PROMOSI PRODUK

Pertama Kali Nama Muhammad Masuk 10 Besar Paling Disuka di Amerika, Tanda-tanda Apa Ini?

On Monday, December 09, 2019


Mereka mencintai Rasul SAW dengan memakai nama Muhammad untuk bayi putranya.

NAMA Muhammad untuk pertama kalinya masuk ke dalam daftar 10 nama bayi paling populer bagi anak laki-laki di Amerika Serikat (AS). Nama Muhammad menempati peringkat 10 atau naik empat peringkat dari tahun lalu.

Pertama Kali Nama Muhammad Masuk 10 Besar Paling Disuka di Amerika, Tanda-tanda Apa Ini?

Imam Shamsi Ali, Imam Masjid di New York dan pendiri pesantren pertama di Amerika Serikat, pesantren Nur Inka Nusantara Madani, menyambut positif tren orang Amerika memilih nama Muhammad untuk bayi putranya.

"Di Eropa secara keseluruhan nama Muhammad sudah beberapa tahun terakhir menjadi nama terpopuler. Tapi untuk pertama kalinya ternyata di Amerika nama ini menjadi salah satu nama dari 10 nama yang paling top di negara ini. Entah tanda apa lagi..tapi itulah realita Yang terjadi," kata Imam Shamsi Ali, Senin 9 Desember 2019 pagi ini sambil menunjukkan berita cnn.com.


Seperti dilansir dari CNN, data nama-nama terpopular untuk bayi dikeluarkan situs pengasuhan BabyCenter. Nama Muhammad terus naik peringkatnya selama bertahun-tahun dan pertama masuk 100 besar di tahun 2013.

"Muslim di negara ini suka nama Muhammad bagi putra sulung untuk menghormati Nabi. Juga agar  membawa berkah bagi anaknya itu," kata pemimpin redaksi global BabyCenter, Linda Murray, 

Nama itu, kata dia, juga memiliki beberapa ejaan. Dan justru karena  itu membantu sebuah nama masuk ke dalam 10 besar.

Posisi teratas, nama Liam jadi yang terpopuler untuk anak laki-laki. Liam menggeser Jackson yang telah enam tahun berturut-turut ada di posisi nomor satu. Sementara Sophia tetap jadi nama yang paling sering dipakai untuk bayi perempuan. Sophia sudah bertahan selama satu dekade sebagai pilihan pertama orang tua di AS untuk bayi perempuan mereka.

BabyCenter menjelaskan data itu berasal dari hampir 600.000 orang tua yang berbagi nama bayi mereka dengan organisasi pada tahun 2019. Peringkatnya juga menggabungkan nama-nama yang terdengar sama tetapi memiliki banyak ejaan. Dia memberi contoh nama  Mohammad dan Muhammad.

Administrasi Jaminan Sosial juga membuat peringkat popularitas nama-nama bayi menggunakan catatan semua bayi yang lahir di AS, tetapi agensi memperlakukan setiap ejaan unik sebagai nama yang terpisah.

Agensi belum merilis daftar sendiri, tetapi data Jaminan Sosial menunjukkan Muhammad naik dari peringkat 620 pada tahun 2000 menjadi peringkat 345 pada tahun 2018. Agensi tersebut tidak memasukkan beragam ejaan dalam peringkat itu.

Nama-nama asal Arab sedang meningkat, menurut BabyCenter. Di saat nama Muhammad masuk ke 10 besar untuk anak laki-laki, Aaliyah ada di posisi 10 besar untuk anak perempuan.

Isla, nama Skotlandia, juga naik 38 peringkat dari tahun lalu. Eleanor dan Miles tercatat jadi nama dengan kenaikan tercepat kedua.
Berikut 10 nama bayi teratas untuk anak laki-laki dan perempuan tahun ini, menurut peringkat BabyCenter:

Nama terpopuler untuk anak laki-laki:
1) Liam
2) Jackson
3) Noah
4) Aiden
5) Grayson
6) Caden
7) Lucas
8) Elijah
9) Oliver
10) Muhammad

Nama paling populer untuk anak perempuan

1) Sophia
2) Olivia
3) Emma
4) Ava
5) Aria
6) Isabella
7) Amelia
8) Mia
9) Riley
10) Aaliyah

Gus Muwafiq Tetap Ceramah di Solo, Minta Maaf Bila Ceramah soal Masa Kecil Nabi SAW Dianggap Keliru

On Sunday, December 08, 2019


SOLO (DutaJatim.com) -  KH Ahmad Muwafiq alias Gus Muwafiq akhirnya tetap tampil ceramah agama di Solo Sabtu 7 November 2019 malam meski sempat ada penolakan dari sejumlah orang. Kiai Nahdlatul Ulama (NU) itu  hadir memberi taushiyah agama di Pondok Pesantren Al-Muayyad, Solo.

