PROMOSI PRODUK

Anik Maslachah Wakil Ketua DPRD,  Gubernur Khofifah: Penguat Pemenuhan Hak- Hak  Perempuan di Jatim

On Monday, January 13, 2020



SURABAYA (DutaJatim.com) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut positif dilantiknya Hj. Anik Maslachah, S.Pd, M.Si sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim sisa masa jabatan 2019-2024 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Dirinya berharap dengan adanya perempuan di jajaran pimpinan DPRD Jatim dapat mendorong percepatan pemajuan perempuan di Jawa Timur.


Menurut Gubernur Khofifah, pelantikan Anik Maslachah juga dinilai sebagai representasi perempuan untuk bisa masuk ke dalam posisi yang lebih strategis dalam pengambilan keputusan.  Sehingga, berbagai permasalahan perempuan di Jawa Timur bisa mendapat perhatian yang lebih dari sebelumnya.

“Hadirnya perempuan sebagai salah satu pimpinan DPRD Jatim, akan memberi harapan yang lebih besar bagi perlindungan hak-hak perempuan di Jatim dan lebih mendorong percepatan pemajuan perempuan di Jawa Timur. Kita punya PR tingginya nikah dini usia di Jatim, upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta balita,” sebut Gubernur Khofifah di hadapan awak media seusai acara pelantikan yang digelar di Kantor DPRD Jatim, Senin (13/1/2020) siang tadi.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga menyebutkan jika perlindungan dan pemberdayaan   perempuan bisa dilakukan pada berbagai aspek. Diantaranya adalah perlindungan pada buruh perempuan atau pekerja migran perempuan asal Jawa Timur yang ternyata jumlahnya cukup besar. 

Tak hanya itu, dirinya mencontohkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan juga bisa diaplikasikan pada permasalahan  nikah dini usia, Angka Kematian Ibu (AKI) atau Angka Kematian Bayi (AKB) bahkan peningkatan perlindungan terhadap anak. 

“Saya berharap bahwa, hal ini akan memberikan bagian dari upaya penguatan, baik dari ekonomi perempuan maupun pemenuhan hak-hak perempuan,” tambahnya.

Selain penguatan pada peningkatan peran  strategis perempuan, dengan dilantiknya Anik Maslachah menggantikan Abdul Halim Iskandar, Gubernur Khofifah juga berharap akan terjadi penguatan-penguatan baru seiring dengan lahirnya Perpres no 80 Tahun 2019. Misalnya peran perempuan dalam market place, ekonomi kreatif dan sebagainya.

“Proses kerjasama antara Pemprov dengan DPRD Jawa Timur, hari ini membutuhkan penguatan-penguatan baru seiring dengan lahirnya Perpres no 80 Tahun 2019,” ujar Khofifah.

Dirinya mengharapkan dukungan dan kerjasama yang komprehensif dari DPRD Jatim guna mewujudkan sinergitas antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk itu, Gubernur Khofifah mengharapkan dukungan penuh atas rencana Pemprov Jatim melakukan Roadshow atau kunjungan keliling ke Kemenko dan beberapa Kementrian Teknis dengan  pemerintah pusat dalam minggu ini.

Sementara itu, Hj. Anik Maslachah, S.Pd, M.Si. dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggantikan Abdul Halim Iskandar yang saat ini mendapat mandat dari Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2019-2024. Pelantikan ini sendiri didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.35/5795 tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2019 lalu. (gas/hms)


Amuk Gunung Terkecil Itu Bikin Lumpuh Kota Manila

On Monday, January 13, 2020



MANILA (DutaJatim.com) - Gunung Taal di Pulau Luzon, Filipina, biasanya bikin memesona warga Ibukota Manila. Namun tidak lagi pada Minggu (12/1/2020) lalu saat gunung ini murka. 


Gunung berapi terkecil di dunia itu meletus menunjukkan kebesarannya. Bahkan amarah Gunung Taal membuat pemerintah Filipina mengevakuasi setengah juta warga yang bermukim di sekitar gunung tersebut.


Gunung Taal dikelilingi danau yang cantik sehingga banyak wisatawan menyukainya. Jika malas mendaki, turis bisa memandangi keindahannya dari kejauhan. Suasana berwisata di sana kurang lebih mirip di Danau Toba, Sumatera Utara. Namun itu beberapa hari lalu. Kini suasananya berubah total.

Gunung Taal memaksa  masyarakat di Manila, ibu kota Filipina, berhenti beraktivitas. Kota itu lumpuh pada Senin 13 Januari 2020 akibat aktivitas gunung api Taal yang menyemburkan awan panas. Erupsi kapan saja bisa terjadi yang kemudian memungkinkan memicu terjadinya tsunami.


Sejumlah jalan yang biasanya dipadati dengan lalu lintas kendaraan dan orang di kota berpopulasi 13 juta orang itu, saat ini terpantau sepi.

Sekolah dan kantor pemerintahan ditutup atas arahan resmi pemerintah. Kegiatan jual beli di bursa serta bisnis-bisnis swasta juga ikut dihentikan.

Sebagian operasional penerbangan pesawat di Bandara Internasional Manila dilanjutkan setelah di hari pertama bencana setidaknya 240 penerbangan ditunda dan dibatalkan. 

Salah satu penerbangan yang berhasil mendarat hari ini dengan membawa Presiden Rodrigo Duterte yang baru kembali dari rumahnya di Davao, wilayah selatan Filipina. Sehari sebelumnya dia  gagal terbang kemarin akibat jarak pandang tidak memungkinkan.


Masker terjual ludes setelah ada peringatan untuk menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Sebagian masyarakat menggunakan sapu tangan untuk menutupi hidung mereka yang mesti menghirup udara tercemar bau belerang.

“Kecepatan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Taal mengejutkan kami,” ujar kepala riset Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, Maria Antonia Bornas.

Dia menambahkan, “Kami telah mendeteksi magma, namun itu masih di dalam dan belum mencapai permukaan. Erupsi bisa terjadi kapan saja.”


Pihak berwenang juga telah memberi peringatan kepada masyarakat bahwa erupsi Gunung Taal berpotensi menimbulkan tsunami di danau sekitar gunung.

