-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Sulit Kalahkan Corona Bila Pemimpinnya Masih Suka Berpolitik

Sabtu, 27 Juni 2020 | 11.07 WIB Last Updated 2020-06-27T04:07:53Z


SURABAYA (DutaJatim.com) - Perselisihan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dalam penanganan pandemi Covid-19 terus menjadi sorotan publik. Khususnya soal lemahnya koordinasi antar-dua pemimpin itu. Sebagian orang pun menilai konflik Khofifah dan Risma terkait kepentingan politik. Padahal sudah jelas, Sulit Kalahkan Corona Bila Pemimpinnya Masih Suka Berpolitik.

Setelah mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, kini giliran mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku ikut prihatin dengan lonjakan kasus kejangkitan wabah virus corona di Jawa Timur, terutama Surabaya. Apalagi jumlahnya sudah melampaui DKI Jakarta. 

Sandiaga tidak terang-terangan menilai ada perselisihan antara Khofifah dengan Risma dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun dia mengingatkan, bahwa kunci utama keberhasilan dalam pengendalian wabah itu ialah kesatupaduan semua komponen masyarakat. Bukan terpecah belah dan bekerja sendiri-sendiri.

"Jadi, Covid-19 tidak akan bisa kita menangkan pertarungannya dengan berpolitik. Kita enggak bisa menang melawan Covid kalau kita terpecah-belah. Kita tidak bisa menang melawan Covid kalau kita tidak bersinergi," katanya di Jakarta, Jumat malam, 26 Juni 2019.

Mantan calon wakil presiden itu mengaku tidak mendalami permasalahan penanganan Covid-19 di Jawa Timur maupun Surabaya sehingga tak tahu persis akar penyebab lonjakan kasus penularan di sana. Tapi faktanya kasus Corona meningkat tajam."Jadi butuh dukungan semua pihak untuk berkolaborasi dan tidak saling menyalahkan," katanya.

Sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Lawan Covid-19, Sandiaga mengaku sudah berkeliling ke sedikitnya 30 kampus di Jawa Timur untuk sosialisasi dan edukasi tentang upaya-upaya pencegahan penularan Covid-19. Dia bersama tim relawan, dibantu tim dokter, juga mengidentifikasi lokasi-lokasi rawan penularan di Jawa Timur.

Sosialisasi dan edukasi, menurut Sandiaga, sangat penting untuk mencegah penularan corona makin meluas. Sebab, tidak hanya di Jawa Timur, melainkan juga di daerah-daerah lain, bahkan di Jakarta, masih banyak masyarakat belum menyadari pentingnya upaya-upaya pencegahan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan lain-lain.

"Jadi, ini butuh kita bantu kinerja dari Pemprov Jatim, kabupaten/kota, maupun aparat TNI/Polri, dan semua pihak harus bahu-membahu karena ini kita sama-sama, kan," katanya.

Jumlah kejangkitan kasus Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 di Kota Surabaya disorot oleh pemerintah pusat karena angkanya yang sangat tinggi, hampir separuh dari total kasus corona di Jawa Timur. Selain JK dan Sandi, Presiden Jokowi sendiri memberi warning ke Jatim. Bahkan memberi tenggat waktu dua minggu agar bisa menurunkan kasus Corona 



Yang unik, Walikota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma tampak sedikit tersinggung dengan penilaian itu.  Risma mengaku sudah bekerja maksimal menangani Covid-19. Risma juga mengklaim bahwa kasus corona di Surabaya sudah turun. 

“Sebenarnya udah turun. Tadi saya memang tidak menyampaikan angka; saya nanti dikira seolah enggak kerja. Sebetulnya angka [kasus corona di Surabaya] itu sudah turun,” katanya usai menghadiri Rapat Pengarahan Percepatan penanganan Covid-19 Surabaya Raya bersama Menkopolhukam dan Mendagri di Hotel JW Marriott Surabaya pada Jumat, 26 Juni 2020.

Dia juga menolak bila disebut kurang dalam melakukan pelacakan pada pasien Covid-19. Menurutnya, tracing terus digalakkan bekerja sama dengan petugas Puskesmas, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Peran tiga elemen ini menggantikan mobil BIN dan BNPB yang sebelumnya aktif melakukan rapid tes dan swab PCR.

Banyaknya kasus corona, katanya, karena masifnya pelacakan dan tes di Surabaya. Karena itu ia mengaku telah bekerja secara maksimal. “Jadi, hari ini ada beberapa yang kita lakukan itu di situ. Tapi memang turun hasilnya. Nanti kalau enggak banyak saya dituduh enggak nyambut gawe (dituduh tidak bekerja),” katanya.

Karena itulah dia menegaskan bahwa kasus corona yang masih tinggi di Surabaya sebetulnya adalah data pekan lalu yang baru diumumkan baru-baru ini. “Hasil swab seminggu yang lalu, kalau setelah itu turun memang. Nanti saya dikira enggak nyambut gawe,” kata politikus PDIP itu.