Gus Muwafiq tiba di Pondok Pesantren Al-Muayyad sekitar pukul 22.00 WIB malam. Seperti biasa  acara dimulai dengan pembukaan dan pembacaan ayat suci  Al Quran, baru dilanjutkan Gus Muwafiq memberi ceramah agama dalam bahasa Jawa.

Sebelum membahas materi inti, Gus Muwafiq lebih dulu menanggapi masalah penolakan dirinya berceramah di Solo. Untuk itu Gus Muwafiq mengaku tak enak hati. Sebab dia telah membuat repot banyak orang. Khususnya pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad, KH Abdurrozaq Shafawi.

"Saya merasa tidak enak kepada Kiai Rozaq. Beliau  kiai sepuh. Karena masalah ini semua menjadi repot," katanya.

Selanjutnya dia  pun meminta maaf atas ceramah kontroversialnya beberapa waktu lalu. Ceramah yang dimaksud adalah tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW yang dianggap seperti anak kecil lain. Ini yang dinilai menistakan agama dan merendahkan Rasulullah SAW.

"Apabila dianggap keliru oleh segenap kaum muslimin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Biar itu menjadi urusan saya dengan Allah. Semoga permintaan maaf saya ini diterima," katanya.

Sementara dalam ceramahnya Gus Muwafiq membahas fenomena orang Jawa dengan ayat Al Quran. Menurutnya budaya masyarakat Jawa sangat lekat dengan ayat Al Quran.

Bahkan orang Jawa ketika dipanggil pun banyak yang menjawab dengan 'nun'. Dia mengaitkan 'nun' dengan salah satu ayat dalam Al Quran.

"Di hari akhir nanti seluruh ayat Al Quran akan kembali kepada Allah. Semua orang yang memegang ayat Al Quran akan dipanggil. Ayat Al Quran itulah yang akan memberi syafaat kepada kita saat dipanggil Allah," ujarnya.

Gus Muwafiq memberi ceramah sekitar 40 menit. Usai berceramah, dia langsung meninggalkan pondok pesantren.

Selama acara dimulai sejak pukul 19.00 WIB, tampak pengamanan diperketat mulai dari jalan-jalan menuju Pondok Al-Muayyad. Selain dari Banser NU, pengamanan juga dilakukan oleh  aparat kepolisian. 

Sempat Bentrok

Pengamanan ketat dilakukan menyusul aksi bentrok sehari sebelumnya dari massa yang menolak Gus Muwafiq di depan Kantor PCNU Solo. Massa awalnya demo di Mapolresta.


"Peserta demonstrasi di Polresta itu DSKS (Dewan Syariah Kota Surakarta)," kata Wakapolresta Surakarta AKBP Iwan Saktiadi kepada wartawan di lokasi kejadian, Jumat (6/12/2019).

Demonstrasi di Mapolresta Surakarta itu terkait kasus Gus Muwafiq. Polisi langsung mempertemukan kedua pihak di lokasi kejadian. Meski sempat alot, kedua kelompok membubarkan diri.


"Kami pertemukan pimpinannya. Mereka sudah berbicara sendiri, juga sudah ketemu, saling memahami. Dan intinya mereka sepakat menyelesaikan masalah dengan baik dan membubarkan diri," kata dia.

Juru bicara DSKS Endro Sudarsono membenarkan demonstrasi di Mapolresta Surakarta adalah dari DSKS. Namun dia menampik jika aksi bentrokan dilakukan DSKS.

"Kalau bentrokan, itu kami tidak tahu. Karena kami sejak di Polresta sudah mengimbau agar tidak lewat di situ dan pulang secara tertib," kata Endro saat dihubungi wartawan.

Diwawancara terpisah, Ketua PCNU Surakarta, Mashuri, menyayangkan kejadian bentrokan itu. Dia mengimbau siapapun yang tidak berkenan dengan ceramah Gus Muwafiq untuk menempuh jalur hukum.

"Apalagi Beliau sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Mau sampai kapan? Kalau memang belum puas, ini negara hukum, langkah hukum monggo silakan. Tidak dengan cara-cara seperti ini," kata Mashuri di kantor PCNU, Jumat (6/12).

Mashuri mengaku telah mengimbau agar tidak digelar aksi sebelum Gus Muwafiq mengisi ceramah di Pondok Pesantren Al-Muayyad, Solo, Sabtu (7/12). Dia menyesalkan ada pihak yang tetap melakukan konvoi di depan kantor PCNU.