Lebih dari 16.000 orang dievakuasi dari rumah mereka di sekitar Gunung Taal yang merupakan salah satu gunung api aktif terkecil di dunia dengan pusat kawah berjarak 70 kilometer arah selatan dari pusat kota Manila.

Di area sekitar yang dikenal sebagai lokasi wisata itu, beberapa wisatawan justru mengabaikan peringatan bahaya dan memilih pergi ke wilayah kota yang lebih dekat dengan Gunung Taal untuk melihat secara langsung fenomena alam tersebut.


“Ini adalah pengalaman sekali seumur hidup bagi kami,” kata wisatawan asing dari Israel, Benny Borenstein, selagi memotret pemandangan Gunung Taal dari titik pandang di Kota Tagaytay, yang berjarak sekitar 32 kilometer dari gunung.

Sementara itu, dari wilayah Talisay Batangas, Wakil Gubernur Mark Leviste menyebut bahwa hujan telah membuat abu vulkanik berubah menjadi lumpur sehingga diperlukan truk untuk mengevakuasi warga dari wilayah pedalaman.

“Tidak ada aliran listrik, bahkan air juga mati. Kami membutuhkan air minum dan juga masker,” kata Leviste.

Tercatat bahwa Gunung Taal telah erupsi sebanyak lebih dari 30 kali dalam jangka waktu lima abad, yang terakhir terjadi pada 1977. Sementara erupsi pada 1911, sebagai contoh, menewaskan 1.500 orang. (cnni/ara)


Khofifah Gelorakan DUDI Nihilkan Kecelakaan Kerja di Jatim

On Monday, January 13, 2020


SURABAYA (DutaJatim.com) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk meningkatkan  keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada seluruh tenaga kerjanya. Bahkan wanita yang juga mantan Menteri Sosial ini menggelorakan agar DUDI mampu  menihilkan kecelakaan kerja di Jawa Timur. 

Hal itu menjadi penekanan yang disampaikan Khofifah saat memimpin apel peringatan bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Nasional Tahun 2020 yang dihelat di Lapangan Sepak Bola kawasan SIER Kota Surabaya, Senin 13 Januari 2020.

Pasalnya dalam kesempatan itu juga dilakukan pemberian penghargaan pada 329 perusahaan Jatim yang nihil angka kecelakaan kerjanya atau zero accident award. Selain itu juga penghargaan Sistem Managemen K3 (SMK3) terbaik pada 181 perusahaan, serta memberikan penghargaan pada 37 perusahaan yang melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. 

Selain itu sepuluh kepala daerah di Jatim juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Khofifah sebagai pembina K3 terbaik. 

Dasar dari pemberian penghargaan K3 dimaksud mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER/01/MEN/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Kesempatan bulan K3 ini harus menjadi bagian untuk melakukan koreksi bersama pada seluruh lini di semua skala perusahaan, baik kecil, sedang maupun besar.  Tadi ada yang dapat penghargaan, menyebut ke saya, bu kami perusahaan kecil. Artinya jangan melihat hanya perusahaan skala besar saja yang harus aware pada K3, tapi juga perusahaan dengan skala menengah dan skala kecil. Semua juga harus berikhtiar bagaimana menihilkan kecelakaan kerja dan menihilkan sesuatu yang tidak sehat akibat kerja," tegas Khofifah.


Di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2019 masih tercatat sebagai Pembina Terbaik K3. Harapannya untuk tahun ini dan selanjutnya Jawa Timur masih tetap menduduki Pembina Terbaik Tingkat Nasional. Dimana hal ini sebagai
barometer capaian penerapan K3 di semua tempat kerja baik formal maupun informal di Jawa Timur. 

Untuk itu, menihilkan kecelakaan kerja dan menihilkan sesuatu yang menjadikan tidak sehat akibat kerja merupakan dua hal yang masing-masing harus dijaga.

"Pada posisi seperti inilah, di bulan K3, kami meminta kepada seluruh institusi di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) semuanya untuk berikhtiar bagaimana menihilkan kecelakaan kerja," tegas Khofifah.

"Kemudian serikat pekerja juga bersama memaksimalkan seluruh anggotanya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja," tandas Khofifah yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur ini. 

Tenaga Kerja Lulusan SD



Tidak hanya itu, yang juga ditekankan Khofifah adalah tenaga kerja lulusan SD atau yang tidak tamat SD. Tenaga kerja ini cenderung kurang peduli pada K3. Segmen ini harus mendapat edukasi khusus agar peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerjanya. 

Kebanyakan dari tenaga kerja lulusan SD atau bahkan yang tidak tamat SD banyak yang memilih kerja serabutan yang asalkan mereka bisa menghasilkan uang. Hal itu kemudian membuat mereka kurang memperhatikan K3 saat bekerja.

"Kalau secara nasional angkatan kerja yang lulusan SD dan SMP itu 57 persen. Tetapi di Jatim, angkatan kerja  yang lulus SD dan tidak lulus SD sekitar 47 persen. Nah ada kecenderungan dari mereka yang  drajat pendidikannya masih rendah, cenderung kurang _care_ terhadap keselamatan kerja mereka. Itu yang harus terus diedukasi dan diberi literasi tolong jaga keselamatan kerja, tolong jaga kesehatan kerja. Safety first ," tegasnya. 

Jangan Jadi Beban

Di sisi lain, Plt Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) & Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) M Iswandi Hari menyebut K3 tidak perlu dijadikan beban bagi perusahaan. Tapi lebih dari itu, secara substansial, K3 harus dijadikan sebagai budaya semua pelaku dunia usaha dan industri.

