JAKARTA (DutaJatim.com) - Sejalan dengan ide pemerintah dalam memperkuat pangan nasional dengan cara mengelola lahan tanah yang tidak produktif menjadi produktif terlebih pasca Pandemi Covid 19, Lembaga Dakwah Islam Indonesia meminta pemerintah fokus memperhatikan ketahanan pangan nasional. Untuk itu Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada pangan melalui pendekatan petani dan nelayan sebagai subjek penyedia pangan dan kebutuhan pangan yang tidak tergantung pada impor.
"Kuncinya adalah menjadikan petani dan nelayan sebagai subjek dalam membangun kedaulatan pangan, bukan objek para teknokrat," ujar Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo kepada pers di Jakarta, Kamis 21 Mei 2020.
Dikatakannya, bahwa Indonesia harus mandiri dan swasembada pangan melalui petani dengan cara kelembagaan dan pembiayaan secara tepat dan efisien.
"Makanya, harus ada lembaga pembiayaan yang khusus untuk menangani modal kerja para petani dan nelayan," ungkapnya
Ditegaskan Prasetyo Sunaryo, dalam hal ini negara harus hadir melalui lembaga pembiayaan yang khusus untuk menangani modal kerja para petani dan nelayan dan lembaga yang menangani pemasaran hasil pangan. "Mengapa lembaga itu penting, karena untuk menjaga stabilitas penyediaan dan harga pangan tetap terjaga," jelasnya
Ia mengakui, ketahanan pangan memang tergantung pada kinerja pemerintah sebagai regulator, tentunya melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada petani dan nelayan. "Kalau petani sebagai pelaku pertanian melalui kerja kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produksi pertanian," ujarnya
Persoalannya, lanjut Prasetyo Sunaryo, sebagai regulator, pemerintah harus berpihak dan melindungi para petani dan nelayan agar kreatifitas dan inovasi petani menjadi terpacu. Tapi terkadang yang terjadi sebaliknya. "Kreativitas dan inovasi para petani terhalang dengan regulasi yang ada, tentu kreativitas mandeg dan tidak berkembang," jelasnya.
Prasetyo mencontohkan, saat petani membuat bibit padi atau pupuk yang terjadi adalah mereka malah berurusan dengan ribetnya birokrasi dan bahkan urusan dengan hukum. "Mestinya mereka justru di bimbing, di lindungi, atau pemerintah bisa memberi izin produk bibit dari petani," ungkapnya
Ia berharap, pemerintah benar-benar memperhatikan para petani dan nelayan sebagai subjek dalam membangun kedaulatan pangan di Indonesia melalui subsidi dan regulasi yang baik, sehingga hasil petani bisa baik, melimpah dan bisa bersaing untuk ekspor. (hud)
No comments:
Post a Comment