang ikut mem-framing kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU WS oleh KPK, di mana seolah-olah dirinya terlibat dalam kasus itu.

Hasto mengatakan hal itu menanggapi kasus OTT Komisioner KPU yang diduga melibatkan staf kesekjenan PDI Perjuangan, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.  Bahkan, dirinya merasa ada yang menggiring opini bahwa ia telah menerima dana dan menyalahgunakan kekuasaannya di partai.

"Ada yang mem-framing saya menerima dana, ada yang mem-framing bahwa saya diperlakukan sebagai bentuk-bentuk penggunaan kekuasaan itu secara sembarangan," kata Hasto.
Selain itu, ada pihak yang melakukan framing seolah-olah yang namanya Doni itu staf kesekjenan ditangkap.  "Saya mencari yang namanya Doni staf saya, ini namanya Doni," kata Hasto sambil menunjuk Doni yang berada di sampingnya.

Upaya framing lainnya, menurut Hasto, adalah saat dirinya disebut bersembunyi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, pada Kamis, 9 Januari 2020. Disebutkan, Hasto bersembunyi di PTIK demi menghindar dari pengejaran tim KPK.  "Termasuk contoh PTIK ya, disebut-sebut saya berada di PTIK. Saya sejak kemarin mempersiapkan seluruh penyelenggaraan rapat kerja nasional ini," ujarnya.

Ia memastikan partainya dalam melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tidak sembarangan, apalagi didasari lobi-lobi politik.  
"Tugas DPP partai termasuk saya sebagai sekjen adalah menjalankan berdasarkan keputusan dari MA, judicial review yang kami lakukan pada akhirnya menyerahkan kepada parpol," tuturnya.

Untuk menyikapi hal tersebut, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Hasto bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan konstitusi. "Kami diajarkan oleh Bu Megawati Soekarnoputri untuk berpolitik satyameva jayate bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang," katanya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu ATF, caleg DPR dari PDIP, HAR serta seorang swasta bernama SAE sebagai tersangka.

Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR RI pengganti antar-waktu (PAW). Dalam konstruksi, KPK menjelaskan bahwa pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni advokat mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

"Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019," ungkap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli.  Gugatan itu kemudian dikabulkan MA pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar-waktu.

"Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut," katanya.

Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti almarhum Nazarudin Kiemas yang juga adik dari mendiang Taufik Kiemas.  Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg. "SAE menghubungi ATF dan melakukan lobi untuk mengabulkan HAR sebagai PAW," ujar Lili. (okz/ara)

Ketua KPU: Pengajuan PAW Harun Masiku Ditandatangani Megawati dan Hasto

On Friday, January 10, 2020


Saeful Bahri pun ditahan.


JAKARTA (DutaJatim.com) - Kasus OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan bergerak liar. Sejumlah nama disebut mengait kasus yang berawal masalah politik di internal PDIP tersebut.

KPK sudah menetapkan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina--orang kepercayaan Wahyu sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu--sebagai tersangka penerima. Sementara sebagai pemberi, KPK menetapkan status tersangka kepada Harun Masiku dan Saeful Bahri. 
Yang menarik Saeful Bahri merupakan orang kepercayaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristianto. Dia pun resmi mengenakan rompi oranye sebagai tersangka kasus suap soal anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW).

Saeful keluar dari ruang penyidik KPK Jumat dini hari sekitar pukul 02.19 WIB. Saat menuju mobil tahanan, Saeful tak bicara banyak mengenai detail kasus yang menyeretnya.

"Prosesnya sudah selesai, tinggal tanya ke penyidik," kata Saeful di Gedung Merah Putih KPK, Jumat dini hari (10/1).

Wartawan pun terus mencecar terkait keterlibatan Hasto yang disebut menjadi pemberi uang suap untuk Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Tampak kesal saat terus dicecar, Saeful pun akhirnya membenarkan jika sumber uang suap berasal dari Sekjen PDIP.

"Iya, iya (sumber dari Hasto)," katanya singkat. Lalu apakah Hasto terseret kasus ini? KPK pun akan memeriksa Hasto.