"Kita jadikan K3 budaya kita semua. Tagline yang kita sampaikan bahwa K3 Unggul Indonesia Maju, mari kita gelorakan terus di bulan K3 ini. Karena kalau teman teman tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja maka akan timbul kemiskinan baru, itu yang harus kita jaga agar tidak sampai terjadi," tegas Ismawan Hari.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa angka kecelakaan kerja secara nasional mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2018 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 157.313 kasus. Sedangkan di tahun 2019 dari Januari hingga September  terdapat 130.923 kasus. Hal ini menunjukkan penurunan angka kecelakaan kerja secara nasional sebesar 26,4 persen. (gas/hms)

Gubernur Khofifah: Jatim Segera Punya MRT dan LRT

On Monday, January 13, 2020


SURABAYA (DutaJatim.com)  -  Jawa Timur, khususnya Surabaya, akan memiliki transportasi massal seperti di DKI Jakarta. Jawa Timur (Jatim) akan jadi daerah kedua yang direncanakan akan segera memiliki dua transportasi masal berbasis rel, yakni Mass Rapid Transit (MRT) hingga Light Rail Transit (LRT).


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pembangunan kedua transportasi publik tersebut tak akan menunggu waktu lama lagi. Rancangan desain kedua transportasi publik di Jatim itu juga sudah rampung.

"Kalau kemarin ada yang nanya, kapan Jawa Timur punya MRT dan LRT, maka beginilah kira-kira penampakan desain transportasi publik Jatim yang akan datang," kata Khofifah sembari menunjukkan video desain MRT dan LRT seperti dilihat dari akun twitter dan Instagram resminya, Senin (13/1/2020) hari ini.

Moda transportasi ini, lanjut dia, nantinya akan sambung menyambung antar daerah, kawasan perekonomian, dan kawasan industri. MRT dan LRT akan saling menghubungkan pusat perekonomian antara lain Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.

Khofifah optimis realisasi pembangunan MRT dan LRT bisa dieksekusi dalam waktu dekat ini. Pasalnya, aturan Peraturan Presiden MRT dan LRT Jatim telah terbit.


Terus muncul lagi pertanyaan lagi, kapan? "Maka saya akan menjawab, Insya Allah tidak lama lagi karena Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Pembangunan Kawasan di Jatim telah ditandatangani Presiden Jokowi akhir tahun 2019 lalu," ungkap Khofifah.

"Doakan lancar dan monggo, jika ada yang ingin urun rembuk," katanya lagi.

Menurut mantan Menteri Sosial ini, MRT dan LRT penting dalam rangka peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional dilakukan percepatan pembangunan di Jatim.

Beberapa proyek besar lain yang tengah dikebut Pemprov Jatim lainnya antara lain pembangunan Kawasan Bromo Tengger Semeru, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosasi.

Proyek infrastruktur lainya yakni pembangunan jalan tol yang menghubungkan Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Manyar, Bunder. (nas)

Gus Yahya Staquf Kembali Diundang ke Vatikan Rumuskan Perdamaian Dunia

On Monday, January 13, 2020


JAKARTA (DutaJatim.com) - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Agama-agama Ibrahim di Vatikan Selasa - Sabtu 14 -17 Januari 2020. Ini undangan kedua bagi Gus Yahya---panggilan KH Yahya Cholil Staquf.

"Sebenarnya, ini undangan kedua ke Vatikan sejak saya bertemu Paus bulan September tahun lalu," kata Gus Yahya dalam siaran pers yang  dikirim kepada wartawan di Jakarta, Senin 13 Januari 2020. 

Dalam forum itu, Gus Yahya menjadi salah satu dari enam tokoh wakil dunia Islam yang diundang untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang gerakan bersama untuk perdamaian dunia.

Menurut Gus Yahya, pada undangan kali ini dirinya harus hadir karena agenda Vatikan sungguh luar biasa penting. 

Pertemuan kali ini diinisiasi oleh "Multi-Faith Neighbours Network" atau Jaringan Tetangga Antaragama.

"Tokoh-tokoh dari tiga agama Ibrahim (Islam, Kristen dan Yahudi) akan bertemu dan bermusyawarah untuk membangun gerakan bersama bagi perdamaian," kata Gus Yahya yang juga Duta Gerakan Pemuda Ansor untuk Dunia Islam. 

Penyelenggara, kata dia, menyatakan bahwa partisipasinya dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ini mutlak diperlukan.

Pastor Bob Roberts atas nama Multi-Faith Neighbours Network menyebut reputasi baik dari Gus Yahya yang mendunia dalam humanitarian Islam. 

Katib Aam PBNU itu menjelaskan, pada hakikatnya agama diturunkan sebagai anugerah Tuhan untuk menolong umat manusia dalam mencari jalan keluar dari masalah-masalah mereka. 

Namun, lanjut dia, karena kelemahan dalam sifat dasar manusia, agama dalam perjalanan sejarahnya kemudian direduksi oleh para pemeluknya menjadi sekadar identitas kelompok, dan dijadikan alasan untuk bersaing serta bertarung melawan kelompok yang dianggap berbeda identitasnya.


Soal Sebutan Kafir


Sebelumnya KH Yahya Ch Staquf sudah mengunjungi Vatikan untuk bertemu Paus Fransiskus. Saat itu kunjungan Gus Yahya memperoleh perhatian khusus pers asing. 

Catholic News Agency (CNA) secara khusus menurunkan laporan tentang pertemuan Gus Staquf dengan Paus Fransiskus, serta mengangkat keputusan Munas Alim Ulama NU yang menyerukan kepada umat Islam untuk tidak menyebut pemeluk agama lain dengan sebutan kafir.

Kantor berita yang bermarkas di Denver, Colorado, Amerika Serikat itu menurunkan laporan bertitel Muslim leader meets Pope Francis, calls for Islam that sees no ‘infidels’ pada Jumat lalu (27/9). CNA menyebut Kiai Staquf bertemu Paus Fransiskus untuk menyuguhkan visinya bagi masa depan yang damai dan persaudaraan manusia yang lebih luas.

“Sheikh Yahya Cholil Staquf leads the 50 million member Nahdlatul Ulama movement, which calls for a reformed “humanitarian Islam” and has developed a theological framework for Islam that rejects the concepts of caliphate, Sharia law, and “kafir” (infidels),” tulis CNA dalam alinea kedua berita tersebut. (hud)

Skandal ASABRI: Mahfud Panggil Menkeu dan Menteri BUMN, Erick Segera Rombak Direksi

On Monday, January 13, 2020



JAKARTA (DutaJatim.com)  - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD akan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua menteri ini akan dimintai penjelasan  soal dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) pada pekan ini.

