Jejak Muktamar NU dari Masa ke Masa

Gus Yahya Ketua Umum PBNU

 Sejarah Muktamar NU dari Masa ke Masa

Periode Awal (1926-1941) - Era Kolonial

Muktamar I (1926): Surabaya

Muktamar II (1927): Surabaya

Muktamar III (1928): Surabaya

Muktamar IV (1929): Semarang

Muktamar V (1930): Pekalongan

Muktamar VI (1931): Cirebon

Muktamar VII (1932): Bandung

Muktamar VIII (1933): Jakarta

Muktamar IX (1934): Banyuwangi

Muktamar X (1935): Banjarmasin

Muktamar XI (1936): Malang

Muktamar XII (1937): Malang

Muktamar XIII (1938): Menes, Banten

Muktamar XIV (1939): Magelang

Muktamar XV (1940): Surabaya

Muktamar XVI (1941): Palembang

*Tahun 1942-1945: Tidak ada muktamar karena masa pendudukan Jepang*

Periode Pasca Kemerdekaan

Muktamar XVII (1946): Purwokerto

Muktamar XVIII (1947): Cirebon

Muktamar XIX (1952): Palembang

Muktamar XX (1954): Surabaya

Muktamar XXI (1956): Medan

Muktamar XXII (1959): Jakarta

Muktamar XXIII (1962): Surakarta

Muktamar XXIV (1967): Jakarta

Muktamar XXV (1971): Surabaya

Muktamar XXVI (1979): Semarang

Periode Khittah (1984-Sekarang)

Muktamar XXVII (1984): Situbondo (Kembali ke Khittah 1926)

Muktamar XXVIII (1989): Krapyak, Yogyakarta

Muktamar XXIX (1994): Cipasung, Tasikmalaya

Muktamar XXX (1999): Lirboyo, Kediri

Muktamar XXXI (2004): Boyolali, SurakartaMuktamar XXXII (2010): Makassar

Muktamar XXXIII (2015): Jombang

Muktamar XXXIV (2021): Lampung

Muktamar XXXV (2026): ......?

Sejarah Muktamar NU dari Masa Awal Pendirian NU hingga Sekarang

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU, ajang evaluasi kepengurusan dan ajang pergantian kepengurusan, sebagaimana organisasi pada umumnya. Namun ada sedikit perbedaan dalam Muktamar NU, tidak hanya di isi dengan acara persidangan, laporan pertanggung jawaban, serta ajang evaluasi, tetapi dalam Muktamar ini dilengkapi dengan acara Bahtsul Masail membahas masalah keagamaan, forum bahtsul masa’il dibagi menjadi sejumlah komisi seperti Komisi Waqi’iyah, Qanuniyah, dan Maudluiyyah sesuai temanya, serta selalu dimeriahkan oleh kehadiran ribuan massa.

Kehadiran ribuan massa tersebut bukan tanpa sebab, karena pelaksanaan muktamar selalu di laksanakan di pondok pesantren atau masjid besar di suatu daerah. Biasanya, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tabligh akbar, dai-dai populer yang dihormati masyarakat.  Makanya tidak heran jikalau pelaksanaan Muktamar selalu di hadiri oleh ribuan warga.

Muktamar NU diikuti oleh kepengurusan pusat yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), kepengurusan tingkat provinsi yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), dan kepengurusan tingkat kabupaten yakni Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).

Nah, bagaimana perjalanan sejarah Muktamar NU dari masa awal pendiriannya di tahun 1926 hingga saat ini. Berikut ulasannya.

Pra Kemerdekaan

Sejak di dirikan pada tanggal 31 Januari 1926, NU telah menggelar Muktamar sebanyak 15 kali, pada saat itu Muktamar di gelar setiap setahun sekali, Muktamar pertama sampai muktamar ketiga (1926,1927 dan 1928) di gelar di Surabaya, Jawa Timur. Pada periode itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di pimpin oleh Rais Akbar yaitu Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari dan Ketua Tanfidziyah KH Hasan Gipo.

Dalam Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren yang ditulis oleh M. Imam Aziz disebutkan bahwa Muktamar NU pertama diselenggarakan di Surabaya pada 21 Oktober 1926, tak lama setelah NU berdiri dan tetap terselenggara di kota tersebut sampai muktamar ketiga.

 

Pada tahun-tahun berikutnya, muktamar secara berurutan semakin ke barat, Muktamar ke empat di Semarang (1929), ke lima di Pekalongan (1930), ke eman di Cirebon (1931), ke tujuh di Bandung (1932), dan ke delapan di Jakarta (1933) yang kemudian pindah ke Banyuwangi (1934) muktamar ke sembilan, dan muktamar ke sepuluh di Surakarta (1935) Selanjutnya terselenggara secara acak.