Selain itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, juga mengatakan, bahwa permohonan pergantian antar waktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Harun sendiri kini menjadi tersangka atas dugaan menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan jalannya dalam proses PAW tersebut. KPK sebelumnya meminta agar Harun Masiku menyerahkan diri.

"Sebetulnya kalau surat-menyurat administratif bisa pokoknya pimpinan partai. Tapi yang terakhir (surat PAW atas nama Harum Masiku) memang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen," kata Arief Budiman di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.

Setelah permohonan PAW masuk, ujar Arief, KPU menggelar rapat pleno tapi hasilnya  tetap pada keputusannya tidak menyetujui Harun Masiku menjadi pengganti antar waktu caleg terpilih yang meninggal dari PDIP, Nazarudin Kiemas.  KPU beralasan bahwa pengganti caleg yang meninggal adalah pemilik suara terbanyak berikutnya di bawah caleg terpilih tersebut.

KPU kemudian menetapkan Riezky Aprilia menjadi anggota DPR RI. Alasannya karena dia merupakan pemilik suara kedua terbanyak setelah Nazarudin. "Harun itu perolehan suaranya peringkat ke-5," kata Arief.

Ketua KPU melanjutkan penjelasannya, KPU sedang menyiapkan dokumen berisi penjelasan seluruh kronologi dari perkara pergantian antar waktu yang menyeret salah satu komisioner KPU itu dalam kasus suap itu. Selain menyiapkan dokumen kronologi kasus tersebut, KPU juga sedang menyiapkan laporan untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi, DPR, dan DKPP.
Tak Tahu Apa-apa

Seperti dijelaskan KPU, kasus ini juga mengait dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riezky Aprilia. Melihat kronologinya dia disebut akan diganti oleh Harun Masiku.

Namun saat dimintai tanggapan mengenai kasus itu, Riezky Aprilia memilih menghindari awak media. Dia 
menolak berkomentar soal dirinya yang disebut-sebut akan digantikan dengan Harun Masiku melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). 

"Saya enggak tahu apa-apa. Saya baru pulang reses," kata Riezky di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.

Polemik PAW ini berujung pada penangkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Riezky terus berusaha menghindari wartawan. 

Dia mengaku bukannya tak ingin menanggapi, tetapi karena memang tak tahu apa-apa. "Saya enggak ngerti apa-apa. Dan saya prinsipnya saya ikut perintah partai," ujar dia.

Riezky juga yakin partainya demokratis dan profesional sehingga tak akan menjegalnya dari kursi anggota DPR. 

Seperti diberitakan sebelumnya 
KPK  menangkap dan menetapkan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka suap. Wahyu diduga memfasilitasi permintaan PAW untuk mengganti Riezky dengan Harun Masiku dengan biaya operasional senilai Rp 900 juta. Dari uang yang dijanjikan itu, Wahyu telah menerima Rp 600 juta. (tmp/wis)



Ternyata KPK Gagal Pasang 'KPK Line' di Kantor DPP PDIP

On Friday, January 10, 2020


WAKIL Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bersama Ketua KPU Arief Budiman, Plt Jubir KPK Ali Fikri, dan petugas menunjukkan barang bukti  dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (9/1/2020).


JAKARTA (DutaJatim.com) - Simpang siur kabar soal isu penyegelan Kantor DPP PDIP akhirnya terjawab. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengklarifikasi terkait tim KPK yang dikabarkan gagal menggeledah Kantor DPP PDIP Jakarta menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WS). Ternyata saat itu tim KPK hendak memasang KPK line---semacam police line--di Kantor DPP PDIP. Bukan menggeledah. 

"Soal pertanyaan KPK batal dan gagal menggeledah PDIP sebetulnya bahwa tim lidik KPK itu tak ada rencana untuk menggeledah karena itu kan pada tindakan penyidikan. Nah sementara itu, ini kan sementara masih dalam penyelidikan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020.

Saat mendatangi kantor DPP PDIP itu, kata Lili, tim KPK juga sudah dibekali dengan surat tugas yang lengkap. Bukan tidak lengkap seperti disebutkan sejumlah pihak. 