"Minggu ini (akan dipanggil, Red.). Kan masih pada di luar negeri semua itu, Pak Erick dan lainnya. Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan (membahas kasus Asabri)," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin 13 Januari 2020.

Mahfud  menanyakan duduk permasalahan  kasus Asabri ke Menteri BUMN karena  perusahaan itu berstatus badan usaha milik negara (BUMN). Bila benar ada korupsi, Mahfud menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan korupsi karena Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan semua kasus korupsi itu harus dibongkar.

"Bukan hanya dibongkar, tapi dibawa ke pengadilanlah," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi  (MK) ini.

Namun demikian, pihaknya akan proporsional bila kasus dugaan korupsi sudah terkuak.

"Jika kasus tersebut sudah ada, nantinya akan ditentukan jalur hukumnya akan dibawa kemana dan siapa saja yang telah melakukan tindakan tersebut," katanya seperti dikutip dari Antara.

Apalagi jalur-jalur hukum yang akan diambil itu sudah diatur oleh undang-undang (UU).

"Mungkin itu nanti pengadilannya koneksitas ya, karena ada TNI aktif dan sipilnya juga, ada perusahaan swastanya juga. Nanti lah itu ada jalurnya. Yang penting kita pastikan dulu bahwa itu ada apa tidak, kalau berdasar yang dari BPK sih yang saya cek ada dan tidak besar. Tapi sekarang sedang divalidasi oleh suatu institusi lain, BPK yang minta, karena polanya sama dengan Jiwasraya," kata Mahfud.

Lalu apa yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir? Erick rupanya masih harus bongkar-bongkar BUMN.

Dia juga  akan segera merombak jajaran direksi PT Asabri (Persero). Hal itu seiring kerugian yang dialami asuransi plat merah mencapai Rp10,8 triliun.

"Pasti kita rombak. Ya tahun ini dirombak direksinya," kata  Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Gedung MA Jakarta, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menurutnya perombakan ini bakal dilakukan pada tahun ini. Namun, lanjut dia, pihaknya belum bisa memberitahu siapa saja direksi yang bakal dirombak. Pasalnya masih diskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi, direksinya belum tahu karena masih diskusikan sama dengan Pak Erick," katanya.


Sebelumnya, Mahfud mengaku mendengar isu dugaan korupsi Asabri dan meminta hal itu diungkap secara tuntas.

"Ya, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," katanya.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019, dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.

Dikutip dari website resmi Asabri, perusahaan pelat merah itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.

Secara filosofis, Asabri adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri. (ndc/okz)

Kasus Investasi Bodong MeMiles: Penyanyi Eka Deli Jadi Koordinator Artis

On Monday, January 13, 2020



SURABAYA (DutaJatim.com)  - Penyanyi Eka Deli (ED) menjalani pemeriksaa  sebagai saksi di  Ditreskrimsus Polda Jatim. Dia diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus investasi bodong MeMiles. Hasil pemeriksaan menyebutkan  Eka ternyata berperan sebagai koordinator artis dalam bisnis investasi yang diduga abal-abal ini.

 Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan sesuai hasil pemeriksaan peran Eka sebagai koordinator artis kemungkinan terkait banyak orang. Apakah itu artis atau masyarakat umum.

"Ini terkait dengan orang-orang, karena ED ini kan sebagi koordinator artis," kata Luki di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (13/1/2020).

Selain itu, Luki menyebut keterangan Eka  sangat dibutuhkan. Karena dari Eka, tak menutup kemungkinan akan ada artis lain yang diajak bergabung di MeMiles.

"Tidak menutup kemungkinan ada publik figur lain masuk di dalam, apakah dia sebagi endorse langsung, atau mungkin dia sebagai member, atau sebagai korban," kata Kapolda Luki.

Namun, Kapolda Jatim  enggan merinci peran Eka sebagai koordinator artis tersebut seperti apa. Apa tugasnya merekrut artis atau bagaimana. Saat ini penyidik tengah mendalaminya.

"Silakan tanya penyidik Pak Dirkrimsus, ada proses lebih lanjut, pengembangan asal usul lebih lanjut, pengembangan dari mana asal usul, kami akan kembangkan," pungkas Luki.

Ada empat tersangka dalam kasus investasi bodong MeMiles. Keempatnya yakni Kamal Tarachan atau Sanjay sebagai direktur, Suhanda sebagai manajer, Martini Luisa (ML) atau Dokter Eva sebagai motivator atau pencari member dan Prima Hendika (PH) sebagai ahli IT.

Sebelumnya, kasus ini terbongkar saat Polda Jatim mendapati investasi MeMiles yang belum berizin. Investasi ini disebut telah memiliki 264 ribu nasabah atau member.

Selain itu, dalam praktiknya, MeMiles juga memberikan iming-iming hadiah fantastis dan tak masuk akal pada nasabah. Misalnya saja hanya investasi ratusan ribu, nasabah sudah bisa membawa pulang sejumlah barang elektronik seperti TV, Kulkas, hingga AC.

Hal inilah yang membuat peminat MeMiles melonjak. Dalam 8 bulan beredar, MeMiles telah mengantongi omzet Rp 750 miliar. Polisi pun menyita uang total Rp 122 Miliar yang tersisa di rekening utama. (nas/det)

MEMASUKI RUH PENULIS-PENULIS BESAR

On Monday, January 13, 2020


Oleh Tendi Murti


PROSES menulis adalah sebuah proses yang sangat menyenangkan. Seenggaknya buat saya. Hehe
Kenapa? Karena akan selalu ada pikiran-pikiran baru ketika kita menuangkan ide-ide dalam tulisan. apa lagi kalo sudah ngumpulin data, catatan dan lainnya yang mendukung tulisan tersebut. 
Walau melelahkan, tapi seruuu karena banyak ilmu!!

Namun, hal tersebut akan terasa nggak gampang bagi penulis yang baru memulai.
Terutama ketika mental menjadi penulis masih belum terlalu kuat.
Misal,

- Baru saja selesai nulis eh ragu mau posting di Sosmed. Takut di bully.
- Nulis mentok, udahan, nggak mau lanjut lagi.
- Lihat tulisan orang bagus, baper, "kok tulisan gue jelek amat ya."

