Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

DPR Turun ke Jatim Cari Solusi Keluhan Petani dan Nelayan

Thursday, December 19, 2019 | 20:33 WIB Last Updated 2019-12-19T13:33:06Z


SURABAYA (DutaJatim.com) - Rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim untuk sinkronisasi mencari solusi terkait isu-isu pertanian dan maritim di wilayah ini, Kamis (19/12/2019).

Rombongan berjumlah 18 orang yang dipimpin Hasan Aminuddin tersebut diterima Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak,  mewakili Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Selain ke Pemprov, Komisi IV juga melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi untuk bertemu langsung masyarakat nelayan dan petani. 

Hasan Aminuddin mengatakan Jatim mayoritas rakyatnya petani dan nelayan.  Karena itu Komisi IV turun ke lapangan mencari solusi atas  keluhan rakyat khususnya masalah maritim dan pertanian. "Ini agar rakyat  tersenyum,” kata Hasan.

Salah satu keluhan itu, kata mantan bupati Probolinggo dua periode ini,  soal komoditas perkebunan dan kelautan yang selama ini diisukan hanya mengandalkan impor. Padahal banyak komoditas perkebunan dan kelautan kita diekspor. "Kita sering melakukan ekspor, namun tidak terdengar oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Hasan mencontohkan, baru-baru ini dia mewakili rakyat di Jatim dengan anggota Komisi IV DPR RI melakukan pelepasan ekspor kopi ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa, serta sarang burung ke Taiwan. Tapi ekspor ini tidak banyak diketahui.

Komisi IV DPR juga melakukan sinkronisasi dengan Pemprov terkait percepatan kesejahteraan petani dan nelayan. Maka diperlukan kebijakan bersama yang diperkuat dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan APBN yang dibawa DPR RI ke Jatim.


“Satu misal, kalau ingin menyejahterakan rakyat dari sisi peternakan kita buatkan kandang kolektif. Kalau di Probolinggo Dapil saya, Probolinggo-Pasuruan, Nestle ini pembeli susu sapi. Secara geografis, Probolinggo cocok,” katanya.

Apalagi masyarakatnya juga hobi  beternak. Lebih dari itu sudah ada peternakan sapi perah di Probolinggo namun bisa jadi masih kekurangan modal dan seterusnya. “Di sana ada KUR dan seterusnya, kan butuh bersama-sama,” katanya.

Kalau misalnya butuh APBD untuk pembuatan kandang dan pengadaan sapi, tutur Hasan, juga bisa kerjakan bersama-sama. Misalnya pengadaan sapi dari APBD kabupaten, dan pembutan kandang lewat APBD provinsi.

Selain itu, jika dibutuhkan pelatihan untuk mengelola peternakan sapi perah secara profesional, karena SDM petani dan peternak tadisional yang masih kurang, APBN bisa men-support untuk penyempurnaan program.

“Itulah gembaran tentang kebijakan inovatif, dan percepatan jawaban aspirasi rakyat,” tegas mantan bupati Probolinggo dua periode tersebut.•

Wagub Emil Dardak menyambut baik Komisi IV DPR RI yang mengirimkan delegasi berserta pimpinannya khusus ke Jatim.

“Tadi dibawa BUMN-BUMN juga. Kami ingin ada  pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah,” katanya.

Suami Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin itu mencontohkan soal stok beras Bulog beberapa waktu lalu yang tidak terpakai karena kondisinya tak layak, sehingga harus dimusnahkan. “Ini mau digali,” katanya.

Selain itu, juga dibicarakan terkait optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan income. Salah satunya ada pandangan mengenai komoditi peternakan mana yang akan menjadi prioritas.

“Apakah sapi, perlu juga menyeimbangkan dengan komoditas peternakan lainnya yang dianggap lebih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Diskusi ini akan berlanjut nanti dengan dinas-dinas  terkait,” ujarnya.

Apalagi dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR RI tersebut, dihadiri pula perwakilan dari BUMN di antaranya Bulog, Perhutani, Pertani, Berdikari dan Pupuk Indonesia, dan Pupuk Kaltim.

Emil berharap, hal tersebut menjadi kesempatan bagi Jatim untuk dapat bersinergi dalam memastikan pertanian yang sekarang menyumbang sepertiga lapangan pekerjaan, tetapi berkontribusi kurang dari seperenam PDRB.

“Ini bisa kita cari solusinya. Termasuk Alsintan (alat mesin pertanian), bagaimana supaya kelompok tani jangan hanya mau terima kalau gratisan.
Bagaimana mereka mulai melihat adanya peningkatan efisiensi dengan adanya Alsintan ini, sehingga mereka bisa membiayai dari efisiensi tersebut,” katanya. (bjc)

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update