Surabaya Raya menjadi sorotan dan perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Kota Surabaya yang paling disorot karena angka kasus penularannya sekira 48,3 persen, hampir separuh dari total kasus corona di Jatim. Sudah angkanya tertinggi, penanganan kasus kurang berjalan baik karena kerap diwarnai buruknya koordinasi dan komunikasi antara Gugus Covid-19 Surabaya dengan Gugus Covid-19 Jatim.

Berdasarkan data Covid-19 Jatim per 25 Juni 2020, total kasus corona terus merangkak naik menjadi 10.532 setelah terdapat tambahan 333 kasus positif baru. Tambahan terbanyak tetap Surabaya, yaitu 195 kasus (totalnya 5.157 kasus), kemudian Sidoarjo 47 kasus (total 1.334 kasus), dan Gresik 26 kasus (total 562 kasus). 

Hasto Bela Risma

Perdebatan Risma - Khofifah bermula dari masalah dua mobil lab polymerase chain reaction (PCR). Selain itu juga soal pasien Corona asal Surabaya yang tiba-tiba dikirim ke RSUD dr Soetomo tanpa koordinasi, dan tudingan gugus tugas Surabaya bahwa data gugus tugas Jatim tidak akurat. Namun demikian Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto membela Risma.

Hasto meminta Khofifah dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tak perlu. "Dan harus menghindari ego kepemimpinan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Persoalan ini terungkap ke publik setelah beredar video Risma marah-marah kepada seseorang melalui telepon. Kepada wartawan, Risma mengaku kecewa lantaran dua unit mobil PCR bantuan Badan Nasional Penanggulangan Becana (BNPB) untuk Surabaya, dibawa ke Tulungagung dan Lamongan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Risma sempat memperlihatkan komunikasinya dengan Ketua BNPB Doni Monardo melalui WhatsApp. Dalam percakapan itu, Risma meminta kepada Doni bahwa jika ada alat fast lab, agar dikirim ke Surabaya karena laboratorium sudah swab 1.000 orang, namun hasilnya belum maksimal meski sudah tiga pekan.

Adapun menurut Khofifah, dua mobil lab tes PCR bantuan BNPB itu memang sudah seharusnya bergeser dari Surabaya. Khofifah juga mengatakan mobil lab tes dari BNPB dihibahkan untuk Provinsi Jawa Timur. Adapun Surabaya mendapat dua unit mobil serupa dari Badan Intelijen Negara (BIN).

"Kalau yang ke Lamongan memang jadwalnya begitu. Sudah dua hari di Surabaya. Dan empat lab juga sudah di Surabaya. Mobil BIN juga di Surabaya. Sangat cukup. Yang lain jauh dari lab sama urgent-nya," kata Khofifah.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan perseteruan Risma dan Khofifah ini menunjukkan adanya komunikasi yang tak berjalan baik di antara keduanya. Dari sisi penanganan wabah, Adi menilai polemik ini menunjukkan kepanikan para pemimpin.

Namun di sisi lain, Adi menilai persoalan mobil lab tes PCR itu gunung es dari masalah yang telah ada sebelumnya. Pernyataan Hasto soal rivalitas dan ego kepemimpinan, kata Adi, justru menegaskan adanya masalah tersebut dan memperkeruh keadaan.

"Pernyataan Sekjen partai (Hasto) itu semakin menebalkan keyakinan publik bahwa di antara dua pemimpin ini ada rivalitas," kata Adi.

Adi pun mengakui anggapan publik bahwa ketidakakuran Risma dan Khofifah terkait dengan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dan Pemilihan Wali Kota Surabaya 2020 bisa jadi benar. Keduanya memang berada di dua kubu berbeda dalam kontestasi politik Pilgub Jatim 2018.

Risma, yang merupakan kader PDIP, menyokong pasangan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno. Adapun Khofifah berpasangan dengan Emil Dardak diusung koalisi Golkar, Demokrat, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Partai Amanat Nasional.

"Mungkin saja juga begitu. Kan Jawa Timur (Surabaya) juga pilkada tahun ini. Karena Corona ini bukan murni masalah kesehatan, tapi juga menyangkut politik terkait kerja-kerja kepala daerah," ujar Adi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Pilgub Jawa Timur 2018 sudah usai dan semestinya tak dipersoalkan lagi. Adapun di Pilwakot Surabaya 2020, kata dia, publik yang akan menilai kerja-kerja para calon kepala daerah.

"Saya kira enggak ada korelasi langsung misalnya berantemnya Bu Khofifah dan Bu Risma ini memastikan siapa calon mereka yang akan menang di Surabaya," kata Doli.

Doli pun berharap perdebatan antara dua kepala daerah itu disudahi. Dia juga meminta Risma dan Khofifah untuk tak terpancing meneruskan perdebatan ke masalah politik.

Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, setiap pemimpin harusnya fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apalagi Jawa Timur saat ini mengalami lonjakan kasus Covid-19. (nas/vvn/tmp)

×
Berita Terbaru Update