"Kemudian sebetulnya tim lidik teman-teman tadi itu hanya ingin mengamankan lokasi jadi kaya model 'police line' tetapi 'KPK line'. Dan sebetulnya mereka dibekali dengan surat tugas dalam penyelidikan, itu lengkap surat tugasnya," ungkap Lili membantah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan polisi.

Selain itu, kata dia, tim KPK saat itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan di Kantor DPP PDIP. "Tetapi 'security' kemudian mencoba menghubungi atasan mereka dan terlalu lama karena kemudian teman-teman ini harus berbagi untuk mencari, menempatkan 'KPK line' di tempat objek-objek lain sehingga kemudian ini ditinggalkan," kata dia.

Seperti diberitakan DutaJatim.com sebelumnya, penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah hendak masuk Kantor DPP PDI Perjuangan Kamis 9 Januari 2020 pagi. Namun, kata Kapolsek Metro Menteng Jakarta Pusat, Kompol Guntur Muhammad Thariq, penyelidik KPK dilarang masuk karena kurangnya persyaratan administrasi terkait penggeledahan kantor partai banteng tersebut. Saat itu Kantor DPP PDIP dalam keadaan dikunci.

"Iya benar.  Tadi memang ada beberapa orang ingin masuk ke dalam (Kantor DPP PDIP). Namun karena tak lengkap administrasinya, makanya tak bisa," kata Guntur di Jakarta, Kamis (9/1/2020) seperti dikutip dari Antara.

Guntur mengatakan, informasi kericuhan di DPP PDIP dia dapat dari laporan petugas yang melakukan pengamanan di sekitar Kantor DPP PPP yang letaknya tak begitu jauh. Dia pun lalu mendatangi lokasi untuk mengecek karena penasaran. Setiba di lokasi dia hanya memantau dari luar saja.

"Saya mengecek ke situ, sebab saya Kapolsek. Itu wilayah saya. Masa kalau ada apa-apa saya tidak boleh tahu," ujar dia.

Dia  menambahkan pengamanan di gedung partai ini memang sudah hampir dua tahun menjadi prosedur operasional tetap yang dilakukan oleh Polsek Menteng. Kini, situasi dan kondisi di gedung DPP PDIP sudah kondusif. 
"Kondisinya kondusif dan aman. Saya juga sudah koordinasi dengan keamanan setempat," ucap Guntur.

Sebelumnya, beredar kabar penyelidik KPK sempat mendapat halangan saat akan melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Penyelidikan KPK tersebut diduga terkait pencarian alat bukti atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang kabarnya ikut menjerat staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berinisial D dan S pada Rabu (8/1/2020). 

Kasus ini terkait dugaan suap PAW caleg DPR dari PDIP terpilih yang meninggal dunia.
Kabar bahwa kantor tersebut dikunci dari dalam karena KPK sedang melakukan penggeledahan itu sempat dibantah oleh pihak pengamanan dalam gedung DPP PDIP. Salah satu Pamdal mengatakan gedung itu dikunci karena kegiatan sedang libur.

"Kami kunci karena hari ini libur. Itu saja," ujar salah seorang pamdal yang berjaga di pagar kepada wartawan.


PDIP Tak Halangi KPK


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menegaskan tak ada penyegelan di kantor DPP PDIP oleh KPK terkait OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto menyatakan pihaknya mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Informasi terkait  penggeledahan,  adanya penyegelan, itu tidak benar. Tapi kami tahu kalau KPK tengah mengembangkan upaya-upaya melalui kegiatan penyelidikan pasca-OTT. Kami partai mendukung upaya tersebut," kata Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Hasto menyebut PDIP sejak awal sangat tegas tidak kompromi terhadap tindak pidana korupsi karena itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Hasto juga mengaku menerima informasi ada sejumlah orang yang menyambangi kantor DPP PDIP.

"Berdasarkan laporan kepala sekretariat PDIP,  tadi memang datang beberapa orang. Sesuai mekanisme yang ada tanpa bermaksud menghalang-halangi apa yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi," kata Hasto Kristiyanto. 

"Kami berharap sesuai mekanisme, surat perintah dan begitu itu dipenuhi. Tenntu saja seluruh jajaran PDIP yang telah kami tunjukkan selama ini kami membantu kerja dari KPK," katanya. (ndc/det/ara)