Memang nggak gampang. Tapi kalo sudah tekad, berani aja sudah. Harus dobrak hal tersebut.
Hmmm, ada satu trik yang mungkin bisa dipakai kalo kita masih ngerasa belum kuat mental. Saya biasanya pakai strategi ini.

Namanya ilmu modelling. Bukan jadi model ya. 
Ilmu modeling ini ilmu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Penjelasannya?

Ah panjang ngejelasinnya.

Intinya adalah "menjiplak" seorang yang kita kagumi, lalu menginternalisasikan ke alam bawah sadar kita.

Dalam perjalanan menulis saya, saya mempunyai penulis idola. Penulis yang diidolakan inilah yang saya sering baca bukunya, renungi tulisan-tulisannya, lalu saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Lalu proses mengidolakan penulis tersebut berlanjut kepada saya ingin mencontek gaya penulisannya. Setelah itu hal yang saya lakukan adalah masuk ke dalam pikiran penulis tersebut.

Proses masuk ke dalam akal pikiran si penulis tersebut adalah proses yang sangat menyenangkan sekaligus sangat emosional. Saya membayangkan bagaimana  seandainya saya menjadi dia. Tulisan-tulisannya dibaca dan menginspirasi banyak orang. Berpengaruh terhadap kehidupan orang kepada sesuatu yang lebih baik.

Trik ini berhasil untuk saya. Jika ingin mencoba, maka cobalah memasuki penulis-penulis favoritmu dan masuklah ke dunianya. Rasakan ruh penulis tersebut dan rasakan pula ketika mereka menulis. 

Bayangkan kalian berada dalam kamar penulis tersebut, bebas seperti apa. 

Dari situ kalian akan merasakan bahwa penulis besar mempunyai kekuatan sebelum mereka menulis, yaitu mereka sadar bahwa mereka adalah seorang penulis. Dengan begitu mereka akan memberikan yang terbaik untuk tulisan yang akan sia sebarkan.

Coba deh. (*)


__________
Tulisan ini boleh di share, silahkan ajak teman-teman lainnya untuk belajar bareng di grup ini :
http://bit.ly/LinkGrupNgopiBarengTendi-1


* Penulis adalah owner penerbit KMO.

Harun Masiku Kabur ke Luar Negeri? KPK Gandeng Imigrasi

On Monday, January 13, 2020


JAKARTA (DutaJatim.com) -  Harun Masiku (HAR), mantan caleg PDIP yang baru saja ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP periode 2019-2024 yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan, dikhawatirkan kabur ke luar negeri. Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Ditjen Imigrasi Kementerian Kemenkumham untuk mencari kader PDIP itu. Sejauh ini Harun Masiku diduga masih berada di tanah air.

"Kita berupaya keras untuk menangkap yang bersangkutan. Kita sudah melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum dan pihak imigrasi Kemenkumham," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Senin 13 Januari 2020.

Namun, Firli belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah lembaganya sudah meminta pihak imigrasi untuk melarang tersangka Harun bepergian ke luar negeri. "Itu prosedur yang kita lakukan terhadap para tersangka karena pihak imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Dulu juga kita lakukan terhadap para tersangka korupsi yang lain," kata Firli.

Terkait penyidikan kasus Harun, kata dia, KPK melakukan penyidikan secara profesional sesuai ketentuan yang mengatur penyidikan.

"Kita bekerja dengan azas legalitas formal sesuai dengan ketentuan undang undang, kita melakukan penyidikan secara profesional sesuai ketentuan yang mengatur penyidikan," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya KPK pada Kamis (9/1) lalu telah mengumumkan empat tersangka terkait tindak pidana korupsi suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi adalah Harun Masiku dan Saeful (SAE) dari unsur swasta. SAE disebut staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima 
Rp600 juta.

KPK juga akan memeriksa Hasto terkait kasus ini. Sekjen PDIP itu pun siap memenuhi panggilan KPK. 

Selain itu Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komaruddin Watubun meminta politikus PDIP Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya Harun saat ini berstatus tersangka dan buron dalam kasus dugaan suap yang menyeret eks Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Wahyu Setiawan.

Komarudin menilai seharusnya KPK yang paling bertanggungjawab untuk mencari Harun. Akan tetapi ia juga menyanggupi untuk mencari bersama-sama keberadaan Harun.

"Ya yang paling bertanggung jawab mencari KPK lah. Ya harus dicari, kita cari sama-sama, dan kita minta pak Harun untuk menyerahkan diri. Kalau berani melanggar ya harus," kata Kaomarudin di arena Rakernas PDIP, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).  (ndc/ara)

Cegah Korupsi, Khofifah Bentuk Biro Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

On Monday, January 13, 2020



KPK memeriksa tersangka kasus dugaan suap proyek di Sidoarjo.  

SURABAYA (DutaJatim.com) - Jawa Timur menempati ranking pertama kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Sebanyak 15 kepala daerah di Jatim terseret kasus dugaan korupsi yang saat ini sudah divonis pengadilan maupun masih  ditangani KPK. Ranking kedua ditempati Jawa Barat dengan 14 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Fenomena ini membuat semua pihak prihatin.

Untuk mencegah korupsi, Khofifah Bentuk Biro Khusus Pengadaan Barang dan Jasa. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) berpotensi terjadi.  

Menurut Khofifah tidak mengherankan jika mayoritas kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagian besar terkait pengadaan barang dan jasa.

Untuk mempersempit dan menutup celah tersebut, Pemprov Jawa Timur menerapkan strategi khusus dengan membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa serta e- katalog lokal.
Biro di bawah Sekretariat Daerah tersebut mulai aktif per 2 Januari 2020 dengan tugas di antaranya, mapping paket pekerjaan beserta nilainya, melakukan integrasi data penganggaran (e-budgeting) dengan aplikasi RUP.

Melakukan pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak, melakukan peningkatan penerapan konsolidasi PBJ, Katalog lokal, penerapan PBJ melalui SPSE , serta peningkatan kompetensi kelompok kerja (pokja).