"Kami tadi menjaga kantor, hanya ngumpul-ngumpul saja. Tetapi mereka lewat sini tanpa diblok. Akhirnya mereka lewat pun tidak masalah, tapi sampai sana saling menghujat, akhirnya terjadi seperti itu. Sebenarnya itu bisa dilakukan jika antar pimpinan duduk bersama. Tidak seperti ini," katanya. (det/wis)

PWNU Jatim Membela, Sidogiri Kritik Gus Muwafiq

On Saturday, December 07, 2019


KHA. Nawawi Abd. Djalil dan KH Ma'ruf Amin.

SURABAYA (DutaJatim.com) - Polemik soal ceramah Gus Muwafiq berlanjut. Warga Nahdlatul Ulama (NU) sendiri terjadi beda pendapat. PWNU Jatim Membela, Sidogiri Kritik Gus Muwafiq.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim membela Gus Muwafiq. Bahkan  meminta Ansor, Banser dan Pagar Nusa untuk melakukan pengawalan. Namun sebaliknya Majelis Keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan justru mengkritiknya.

Dalam sikap resmi yang diunggah di seluruh akun Medsos-nya, mulai Twitter, halaman Facebook hingga Instagram, Ponpes Sidogiri menyimpulkan bahwa ceramah Gus Muwafiq terkesan merendahkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hal itu terlihat antara lain pada kalimat: Nabi lahir biasa-biasa saja, tidak bersinar, saat kecil rembes, tidak terlalu terurus karena ikut kekeknya

"Kesenangannya bermain ke sana-ke mari sehingga tidak sekolah akhirnya tidak bisa baca-tulis, jika saat itu ada jambu maka beliau akan mencuri jambu itu,” bunyi sikap Sidogiri.

Kesimpulan kedua, Sidogiri menilai Gus Muwafiq juga terkesan meragukan riwayat tentang keistimewaan Nabi SAW pada masa kecil yang telah diyakini kebenarannya oleh kalangan pesantren.

Hal itu terlihat saat dia mengatakan: "Kita tidak boleh angkuh karena semuanya hanya katanya, dan tidak menyaksikan peristiwa itu sediri secara langsung.” lanjut sikap resmi Sidogiri.

Sikap resmi Ponpes Sidogiri tersebut ditandatangani Pengasuh Ponpes Sidogiri, KHA. Nawawi Abd. Djalil tertanggal 8 Rabul Tsani 1441 Hijriyah atau Kamis, 5 Desember 2019 dalam kalender masehi.

Saat dikonfirmasi terkait sikap resmi Sidogiri yang beredar itu, salah seorang keluarga Ponpes Sidogiri, Anwar Sadad membenarkan. 

“Ya, itu benar,” kata Anwar Sadad. Tokoh muda NU yang juga wakil ketua DPRD Jatim tersebut saat dihubungi Sabtu (7/12/2019) sore mengatakan, setelah menyimpulkan dan mengingat adanya sebagian umat Islam yang masih memberikan pembelaan terhadap Gus Muwafiq, serta mengingat pesan dari pendiri NU, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dalam kitab at-Tanbihatul Wajibat, Sidogiri akhirnya memberikan sejumlah poin penegasan. Yakni  menyesalkan dan mengecam pernyatan-pernyataan Gus Muwafiq dalam ceramah tersebut, karena tidak menjaga adab dan terkesan merendahkan pribadi Rasulullah SAW.

Selain itu, meminta kiai berambut gondrong kelahiran Solokuro, Lamongan yang sekarang tinggal di Yogyakarta tersebut untuk segera menarik ucapan dalam ceramahnya serta menobatinya.

Unggahan sikap resmi Sidogiri tersebut mendapat tanggapan cukup ramai dan beragam dari warganet. Banyak yang pro, tak sedikit pula yang kontra. (bjc)

Sang Mutiara Itu (5)

On Tuesday, December 03, 2019


Oleh
Imam Shamsi Ali* 

ASPEK kedua dari ketauladanan kita kepada baginda Rasul adalah aspek ritual atau ubudiyahnya. Bahwa dalam melakukan Ibadah-Ibadah ritual dalam Islam disyaratkan apa yang disebut “tawqiifi”. Atau berhenti melakukan sesuatu secara ritual kecuali memang diperintahkan, baik melalui ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. 

Memang secara umum agama mengatur bahwa semua urusan Ibadah ritual harus dilakukan dengan dua dasar. Yaitu niat yang benar dan mengikut tatacara Rasulullah SAW dalam melakukannya (al-ittiba’). 

