-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Orang Tua Sambut Gembira Gubernur Khofifah Beri Izin Santri Mudik Lebaran

Saturday, April 24, 2021 | 02:21 WIB Last Updated 2021-04-23T19:21:01Z




MOJOKERTO (DutaJatim.com) - Para wali santri atau orang tua siswa menyambut gembira diizinkannya santri di pondok pesantren untuk mudik Lebaran. Salah satunya wali santri dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Desa Kembangbelor Kec. Pacet Kabupaten Mojokerto. Mereka menyambut gembira keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengizinkan para santri pondok pesantren di wilayahnya mudik Lebaran ke kampung halaman masing-masing.

 

Sejumlah wali santri lalu memposting berita Khofifah memberi dispensasi khusus bagi para santri agar bisa mudik itu di grup Whats'app (WA) walisantri ponpes yang didirikan oleh Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim tersebut.


"Alhamdulillah, anak saya bisa Lebaran di rumah bersama keluarga," kata Ummu Kamilah, wali santri SMP BP kelas 7F Sabtu 24 April 2021.


Ummu Kamilah mengatakan, wajar Gubernur Khofifah memberikan dispensasi kepada santri ponpes sebab mereka sudah hampir satu tahu tidak pulang setelah pandemi Covid-19. Sebab, bila tidak, para santri justru bosan di pondok terlalu lama yang bisa mempengaruhi kondisinya. Apalagi sekarang libur panjang Idul Fitri. 




Seorang wali santri lain membenarkan hal itu. "Sangat kasihan anak-anak bila tetap di pondok, padahal sedang libur Lebaran, mereka malah bisa sakit sebab stres," katanya.


Namun demikian, untuk Ponpes Amanatul Ummah, diperkirakan mudik Lebaran secara bertahap akan dilakukan sebelum ada larangan mudik yang secara resmi dimulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Dia mengetahui Pemerintah memperketat aturan larangan mudik dengan menambah aturan baru mulai 22 April lalu di mana pemudik harus menunjukkan surat hasil rapid antigen negatif. 




"Ya, itu untuk umum. Bagi para santri yang diisolasi selama hampir satu tahun, sepertinya tak harus menunjukkan surat itu. Apalagi di Pondok Pesantren Amanatul Ummah menerapkan prokes sangat ketat dan terbukti tidak ada yang kena Corona. Mungkin karena itu pula Gubernur memberi dispensasi santri ponpes boleh mudik, sebab alhamdulillah mereka sehat semua," katanya.   


Surat Pengantar


Sebelumnya Gubernur Khofifah sendiri meminta agar pengasuh pesantren dan wali santri tidak khawatir. "Pengasuh pesantren jangan khawatir, atau wali santri juga jangan  khawatir," kata Khofifah di Surabaya, Kamis (22/4) malam.


Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) ini menjamin santri-santri akan diizinkan lewat untuk pulang ke daerah asalnya, meski sejumlah wilayah di Jatim dilakukan penyekatan saat larangan mudik. Gubernur pun menginstruksikan agar para pengasuh pesantren memberikan surat pengantar untuk para santri, agar mereka bisa diperkenankan lewat dan lolos dari posko penyekatan.



"Kalau para santri ini pulang lalu jalan sudah disekat, berarti mereka butuh surat pengantar. Maka semua harus dikoordinasikan," katanya.


Menurutnya, para santri memang harus dipulangkan. Sebab, sudah tak ada lagi kegiatan di pesantren lantaran memasuki masa libur Lebaran Idul Fitri. 


Sebelumnya, Khofifah secara tegas melarang warganya untuk mudik Lebaran 2021. Bagi warga yang nekat, Khofifah pun mengancam akan mengkarantina mereka selama 5x24 jam dan membebani biaya karantina ditanggung sendiri dari dana pribadi pemudik.

Regulasi itu diatur dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.


"Ada klausul di Inmendagri, kalau ada yang nekat mudik, maka mereka akan dikarantina 5 x24 jam dan biaya karantina atas mereka yang mudik itu," kata Khofifah usai menggelar rapat koordinasi di Mapolda Jatim, Rabu (21/4).


Untuk mengawasi dan mengantisipasi masuknya pemudik ke Jatim pihaknya bersama Polda Jatim pun melakukan penyekatan di tujuh titik perbatasan. Tujuh titik itu yakni, Tuban - Rembang, Bojonegoro - Cepu, Ngawi Mantingan - Sragen, Magetan - Karanganyar, Ponorogo - Wonogiri, Pacitan - Wonogiri, dan Pelabuhan Ketapang - Banyuwangi.



Pihaknya juga mendirikan pos pantau terpadu di 20 titik batas kota/kabupaten guna memeriksa pergerakan masyarakat yang mudik pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang, yakni Sidoarjo - Pasuruan, Mojokerto - Sidoarjo, Pasuruan - Probolinggo, Probolinggo - Situbondo, Pasuruan - Malang, Malang - Lumajang, Situbondo - Banyuwangi.


Selanjutnya, Jember - Lumajang, Nganjuk - Jombang, Jombang - Mojokerto, Blitar -Kediri, Kediri - Malang, Bojonegoro - Tuban, Ngawi - Madiun, Madiun - Magetan, Madura sisi utara, Madura sisi selatan, Pintu masuk Tol Ngawi dan Pintu masuk Tol Probolinggo. (gas/wis)




×
Berita Terbaru Update