"Kita memerlukan sebuah sistem dan strategi khusus berkaitan pengadaan barang dan jasa. Seiring dengan arahan Ketua KPK pada rakor sinergitas pemerintahan se Jatim beberapa waktu lalu bahwa pengadaan barang dan jasa sangat berpotensi dengan hal-hal yang cenderung koruptif," kata Khofifah dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (13/1/2020).

"Saya ingin kedepan proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih akuntabel dan transparan dan tersistem," tambahnya.

Selain rawan korupsi, Khofifah menambahkan, sistem yang kuat ini diperlukan mengingat adanya permasalahan pada sektor PBJ yang biasanya bersumber pada perencanaan yang kurang sinkron. 
Di antaranya karena adanya pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang terlambat, pelaksanaan tidak sesuai RUP, adanya gagal kontrak karena tidak cukup waktu (baik proses pemilihan/ pelaksanaan kontrak).

Dana DAK sering tidak cukup waktu untuk prosesnya dan belum semua proses pemilihan dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

"Salah satu akar permasalahan pengadaan barang dan jasa yaitu karena adanya perencanaan yang belum baik. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari semua pihak khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini," jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dalam pengelompokan perkerjaan pengadaan barang dan jasa terdapat tiga paket strategis yang menjadi dasar.

Yaitu, pekerjaan yang membutuhkan waktu pekerjaan lama seperti pekerjaan konstruksi, pengadaan barang import, dan pekerjaan jasa konsultansi yang membutuhkan waktu pekerjaan lama.

Paket kedua yaitu pekerjaan yang nilainya diatas Rp 2,5 Miliar dan ketiga pekerjaan yang didanai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kami telah mengelompokkan pekerjaan strategis kedalam tiga paket. Dan hingga saat ini, berdasarkan data yang ada paket pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Jatim telah terdata mulai bulan Januari hingga Agustus 2020," tukas mantan Menteri Sosial ini.

Khofifah berharap berbagai strategi yang tersistem ini nantinya akan mampu dijalankan dengan baik karena selain terkait dengan akuntabilitas juga akan berpengaruh pada penyerapan anggaran APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 yang bisa menjadi stimulan pergerakan ekonomi di Jatim. Serta, yang terpenting bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Timur.

"Saya harap proses pengadaan barang dan jasa ini bisa berjalan baik, sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada. Agar bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.

Kasus Bupati Sidoarjo

Seperti diketahui, meski sudah 14 kepala daerah di Jatim ditangkap KPK, masih saja ada bupati diduga terlibat korupsi. Paling akhir Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terkena OTT KPK karena diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.    

Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan dua lokasi terkait kait kasus penerimaan suap sejumlah proyek di Kabupaten Sidoarjo yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Selain itu Minggu 12 Januari 2020 giliran rumah pribadi sang bupati yang digeledah. Rumah pribadi Saiful Ilah berada di Jalan Malik Ibrahim, Sidoarjo. Tepatnya di depan Rumah Sakit Siti Hajar.

Tim KPK yang menggunakan dua mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tiba di lokasi sekitar pukul 10.50 WIB. Kemudian sekitar 45 menit berselang, lima petugas KPK yang melakukan penggeledahan keluar dari rumah pribadi sang bupati.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan lanjutan penggeledahan terjadi di rumah dinas Saiful. "Tim KPK menggeledah rumah dinas atau pendopo Bupati Sidoarjo. Ditemukan dokumen dan uang rupiah dan mata uang asing. Sementara proses penghitungan," ujarnya.

Sebelumnya Saiful tertangkap operasi tangkap tangan KPK pada 7 Januari 2020. Ia bersikeras mengelak menerima sejumlah uang saat dijaring operasi KPK. "Ya katanya OTT tapi saya enggak ada pegang uang sama sekali," ujarnya, Jumat. 

Ia mengatakan tidak ada bukti bahwa dirinya menerima sejumlah uang saat tim KPK melangsungkan operasi tersebut. Ia tetap berkilah tak pegang uang saat digeledah. 

"Yakin waktu diperiksa, nggak ada. Waktu digeledah nggak ada uang." Termasuk tudingan KPK terhadap dirinya menerima sejumlah uang terkait proyek-proyek pembangunan di Sidoarjo. 
"Nggak ada. Nggak ada. Nanti dilihat lah di pemeriksaan, belum tau hasilnya," tandasnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus bermula pada 2019 ketika Dinas PU dan BKSDA Kabupaten Sidoarjo melelang beberapa proyek. Ibnu selaku pebisnis kontraktor mengikuti proses pengadaan. Lalu pada Juli 2019, Ibnu melapor ke Bupati Saiful, ada proyek yang ia inginkan. 

Namun, ada proses sanggahan dalam pengadaannya, sehingga tidak mendapatkan proyek tersebut. Saiful kemudian diminta Ibnu untuk tidak menanggapi sanggahan tersebut dan memenangkan pihaknya dalam Proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp21,5 miliar. "Sekitar bulan Agustus-September 2019, IGR melalui beberapa perusahaan memenangkan 4 proyek," lanjut Alex. (nas/tid)

Jokowi Bikin 'Deal Terbesar' di UEA, Ini Pelajaran dari Arab Saudi?

On Monday, January 13, 2020


Jokowi dan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi. 

ABU DHABI (DutaJatim.com) - Ibarat menawarkan produk ke orang lain, upaya delegasi Indonesia yang dipimpin langsung Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab (UEA) ini berhasil. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutnya sebagai "big deal". Dia menyebut "deal terbesar" dalam sejarah Indonesia.

Namun, belajar dari kesepakatan hasil kunjungan Raja Salman beberapa tahun lalu, hal ini diharapkan tidak hanya di atas kertas saja. Artinya, 16 kesepakatan--5 antar pemerintah dan 11 antar swasta-- itu harus diwujudkan dalam kerjasama yang riil.  

“Ini istilahnya Presiden kepada Putra Mahkota adalah satu deal terbesar dalam sejarah Indonesia dalam waktu singkat di Timur Tengah yakni UEA,” kata Luhut di Emirates Palace Hotel Abu Dhabi, Minggu 12 Januari 2020 malam usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan agenda kenegaraan di Istana Qasr Al Watan, seperti dikutip dari Antara.