Dan karenanya menauladani Rasulullah SAW dalam melaksanakan Ibadah ritual adalah sebuah keharusan. Ibadah-Ibadah ritual yang dilaksanakan tidak sesuai sunnahnya jelas tertolak (fahuwa raddun). 

Masalahnya kemudian adalah bahwa dalam upaya kita menauladani Rasul dalam Ibadah-Ibadah ritualnya juga tidak lepas dari adanya multi tafsir dan opini. Karena ketika sudah masuk dalam ranah teknis, diperlukan penjelasan-penjelasan rincian dari acuan Ibadah itu. 

Contoh dalam Al-Quran sebagai misal, perintah mengusap kepala dengan tangan basah (imsahuu biruusikum) ketika berwudhu. Dari ayat yang sama minimal ada  empat pendapat. Tentu bagi warga Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi’i mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kepala berarti “sebagian” kepala. Cukup walau hanya tiga lembar helai rambut sekalipun. 

Tapi ada pula yang berpendapat seperdua, sepertiga bahkan mengusap kepala di sini adalah keseluruhan Kepala. 

Lalu kenapa terjadi perbedaan pendapat seperti itu? Jawabannya karena memang tabiat agama ini seperti itu. 

Agama ini memberikan ruang kepada pemeluknya untuk berpendapat. Sesuatu oleh banyak orang tidak dihargai (appreciated). Ruang berpendapat inilah yang lebih dikenal dengan istilah ijtihad. Sesuatu yang sangat didorong (encouraged) oleh Rasulullah SAW. 

Beliau bersabda: “barangsiapa yang berijtihad dan benar maka dapat dua pahala. Dan barangsiapa yang berijtihad dan salah maka dia dapat satu pahala”. 

Pintu ijtihad yang terbuka luas bagi para ulama inilah yang menjadikan terbukanya pintu perbedaan yang luas juga. Sesuatu dalam khazanah keilmuan yang dari dulu sangat dihargai. Hanya mereka yang gagal paham tentang agama ini yang berusaha menjegal pintu-pintu ijithad ini. 

Dan sejujurnya karena terbukanya pintu-pintu ijtihad ini pula menjadikan umat terpacu untuk melakukan eksplorasi intelektualitas (keilmuan). Yang dengan ketinggian intelektualitas itu mereka telah membangun peradaban dunia yang dahsyat di masa lalu. Akar-akar pohon peradaban Islam itulah sesungguhnya menumbuhkan paradaban Barat yang diakui sebagai peradaban yang berkarakter modernitas. 

Sebaliknya di saat pintu-pintu ijtihad dipersempit, bahkan kebebasan berpikir dibelenggu, saat itulah terjadi kejumudan atau kebekuan intelektualitas. Keadaan ini berakibat kepada kebekuan karya dan inovasi umat. Tentunya inilah yang kemudian membawa kepada realita yang menyedihkan. Umat terbelakang dan termarjinalkan hampir dalam segala aspek kehidupan manusia. 

Kembali kepada ketauladanan (sunnah) Rasul dalam urusan ubudiyah menjadi bagian integral (tak terpisahkan) dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bahkan di aspek inilah umat sangat ketat, bahkan tidak jarang mengantar kepada sikap yang mudah saling menyalahkan. 

Tuduhan kurang sunnah, bahkan saling  membid’ahkan seringkali terjadi dalam urusan ubudiyah ini. Padahal begitu fleksibelnya Rasulullah SAW dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Tentu selama masih dalam batas-batas ushuul Syariah. Ushuul yang kita maksud adalah rujukan utama agama. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. 

Mungkin kisah sekelompok sahabat yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berangkat ke kota Bani Quraizhah ini menarik jadi pelajaran. Perintah Rasulullah SAW agar jangan melaksanakan sholat Asar (dalam riwayat Muslim sholat Zhuhur) hingga sampai di kota itu.  Di tengah jalan sebagian tetap sholat di saat waktu Asar telah tiba. Dan sebagian lainnya tetap mengikuti perintah Rasul untuk tidak sholat Asar. 

Menyikapi itu Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satunya. Bahkan keduanya dibenarkan oleh Beliau. Sebuah sikap yang luas, fleksibel dalam menyikapi adanya multi opini di kalangan umatnya. Sikap yang mendahulukan aspek positif ketimbang mencari kesalahan. 

Ingat, ini di saat Beliau masih hidup. Beliau masih ada di tengah-tengah umatnya. Yang pastinya ketika Beliau telah memerintahkan sesuatu maka tak boleh lagi ada penafsiran. Tapi Beliau justru tidak menyalahkan mereka yang sholat di tengah jalan. Karena Rasul tahu mereka lakukan juga karena komitmen agama. Yaitu perintah Allah “sesungguhnya sholat itu ada waktu yang ditetapkan”. 

