 |
| KH Said Aqil Siroj (tribunnews.com) |
JAKARTA (DutaJatim.com) - Ini berkah bagi Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, NU yang dulu dianaktirikan oleh Pemerintah, sekarang seakan menjadi anak emas. Hal itu terlihat dari banyaknya kader NU yang ditunjuk oleh Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin menduduki posisi penting di pemerintahan. Termasuk Menteri BUMN Erick Thohir yang kembali menunjuk tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menduduki jabatan penting di BUMN.
Kali ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj ditunjuk sebagai komisaris utama (komut) merangkap sebagai komisaris independen PT KAI (Persero). Hal itu dibenarkan Riza Primadi yang juga ditunjuk sebagai komisaris KAI. "Benar," katanya seperti dikutip dari detik.com Rabu (3/3/2021).
Sedang Riza Primadi sebagai komisaris independen dan Rochadi sebagai komisaris independen. Selain itu Diah Nataliza dan Chairul Anwar sebagai komisaris. Sementara komisaris yang masih bertahan yakni Pungky Sumadi, Criss Kuntadi, dan Freddy Haris.
Meski kabar perubahan struktur Dewan Komisaris KAI dibenarkan Riza Primadi, pihak manajemen KAI belum memperoleh salinan Surat Keputusan (SK) dari Menteri BUMN.
"Mungkin bisa dikonfirmasi informasi tersebut ke Kementerian BUMN. Karena sampai dengan saat ini kami belum menerima salinan SK terkait perubahan susunan Komisaris," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus saat hubungi kemarin.
Kiai Said selama ini dikenal mendukung Presiden Jokowi. Namun dia juga mengkritik keras kebijakan Jokowi yang dinilai keliru dan tidak pro-rakyat. Misalnya soal miras. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan izin investasi minuman keras (miras) dalam Perpres 10/2021 merupakan dampak negatif dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Ini yang saya khawatirkan dari Omnibus Law ya, ini turunan dari UU ini, ya. Ini akibat dari Omnibus Law Cipta Kerja ini," kata Kiai Said di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Kiai Said mengatakan UU Cipta Kerja selama ini hanya digodok oleh segelintir orang tertentu, terutama kalangan pengusaha yang lebih mengedepankan keuntungan. Menurutnya, pemerintah tak pernah mengajak PBNU hingga Muhammadiyah untuk membahas UU Ciptaker. "Enggak pernah mengajak pihak lain. Enggak NU, enggak Muhamamdiyah, enggak dari ormas lain, enggak dari perguruan tinggi, enggak ada setahu saya," ujarnya.
Saat dimintai tanggapan, Kiai Said melalui Juru bicara Ketum PBNU, Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil mengatakan, Kiai Said Aqil berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh negara. "Kiai Said Aqil ingin menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk masyarakat dan negara lewat pengabdian di PT KAI, " kata Gus Nabil.
Menurut Gus Nabil, Kiai Said Aqil sebagai Komisaris Utama akan segera mengadakan pertemuan dengan Dewan Komisaris KAI. "Beberapa pekan ke depan akan ada pertemuan dengan dewan Komisaris. Di sana nanti akan terlihat langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja KAI, " kata Gus Nabil.
Sebelumnya Zuhairi Misrawi juga ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi komisaris independen PT Yodya Karya (Persero). Zuhairi adalah anggota tim kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam dua kali Pemilu Presiden (Pilpres), pada 2014 dan 2019. "Ini bagian untuk melayani dan memberikan pengabdian untuk negara," kata Zuhairi saat dihubungi soal penunjukannya sebagai komisaris BUMN di Jakarta, Selasa, 17 November 2020 lalu.
Zuhairi lahir di Sumenep Pulau Madura, Jawa Timur, 5 Februari 1977. Ia menempuh pendidikan Sarjana Departemen Akidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Mesir, pada 1999. Lalu, dia kuliah pascasarjana Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Dalam organisasi keislaman, Zuhairi dikenal sebagai intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU). Pada September 2012, sesuai catatan Tempo, Zuhairi pernah bersuara dalam kasus konflik Syiah di Sampang, Madura. Saat itu, dia mendesak Pengurus Besar NU menginisiasi proses rekonsiliasi mayoritas muslim dengan komunitas Syiah di Sampang.
"Jangan malah mendukung opsi pemerintah yang mengusulkan relokasi komunitas minoritas ini," kata Direktur Moeslim Moderate Society tersebut.
Pada 2018, Zuhairi juga sempat memberikan pandangan mengenai penyerangan di Gereja St Lidwina Bedog Trihanggo, Sleman, Yogyakarta. Ia menyebut penyerangan ini berpotensi bermuatan politik. Sehingga, Ia mendesak pemerintah untuk mengungkap tokoh utama penyerangan. (hud/ tmp)
No comments:
Post a Comment