Luhut bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Dubes RI untuk UEA Husin Bagis menggelar jumpa pers setelah mendampingi Presiden Jokowi melakukan acara kenegaraan di Istana Qasr Al Watan Abu Dhabi.

Perjanjian kerja sama tersebut terdiri atas 5 perjanjian antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Lalu 11 perjanjian bisnis antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar 22,89 miliar dolar AS atau sekitar Ro314,9 triliun.

Selain kerja sama ekonomi, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjadikan UEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat, dan penuh toleran.

“Kalau teknis mengenai jumlah investasi tadi banyak BUMN mengenai chemical dan sebagainya (terlibat),” kata Luhut.

Untuk itu dia bersama Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Menteri Luar Negeri LP Marsudi serta pihak lain terus bekerja secara koordinatif dalam merealisasikan kerja sama secara konkret antara dua negara.

“Saya ditunjuk Presiden (untuk mengetuai tim kerja sama) tapi sebetulnya ini pekerjaan ramai-ramai. Jadi berhasil pun ini sebetulnya ini adalah kerja sama tim yang bisa menyelesaikan to be precise hanya waktu 7 bulan,” katanya.

Ia menegaskan faktanya belum ada kesepakatan dengan nilai kerja sama sebesar itu yang diselesaikan pembahasannya dalam waktu relatif singkat. “Belum pernah ada deal sebesar itu,” kata Luhut.

Bangun Ibukota Baru

Sebelumnya Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed juga menyatakan ingin terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia melalui konsep sovereign wealth fund (SWF) atau dana abadi.

“Jadi secara khusus juga dibicarakan mengenai pembangunan ibu kota baru. Jadi dengan soveriegn wealth fund ini Putra Mahkota memberikan komitmen akan masuk ke dalamnya,” kata Luhut.

Keinginan UEA untuk terlibat dalam berbagai investasi di Indonesia termasuk pembangunan ibu kota baru disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed.

“Sempat terucapkan nilainya akan terbesar di antaranya IDFC maupun Softbank, dan lain-lain,” katanya.

Menanggapi hal itu, kata Luhut, Presiden Jokowi bahkan meminta Putra Mahkota MBZ menjadi dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru.

“Dan saya pikir menjawab pertanyaan orang, nanti Indonesia ke sana atau tidak. Jadi sesama brother, mungkin sekali, bukan mungkin, istilah titelnya saja seperti apa, tapi ketuanya Crown Prince Mohammed bin Zayed, dan anggotanya ada beberapa nama terkenal lainnya. Siapa saja yang tempati, mau dari Tiongkok, dari mana saja. Tapi Pemerintah menyampaikan pembangunan kantor pemerintahan itu dari APBN, jadi yang tidak APBN itu yang non (klaster) pemerintah,” katanya.

Luhut juga menggambarkan keakraban antara Jokowi dengan Putra Mahkota MBZ yang bahkan sempat menarikkan kursi untuk Jokowi saat akan duduk menandatangani buku tamu kenegaraan.

Investasi Arab Saudi

Ini bukan kesepakatan pertama dengan negeri Timur Tengah yang dianggap wah. Sebelumnya Pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi. Bahkan sudah menandatangani 11 Memorandum of Understanding alias nota kesepahaman berbagai bidang di Istana Bogor, Jawa Barat beberapa tahun lalu.

Banyak dari nota kesepahaman tersebut yang belum ada nilai investasinya. Namun, dalam catatan detik.com ada dua yang sudah jelas nilai kerja samanya.

Pertama, kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco, BUMN Arab Saudi terkait Kilang Cilacap. Nilainya mencapai US$ 6 miliar atau sekitar Rp 80 triliun.

Kedua, kontribusi pendanaan Saudi dengan pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund Development dan Pemerintah Republik Indonesia, nilainya US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13,3 triliun. Jika dijumlahkan maka total kerja sama yang nilainya sudah diketahui ini adalah US$ 7 miliar atau sekitar Rp 93,3 triliun. 

Saat itu ekonom UI, Ninasapti Triaswati, juga berharap semua investasi tersebut benar-benar terealisasi, tak berhenti di MoU saja. 

"Uang adalah sesuatu yang sangat kita harapkan untuk pembangunan. US$ 7 miliar adalah angka yang harus kita realisasikan. Ini PR (pekerjaan rumah buat kita," kata Nina dalam diskusi di Gado-Gad0 Boplo, Jakarta, Sabtu (4/3/2017) lalu.

Kunjungan Raja Salman ini juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara di masa mendatang. Investasi Arab Saudi ke Indonesia yang sekarang masih minim mungkin bisa ditingkatkan lagi ke depan.

"Saya ingin sekali melihat kecepatan realisasinya, itu yang ditunggu. Kita lihat, naik enggak investasi Arab Saudi setelah ini," ucapnya.

Dengan kekayaan keluarga Kerajaan Arab Saudi yang amat besar, tentu potensi investasi dari negeri kaya minyak itu sangat besar.  "Jumlah kekayaan anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi jauh lebih besar dari kekayaan Bill Gates," kata dia mengungkapkan.

Kerja sama Indonesia dan Arab Saudi masih bisa dipererat lagi. Ada modal sosial. Ada jutaan pekerja dan mahasiswa asal Indonesia di Arab Saudi.

"Di Arab sana banyak mahasiswa Indonesia dan jutaan pekerja. Banyak juga profesional di perminyakan, telekomunikasi, ada juga domestic workers. Ini akan jadi modal untuk meningkatkan kerja sama," katanya (gas/ndc/det)

Nasrudin Joha Ditangkap? Ini Klarifikasi Ketua LBH Pelita Umat

On Monday, January 13, 2020



SURABAYA (DutaJatim.com) – Kabar Nasruddin Joha (Nasjo) ditangkap masih jadi pembicaraan masyarakat hingga Senin 13 Januari 2020 hari ini. Padahal, kabar itu sudah berembus sejak Jumat 10 Januari 2020 lalu saat malam hari itu Nasjo dikabarkan diringkus aparat Cyber Patrol Mabes Polri atas tuduhan hate speech (ujaran kebencian). Kabar yang beredar, nama Nasjo adalah Ahmad Khozinuddin, SH., asli Magelang, Jawa Tengah. Informasi yang beredar, Nasjo ditangkap bersamaan dengan ditangkapnya aktivis LBH Pelita Umat.