Pada poin ini kesimpulan yang kita ambil adalah bahwa ketauladanan kepada Rasul dalam urusan ubudiyah harus diikuti. Tapi pada sisi lain ketauladanan itu jangan pula merendahkan ketauladanan kita kepada Beliau di aspek yang lain. 

Dengan kata lain, umat harus serius dalam  mengikuti sunnahnya pada urusan ubudiyah. Bersunnah kepada Beliau dalam melaksanakan Ibadah-Ibadah ritual. Jangan sampai dalam beribadah kita terlalu nyaman dengan kebiasaan “bertaklid buta” kepada lingkungan di sekitar kita. 

Namun semangat itu jangan pula melalaikan kita dalam menauladani karakter Beliau dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Karena akhirnya kembali akan terjadi perilaku paradoks. Merasa sunnah tapi melanggar sunnah sekaligus. (Bersambung) 

New York, 2 November 2019 

* Imam Shamsi Ali adalah Presiden Nusantara Foundation/Pendiri Pesantren Nur Inka Nusantara Madani US.

An Islamic Thanksgiving

On Sunday, December 01, 2019


By Imam Shamsi Ali* 

EVERY last Thursday of November of every year is a  special day for Americans. It is a national day and is observed nationwide. It is called. “Thanksgiving Day.”

Thanksgiving Day was observed for the first time  by the Pilgrims (European Immigrants) after their first harvest in October 1621, which lasted three days and was attended by 90 Native Americans and 53 Pilgrims (New European Immigrants.)

As a part the American fabric society, American Muslims are taking part in that celebration. And so often times a question arises among the Muslims regarding Islamic rulings on such a celebration: Is it permissible or not in the religion?

This writing is not a fatwa. Simply because I don’t consider my self a Mufti. Instead, this writing is to share my personal view on the issue. And I am fully aware of the existence of other views on it. Again I highly appreciate the fact that Islam enables us to differ within the bounds of the truth. It is indeed a richness of our faith.

An Islamic Thanksgiving 

Let me begin by saying that when Islam comes to any locality it doesn’t intend to change or abolish its cultures and social norms as long as it is in lline with its basic principles. For this very reason you will see a very deep diversity among the Muslims when it comes to cultures and social behaviors. 

The more you travel around the world the more diverse faces of Islam you will see reflected in the social and cultural lives of Muslim societies. On this part of the discussion we may say there are South Asian Muslims, Southeast Asian Muslims, Middle Eastern Muslims, African Muslims, European Muslims, Latin American and, ofcourse, American Muslims.

This fact is based on what the Prophet (pbuh) himself declared: “I have been sent only to perfect the good character”. 

In other words, the mission of the Prophet (Islam) is to perfect and not to change or abolish  as long as those characters are in line with the basic principles of the faith. 

And so Thanksgiving as a part of the American culture, and that includes American Muslims, is a culture that can be adopted and embraced within our own values and understanding. And I call this type of thanksgiving an “Islamic Thanksgiving.”

The Islamic Thanksgiving is rooted in our teaching. The Quran for example reminds us in the following verses: 

“Be grateful to me and be ungrateful not” (Al-Baqarah: 152)

“And if you are grateful I will give you more (my favors). But if you are ungrateful, truly my punishment is severe” (Ibrahim: 7) 

The Quran uses the term “shukr” which literally means “thankfulness, gratitude or appreciation” in reference to Thanksgiving. As such, Thanksgiving then becomes and inherently important in the teaching. 

So here are some points explaining how Thanksgiving can be an Islamic one. 

First, we must build a mind-set that the celebration is in line with the the teachings of Islam. And Thanksgiving certainly as mentioned earlier is an Islamic injunction itself. So we do it not to Imitate others but in following the injunction of our faith. 

It reminds me of what the Prophet did in Madinah when he found out that the Jewish Community was fasting on the 10 of Muharram. And they did it in thanking Allah for saving Moses from his enemy (Pharaoh). 

Upon knowing the fact the Prophet ordered his followers to fast the same day. But in order to not imitate or to be accused or copying it from other people he also ordered his followers to observe fasting a day earlier (the 9th). 

Second, Thanksgiving in Islam must continue and must be done an on going basis. It is a life matter. As long as we live, we do thanksgiving. There is nothing wrong to doing it on the last Thursday of November. But don’t limit your self to that particular day. Being thankful or celebrating Thanksgiving is an on going responsibility both towards our Creator and fellow creations, humans and non humans. 

Third, there are three main important thanksgivings in Islam. 

