Kiai Miftah bersama Alim Markus dan sejumlah ulama Jatim.
SURABAYA (DutaJatim.com) - Terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 dalam Musyawarah Nasional (Munas) X di Jakarta, mendapat sambutan hangat dari banyak kalangan. Tidak terkecuali kalangan pengusaha di Jawa Timur. Kiai Miftachul Akhyar sendiri merupakan ulama Nahdlatul Ulama (NU) pimpinan Ponpes Miftachussunnah di Surabaya.
Sejumlah pengusaha Jawa Timur, seperti bos Maspion Group Alim Markus, Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, Liem Ou Yen, Ketua Yayasan Haji Muhammad Cheng Hoo Indonesia (YHMCI), H.A. Nurawi, maupun tokoh-tokoh Jatim lainnya, tampak hadir dalam acara . tasyakuran atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI yang berlangsung di Rumah Makan Primarasa, Surabaya, Senin (7/12/2020).
Dalam kesempatan itu, Alim Markus mengaku sangat bahagia atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar memimpin MUI. “Sebagai pengusaha Jawa Timur, saya sangat-sangat bahagia ketika mendengar Beliau terpilih sebagai Ketua Umum MUI. Tentunya kebahagiaan ini juga dirasakan oleh segenap warga Jawa Timur,” katanya dalam acara tasyakuran tersebut.
Alim Markus berharap dengan terpilihnya Rais Aam PBNU tersebut, nantinya Indonesia lebih damai dan tenteram. Dengan demikian, rakyat Indonesia bisa lebih maju, lebih makmur dan lebih bahagia.
Dalam kesempatan tersebut, KH Miftachul Akhyar menyampaikan bahwa memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) jauh lebih berat tantangannya dibandingkan ketika dia mengurus Nahdlatul Ulama (NU).
“Karena apa? Umat Islam itu terdiri dari bermacam paham maupun ormas. Semuanya itu harus diayomi. Dan harus mampu memberikan keadilan bagi semuanya,” katanya.
Terlebih, lanjut Pengasuh Pondok Pesantren Miftachussunnah tersebut, dalam suasana keumatan terkini yang banyak sekali tersebar informasi-informasi hoax maupun munculnya gaya dakwah yang gampang sekali memvonis pihak lain, maka peran MUI menurutnya menjadi sangat penting untuk memberikan pencerahan di tengah-tengah umat.
“Prinsipnya adalah bahwa dakwah itu mengajak bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi. Mendidik bukan membidik. Membina bukan menghina. Mencari solusi bukan mencari simpati. Membela bukan mencela,” katanya.
Kiai Miftah—sapaan akrabnya— menjabat Ketua Umum MUI ke-8 sejak organisasi ini berdiri pada 1975 menggantikan KH Ma’ruf Amin yang bergeser posisi ke Ketua Dewan Pertimbangan MUI setelah Kiai Ma’ruf menjabat Wakil Presiden RI. Saat terpilih sebagai Ketum MUI, Kiai Miftah menekankan pentingnya memberikan pencerahan kepada umat terkait posisi lembaganya yang merupakan mitra pemerintah.
“Situasi kondisi yang mungkin bisa disebut sebagai zaman disrupsi teknologi saat ini merupakan kewajiban kita sebagai pewaris para anbiya, untuk bisa memberikan pencerahan pada umat sekaligus tanggung jawab kita sebagai mitra pemerintah,” katanya.
Kiai Miftah merupakan anak seorang kiai NU pengasuh Pesantren Tahsinul Akhlaq Rangkah, Surabaya, bernama Abdul Ghoni. Saat muda, dia tercatat pernah belajar di berbagai pesantren NU seperti Pesantren Tambak Beras, Pesantren Sidogiri, hingga Pesantren Lasem di Jawa Tengah.
Kiai Miftah selama ini dikenal sebagai kiai kharismatik dan berpengaruh di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Pria kelahiran Surabaya, 1 Januari 1953, itu saat ini masih menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak 2018.
Kiai Miftah lahir dan besar dari tradisi keilmuan dan mengabdi dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama sejak muda. Di kepengurusan NU, Kiai Miftah mengawalinya dari struktur kepengurusan terendah. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Rais Syuriyah PCNU Surabaya 2000-2005. Setelah itu, Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur 2007-2018 hingga naik menjadi Wakil Rais Aam PBNU. Jabatan Rais Aam diketahui sebagai titik tertinggi di PBNU.
Mengikuti jejak sang Ayah, Kiai Miftah turut mendirikan pondok pesantren di daerah Kedung Tarukan, Surabaya bernama Pesantren Miftachussunnah pada 1982 lalu. Sampai saat ini dia masih berstatus sebagai pengasuh pesantren tersebut.
Pemikiran maupun pernyataan Kiai Miftah sempat turut disorot oleh publik secara luas. Ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, Kiai Miftah meminta pemerintah membuka secara detail pemetaan zona persebaran Virus Corona dari lingkup terkecil seperti desa-desa.
Zona itu, kata dia, harus dibuka agar menjadi acuan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Agama tentang Panduan Ibadah di Bulan Ramadhan di tengah wabah Corona. “Pemerintah bila perlu membuka peta zona COVID-19 sampai diperkecil ke tingkat desa hingga tingkat kampung. Biar terlihat mana yang zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Ini yang bisa hanya pemerintah, biar rakyat tidak semakin bingung,” kata Kiai Miftah pada April 2020.
Tak hanya itu, Kiai Miftah juga sangat memerhatikan terhadap isu-isu perdamaian di Palestina selama ini. Ia sempat menyampaikan sikap resmi NU dalam Webinar Internasional bertema “Ulama Nusantara Bela Al-Aqsha” yang diikuti sejumlah ulama dari Palestina dan sejumlah negara Asia pada September 2020.
Pada kesempatan itu, Kiai Miftah mengingatkan agar umat Islam bersatu demi Palestina karena kini banyak godaan yang mengganggu umat Islam. “Saat ini banyak godaan dunia yang mengganggu umat sehingga menjauh dari Islam. Termasuk zionis yang memiliki niat jahat untuk merusak umat Islam,” kata Kiai Miftah. (Tamam Malaka/Erfandi Putra)
No comments:
Post a Comment