Tidak banyak media yang memberitakan sebab polisi belum merilis penangkatan sosok misterius yang tulisannya di blog sering kali pedas dan banyak dishare sejumlah kalangan di media sosial tersebut. Polisi dikabarkan akan mengumumkan penangkapan Nasjo dalam pekan ini.

Namun kemudian pada Minggu (12/1/2020) kemarin beredar klarifikasi atas nama Ahmad Khozinudin, SH, Ketua LBH Pelita Umat, bertajuk ‘KLARIFIKASI STATUS HUKUM KETUA LBH PELITA UMAT’.  

“Saya bertanggung jawab penuh atas semua postingan yang saya copy dari artikel Nasrudin Joha.  Meski tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Nasrudin Joha tapi penulis yakin sosok Nasrudin Joha adalah seorang intelektual produktif yang menghasilkan banyak karya tulisan berbobot,” tulis klarifikasi atas nama Ahmad Khozinuddn SH itu dalam point ke-5.

Benarkah yang disebut Nasjo adalah Ahmad Khozinudin, SH, Ketua LBH Pelita Umat? Hingga sekarang belum ada kabar pasti sampai polisi memberikan pengumuman atas kasus ini. Namun demikian, Ahmad Khozinuddin membenarkan dirinya telah ditangkap polisi. 

Berikut naskah lengkap KLARIFIKASI STATUS HUKUM KETUA LBH PELITA UMAT’ yang ditulis atas nama Ahmad Khozinudin, SH. 

‘KLARIFIKASI STATUS HUKUM KETUA LBH PELITA UMAT’ 

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH, Ketua LBH Pelita Umat.


Sehubungan dengan beredarnya kabar simpang siur dan bahkan cenderung menjadi fitnah terkait proses hukum yang saya alami, saya perlu menyampaikan klarifikasi atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar saya ditangkap pada Jum’at dini hari (10/01) sekira pukul 02.30 oleh Tim Penyidik dari Direktorat Cyber Crime Mabes Polri, dengan status Tersangka atas tudingan menebar hoax dan melawan penguasa, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan 15, UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana dan/atau pasal 207 KUHP.


2. Bahwa saya ditangkap dalam keadaan telah berstatus Tersangka tanpa proses pemeriksaan awal dan baru diperiksa dan diambil keterangan setelah dibawa ke Mabes Polri. Hal mana telah saya sampaikan komplain kepada penyidik namun tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan.


3. Bahwa ihwal yang menjadi dalih penangkapan saya adalah karena unggahan 5 (lima)  buah artikel dari penulis Nasrudin Joha dilaman facebook milik saya. Artikel itu adalah kritik terhadap sejumlah kebijakan rezim Jokowi terkait isu Jiwasraya, Pancasila dan Khilafah.


4. Bahwa saya telah diambil keterangan dan menegaskan pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan, bahwa saya bukan,  tidak kenal,  tidak tahu,  dan tidak pernah berjumpa dengan sosok Penulis Nasrudin Joha. Saya suka mengcopy dan memposting ulang tulisan Nasrudin Joha yang terkenal viral disosial media karena kritis,  mencerahkan, memberi alternatif perspektif, ide,  wacana baik terkait isu hukum,  politik,  ekonomi, sosial, agama bahkan tema-tema seputar cinta.


5. Bahwa saya bertanggung jawab penuh atas semua postingan yang saya copy dari artikel Nasrudin Joha.  Meski tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Nasrudin Joha tapi penulis yakin sosok Nasrudin Joha adalah seorang intelektual produktif yang menghasilkan banyak karya tulisan berbobot.


6. Bahwa saya sangat keberatan sekaligus menyayangkan narasi baik tulisan maupun meme di sosial media yang mengait-ngaitkan saya dengan sosok Nasrudin Joha.  Tindakan demikian adalah tidak sesuai dengan hukum dan tidak sejalan dengan proses hukum yang saya alami.


7. Bahwa saya menduga proses hukum yang dipaksakan kepada saya adalah karena sikap dan posisi saya yang kritis terhadap rezim Jokowi.  Selain aktif melakukan pendampingan pada sejumlah aktivis dan ulama akibat korban kriminalisasi rezim,  saya juga konsens mengkritik kebijakan zalim rezim Jokowi.  Terakhir,  saya juga mengkritik melalui artikel atas sikap dan kebijakan Jokowi pada kasus Jiwasraya dan isu Natuna.


8. Bahwa saya dalam kesempatan ini juga mengkritik cara dan pola penegakan hukum yang diadopsi Mabes Polri yang main tangkap saat dini hari, membuat heboh keluarga dan lingkungan rumah saya, penyematan status tersangka tanpa pemeriksaan pendahuluan hingga umpatan salah satu anggota tim penyidik yang menghardik saya dengan kata ‘Bajingan’. Padahal saya adalah seorang advokat yang juga memiliki kedudukan sebagai penegak hukum berdasarkan undang undang.


9. Bahwa pasca pemeriksaan saya tidak ditahan karena ancaman pidana dibawah lima tahun dan saya langsung terbang ke Yogyakarta untuk menghadiri agenda Islamic Lawyers Forum. Sehingga saya baru bisa memberikan klarifikasi melalui tulisan ini.


10. Bahwa saya menghimbau seluruh anggota LBH Pelita Umat baik di Korwil maupun Cabang di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan menunggu instruksi lanjut dari DPP LBH Pelita Umat terkait hal ini. Kepada Rekan sejawat advokat,  para ulama,  para ustadz,  dan segenap kaum muslimin mohon doa dan dukungannya agar saya tetap sabar dan istiqomah menyuarakan kebenaran,  tetap teguh dalam aktivitas dakwah amar ma’ruf nahi munkar.


Terakhir saya kabarkan kondisi saya hingga saat ini Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya.  Demikian penjelasan dan klarifikasi disampaikan,  terima kasih. 

Yogyakarta,  12 Januari 2020. (*)