1) Thanksgiving to Allah by acknowledging His unlimited kindness and blessings to us. Also by humbling ourselves in worship him with commitment and dedication. As the Prophet Muhammad responded to his wife when she asked him about his dedication in his worship. He said: “shouldn’t I be a thankful servant (of Allah?)”. 

2) Thanksgiving to our parents. In Islam parents are next to Allah in term of love and respect. Several verses in the Holy Quran remind Muslims to be dutiful and respectful to their parents. One of the best example is how the Holy gives an example of parents forcing their children to commit “shirk” (thawing partners with God in worship). As we know in Islam shirk is considered the worst sin. Yet still the Holy Quran commands the Muslims to accompany their parents with kindness and respect. 

3) Thanksgiving also means being grateful to our fellow creations, particularly to our fellow human beings. Being kind to others is not only an act of social good. In fact it is a part of our thanksgiving for being a part of our human family. The Prophet even told us: “a person who fails to appreciate his fellow humans also fails to appreciate Allah”. 

Sadly, these days Thanksgiving has shifted from it’s originally intended purpose, and that is to appreciate God and to be kind to one another. 

Thanksgiving has become more commercial and has enhanced the tendency of being materialistic. The so called “Black Friday” is a clear instance of that. And I personally don’t like it. 
For me a Blessed Friday is far better than a Black Friday. Don’t you agree?  (*)

Jamaica Hills, 29 November 2019 

* Summary of my Friday Khutbah delivered at JMC (Jamaica Muslim Center in NYC) on November 29,

Pembukaan Muskerwil PWNU Jatim, Khofifah Ajak Pesantren Kuatkan OPOP Sebagai Pembangkit Ekonomi Masyarakat

On Saturday, November 30, 2019



SURABAYA (DutaJatim.com) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak pesantren-pesantren NU untuk bersama-sama mendukung dan menguatkan program One Pesantren One Product (OPOP) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Hal itu disampaikan Khofifah saat hadir dalam pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jawa Timur dengan tema Konsolidasi Organisasi Percepatan Program Strategis Menuju Satu Abad Nahdhatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kabupaten Probolinggo, Jumat (29/11) malam. 

Di forum yang dihadiri oleh para ulama, pengasuh pondok pesantren, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Rois Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Mansyur, Ketua PWNU Jatim KH Marzuqi Mustamar dan juga para ketua PCNU se Jawa Timur itu, Khofifah mengatakan bahwa OPOP digagas dalam rangka membangkitkan ekonomi dari basis pesantren.

"Kami berharap OPOP akan menjadi salah pintu masuk penguatan ekonomi ummat  terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Program OPOP sejalan dengan arahan Presiden Jokowi dalam rapat tahunan Bank Indonesia, bahwa saat ini yang terpenting adalah membuka seluas-luasnya lapangan kerja," kata Khofifah. 


Dalam rangka menyukseskan program OPOP, Khofifah menyebut pemerintah Jawa Timur menggandeng lintas sektor. Mulai BUMN, BUMD hingga sektor privat untuk membantu memberikan pendampingan usaha dan mempermudah penjangkauan permodalan. Selain itu juga untuk mengembangkan market akses dari produk produk yang dihasilkan santri, koperasi pesantren dan juga alumni pesantren. 

"Terutama pendampingan managerial skill para pelaku usaha OPOP kami prioritaskan agar mereka mendapatkannya dari sektor yang kami ajak kerjasama," tambah Khofifah. 

Lebih lanjut program OPOP yang ditarget bisa menghasilkan 1.000 produk unggulan dari pondok pesantren Jawa Timur itu adalah upaya Gubernur Khofifah dalam rangka merevitalisasi Nahdhatut Tujjar atau Kebangkitan para Pedagang. Dikatakan Khofifah Nahdhatut Tujjar adalah gagasan para ulama sebelum mendirikan Nahdhatul Ulama di tahun 1926. 

"OPOP adalah upaya kita merevitalisasi Nahdhatut Tujjar. Karena PR kita saat ini adalah mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan," kata Khofifah. 


Karenanya, ia mengajak seluruh pihak, khususnya pondok pesantren untuk turut serta mendukung program OPOP dalam rangka membangkitkan ekonomi Jawa Timur, mengentaskan kemiskinan dan memajukan sektor usaha di pesantren. 

Produk OPOP yang akan menyentuh 6000 ponpes se Jawa Timur itu juga menggandeng perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan usaha, managemen usaha dan juga inovasi produk. Saat ini juga sudah ada OPOP Training Center yang ada di Universitas NU Surabaya. Yang fungsinya memberikan pendampingan pelaku usaha  berbasis pesantren.