Muktamar ke sebelas merupakan muktamar pertama yang dilaksanakan di luar Jawa yaitu di Banjarmasin (1936). Muktamar ke dua belas kembali ke pulau jawa, yaitu di Malang (1937), ke tiga belas di Banten (1938), ke empat belas di Magelang (1939), ke lima belas di Surabaya (1940).

Pada periode muktamar ke empat sampai ke sebelas PBNU dipimpin Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari dan Ketua Tanfidziyah KH Ahcmad Nor. Dan periode ke duabelas sampai ke limabelas PBNU di pimpin Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari dan Ketua Tanfidziyah KH Machfudz Sidiq.

Pasca Kemerdekaan

Menjelang kemerdekaan, pelaksanaan muktamar ke enam belas (1941) rencananya akan digelar kembali di luar Pulau Jawa yang ke dua kalinya, yaitu di Palembang. Namun pelaksanaan muktamar tersebut gagal, karena situasi pada saat itu sedang perang Asia Pasifik. Dari semenjak itu, selama enam tahun (1941-1946) masa kependudukan Jepang, muktamar NU vakum tidak terlaksana.

Pada tahun 1946 NU kembali menggelar muktamar yaitu muktamar ke enam belas di Purwokerto, ke tujuh belas di Madiun (1947), dan ke delapan belas di DKI Jakarta (1948).

Selang tiga tahun (1948-1951), pada tahun 1951 NU menggelar muktamar ke Sembilan belas di Palembang, ke dua puluh di Surabaya (1954), ke dua puluh satu di Medan (1956), ke dua puluh dua di Jakarta (1959), ke dua puluh tiga di Surakarta (1962), ke dua puluh empat di Bandung (1967) dan ke dua puluh lima di Surabaya (1971).

Selanjutnya muktamar ke dua puluh enam dilaksanakan di Semarang (1979), dari semenjak itu muktamar digelar setiap lima tahun sekali mengikuti jadwal pemilu. 

Sebenarnya semenjak 1967 muktamar mulai disesuaikan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Pada tahun 1973 pemerintah Presiden Soeharto memberlakukan fusi partai politik menjadi dua, dan ditambah menjadi satu golongan karya. NU yang waktu itu sebagai partai politik melebar ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), situasi yang tidak menguntungkan bagi NU. Maka pada muktamar ke dua puluh tujuh di Situbondo (1984) NU memutuskan kembali kepada Khittah 1926, NU meninggalkan dunia politik praktis. 

Periode Khittah 1926

Muktamar NU ke dua puluh tujuh di Situbondo merupakan fase sejarah penting bagi perjalanan NU, setidaknya memutuskan tiga keputusan penting, kembali ke khittah menerima asset tunggal pancasila dan terpilihnya duet KH Achmad Siddiq sebagai Rais Aam dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Tanfidziyah. NU semakin kuat dengan dukungan para ulama senior NU diantaranya, KH As’ad Syamsul Arifin, KH Machrus Ali, KH Ali Makshum, dan KH Masykur. 

Selanjutnya muktamar ke dua puluh delapan di Yogyakarta (1989), ke dua puluh sembilan di Tasikmalaya (1994), ke tiga puluh di Kediri (1999). Ketika muktamar ke tiga puluh, Ketua PBNU KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi Presiden RI.

Muktamar ke tiga puluh satu dilaksanakan di Surakarta (2004) KH Hasyim Muzadi terpilih menjadi Ketua Tanfidziyah, dan Rais Aam KH Sahal Machfud. Muktamar ke tiga puluh dua di Makassar (2010) KH Said Aqil Sirodj terpilih menjadi Ketua Tanfidziyah dan Muktamar ke tiga puluh tiga di Jombang (2015) KH Said Aqil Sirodj terpilih kembali menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU.

Sedangkan Muktamar ke tiga puluh empat di gelar di Lampung (2021). Pelaksanaan muktamar tersebut mundur dari jadwal yang semula akan digelar di tahun 2020. Karena, adanya pandemi Covid-19, sehingga Muktamar ke-34 NU dilaksanakan pada tahun 2021 di Provinsi Lampung.

Pada gelaran musyawarah tertinggi di NU ini, KH Yahya Cholil Staquf dipercaya mengomandani PBNU untuk masa khidmat 2022-2027. Sementara forum kiai sepuh yang diwakili tim Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) mempercayakan Rais Aam kepada KH Miftachul Akhyar.

Sementara untuk Muktamar ke tiga puluh lima kali ini, sesuai rapat pleno akan digelar di tahun 2026. Sampai naskah ini ditulis, PBNU masih merancang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU), untuk menentukan kapan dan di mana pelaksanaan Muktamar ke-35 NU akan digelar.   ( nuo/ris)