Produk usaha yang dikembangkan di OPOP bisa meliputi banyak jenis produk. Mulai makanan dan minuman, kerajinan tangan, fashion, dan juga produk digital IT. Semua jenis produk akan dikembangkan agar bisa memiliki daya saing sehingga memberi dampak pertumbuhan  ekonomi  baik lokal maupun regional serta memperkuat struktur bisnis pada pelaku usaha. (gas/hms)

Isu Radikalisme dan Ribetnya Aturan untuk Umat Islam

On Saturday, November 30, 2019



JAKARTA (DutaJatim.com) - Isu radikalisme memuat masyarakat seperti terasuki Islamofobia. Para petinggi negara malah terkesan kerepotan menyikapinya. Bila seperti itu yang terjadi, justru para radikalis merasa berhasil menebar tujuan aksi radikalnya itu sendiri.

Betapa tidak, umat Islam seperti disibukkan oleh hal-hal seperti ini: sertifikasi ustad, masjid diawasi, khutbah diawasi, ormas Islam diawasi, celana cingkrang dan cadar dibikin heboh, hingga rencana Menteri Agama menerbitkan peraturan menteri agama soal majelis taklim. 

Semua membuat stigma bahwa ada yang gawat pada Islam dan umat Islam. Gawat itu bisa berujung saling curiga antar-umat Islam. Jamaahnya terbelah. Ada kelompok ini dan kelompok itu. Saling curiga. Bahkan bisa jadi lebih dari itu bila kondisi ini terus dibiarkan. 

Lalu pertanyaannya, apa memang ada yang sengaja membuat umat Islam terbelah? Bahkan tercerai berai? Apa ada yang sengaja membuat umat Islam sibuk dengan urusan yang sudah menahun itu, sehingga tidak bisa mengurusi hal-hal lain yang lebih substantif, seperti ketertinggalan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya? Apa ada yang sengaja membuat belenggu? Dan mengapa umat Islam sendiri mau saja dibelenggu? 

Karena itu, banyak yang protes bila negara masih mengurusi urusan yang membuat gaduh umat Islam. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, misalnya, protes atas terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 tentang Majelis Taklim.

"Saya kira terlalu berlebihan mengatur hal yang sebetulnya bukan ranah negara," kata Ace, Jumat 29 November 2019.

Ace mengatakan Majelis Taklim bukan institusi pendidikan formal, tapi informal dan non-formal yang tidak memerlukan pengaturan negara. Majelis Taklim secara kelembagaan merupakan pranata sosial keagamaan yang lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. 

"Tidak perlu ada pengaturan teknis dari pemerintah. Ini merupakan ranah civil society Islam yang seharusnya diatur oleh masyarakat sendiri," kata Ace seperti dikutip dari vivanews.com.

Dia menyoal mengapa menteri agama membuat aturan Majelis Taklim harus mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Ia juga mempertanyakan konsekuensinya kalau tidak mendaftar. Apakah harus  dibubarkan oleh Pemerintah? Apa harus berbadan hukum?

"Secara kelembagaan, majelis taklim itu bukan seperti lembaga pendidikan formal yang sifatnya tetap tapi lebih dimaknai sebagai forum pengajian dan silaturahmi warga muslim untuk mendalami keislaman, yang kerapkali temporer," kata Ace.

Menurutnya, tidak ada konsekuensinya jika Majelis Taklim tidak mendaftarkan ke Kementerian Agama. Majelis Taklim tidak memerlukan pengakuan (rekognisi) negara seperti halnya, pesantren yang memang memiliki peran pendidikan yang mengeluarkan ijazah dan kontribusi negara untuk peningkatan kualitasnya. 

"Saya kira Kementerian Agama harus belajar kembali soal relasi antara negara dan civil society atau masyarakat dalam konteks membangun negara. Hal-hal yang tidak perlu diatur negara ya tidak perlu lah diatur seperti itu," kata Ace.

PMA Majelis Taklim

Kementerian Agama Republik Indonesia  menerbitkan Peraturan Menteri Agama No 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim pada 13 November 2019.  Menag Fachrul Razi menegaskan aturan tersebut dibuat untuk memudahkan pemberian bantuan pemerintah kepada majelis taklim. 

PMA Majelis Taklim terdiri dari enam Bab dengan 22 pasal. Regulasi ini antara lain mengatur: tugas dan tujuan majelis taklim, pendaftaran, penyelenggaraan yang mencakup pengurus, ustaz, jamaah, tempat, dan materi ajar.

Majelis taklim yang dimaksud dalam PMA, mesti terdaftar dan melaporkan susunan kepengurusan dan jamaahnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan melampirkan identitas pengurus dan jamaah, seperti foto copi KTP. PMA ini  juga mengatur masalah pembinaan dan pendanaan. 

Pasal 20 mengatur, pendanaan penyelenggaraan majelis taklim dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PMA ini bukan satu-satunya produk Menag Fachrul Razi yang bikin heboh. Sebelumnya dia juga menyoal cadar dan celana cingkrang yang dikenakan sebagian umat Islam yang menjadi PNS. 

Sertifikasi Ulama

Selain itu, sudah lama pula ada isu sertifikasi ustad atau ulama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mencoba 'menyediakan' ulama-ulama berkualitas dan nonradikal yang dianggap pantas berdakwah di muka khalayak melalui program standarisasi dai alias sertifikasi ulama.  Melalui program itu, MUI mencoba menyamakan persepsi para dai dan "menyatukan langkah-langkah dakwah" mereka.

Lembaga tersebut berkaca pada Malaysia dan Brunei yang disebut telah menerapkan sistem serupa, dengan memberikan "sertifikat negara" kepada para pendakwah sebelum mereka terjun ke tengah masyarakat.

"Di kita (bisa berdakwah) sebebas-bebasnya. Tapi kan celakanya, bacaan Quran aja belum bisa, menulis Quran juga belum bisa, agama belum bisa, tapi jadi penceramah," kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, M. Cholil Nafis, kepada BBC News Indonesia, Rabu (20/11/2019).

Cholil menuturkan bahwa pihaknya kerap menerima laporan masyarakat yang meragukan kualitas sejumlah penceramah yang mereka saksikan di ruang publik.  "Laporan dari masyarakat, bahwa mereka nggak pantas jadi dai. Tapi, karena mereka ngartis, mereka lucu. Tapi kan menjadi salah-salah ngejelasin agama," katanya.

Di samping itu, pihaknya juga bertujuan menyortir gagasan radikal dan liberal yang dirasakan masyarakat, termasuk di kalangan para pendakwah.  Ustadz Abdul Somad adalah salah seorang ulama populer di Indonesia yang sempat terjerat sejumlah kontroversi, salah satunya terkait pernyataannya tentang 'salib' dan 'jin kafir'.

"Yang kita tidak mau adalah radikalisme ke terorisme, mengarah kepada destruksi, lalu membenci pada beda agama, membenci kepada berbeda pendapat," kata Cholil.

Ia berharap para ulama yang mengikuti sertifikasi akan memiliki "keseimbangan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikalisme, juga tidak liberalisme".

Bagaimana cara kerja sertifikasi ulama? Sebanyak 75 ulama telah mengikuti proses sertifikasi pada gelombang pertama Senin (18/11/2019) lalu. Kali itu, mereka yang hadir merupakan ulama-ulama senior yang diundang oleh MUI, seperti Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Muchlis Hanafi, hingga pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Depok Hamdan Rasyid.

Ke depannya, dai-dai yang tertarik dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi.

"Minimal bacaan Qurannya dia fasih. Yang kedua, bicara di depan umum bisa. Yang ketiga, dia memang aktif keagamaan di masyarakat," tutur Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, M. Cholil Nafis.

Isu ini sudah lama. Ide pertama dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Saat itu 

Tempo.co mencatat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Mahfud MD menyatakan dia tidak setuju dengan adanya usulan sertifikasi ustad yang digagas oleh BNPT.

"Saya sangat tidak setuju. Itu sangat berbahaya. Yang boleh mensertifikasi ustad hanyalah ustad itu sendiri. Tidak boleh aparat keamanan," kata Mahfud usai menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-56 Universitas Hasanuddin di Makassar, Senin, 10 September 2012.

Menurut Mahfud, di dalam agama (Islam) ada perintah bahwa setiap orang yang mengerti (agama) walau satu ayat harus menjadi ustad, harus berdakwah. "Lalu kalau disertifikasi, semua umat Islam yang mengerti ayat harus disertifikasi. Ini sangat berbahaya sebab suatu saat bisa dipolitisasi oleh tangan orang yang salah. Ini justru lebih Orde Baru daripada Orde Baru," katanya.

Mahfud mengatakan, di zaman Orde Baru, ustad disertifikasi saat ingin melakukan khutbah salat Jumat dan hari raya. Jika saat ini ustad juga disertifikasi, maka sangat berlebihan. "Ini hanya untuk menekan masyarakat, bukan untuk membina masyarakat. Akan kita lawan," ujarnya. Semoga sertifikasi ustad dan ulama oleh MUI tidak masuk dalam kerangka "berbahaya" yang dimaksud oleh Mahfud MD tersebut. (gas)

Foto: Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, meresmikan Majelis Taklim Imadul Bilad di Kabupaten Pasuruan, Minggu (29/9/2019). (surya.co.id)