-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Jokowi Bikin 'Deal Terbesar' di UEA, Ini Pelajaran dari Arab Saudi?

Senin, 13 Januari 2020 | 09.46 WIB Last Updated 2020-01-13T02:46:28Z

Jokowi dan Putra Mahkota UEA Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi. 

ABU DHABI (DutaJatim.com) - Ibarat menawarkan produk ke orang lain, upaya delegasi Indonesia yang dipimpin langsung Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab (UEA) ini berhasil. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutnya sebagai "big deal". Dia menyebut "deal terbesar" dalam sejarah Indonesia.

Namun, belajar dari kesepakatan hasil kunjungan Raja Salman beberapa tahun lalu, hal ini diharapkan tidak hanya di atas kertas saja. Artinya, 16 kesepakatan--5 antar pemerintah dan 11 antar swasta-- itu harus diwujudkan dalam kerjasama yang riil.  

“Ini istilahnya Presiden kepada Putra Mahkota adalah satu deal terbesar dalam sejarah Indonesia dalam waktu singkat di Timur Tengah yakni UEA,” kata Luhut di Emirates Palace Hotel Abu Dhabi, Minggu 12 Januari 2020 malam usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan agenda kenegaraan di Istana Qasr Al Watan, seperti dikutip dari Antara.

Luhut bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Dubes RI untuk UEA Husin Bagis menggelar jumpa pers setelah mendampingi Presiden Jokowi melakukan acara kenegaraan di Istana Qasr Al Watan Abu Dhabi.

Perjanjian kerja sama tersebut terdiri atas 5 perjanjian antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme. Lalu 11 perjanjian bisnis antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar 22,89 miliar dolar AS atau sekitar Ro314,9 triliun.

Selain kerja sama ekonomi, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjadikan UEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat, dan penuh toleran.

“Kalau teknis mengenai jumlah investasi tadi banyak BUMN mengenai chemical dan sebagainya (terlibat),” kata Luhut.

Untuk itu dia bersama Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus Menteri Luar Negeri LP Marsudi serta pihak lain terus bekerja secara koordinatif dalam merealisasikan kerja sama secara konkret antara dua negara.

“Saya ditunjuk Presiden (untuk mengetuai tim kerja sama) tapi sebetulnya ini pekerjaan ramai-ramai. Jadi berhasil pun ini sebetulnya ini adalah kerja sama tim yang bisa menyelesaikan to be precise hanya waktu 7 bulan,” katanya.

Ia menegaskan faktanya belum ada kesepakatan dengan nilai kerja sama sebesar itu yang diselesaikan pembahasannya dalam waktu relatif singkat. “Belum pernah ada deal sebesar itu,” kata Luhut.

Bangun Ibukota Baru

Sebelumnya Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed juga menyatakan ingin terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia melalui konsep sovereign wealth fund (SWF) atau dana abadi.

“Jadi secara khusus juga dibicarakan mengenai pembangunan ibu kota baru. Jadi dengan soveriegn wealth fund ini Putra Mahkota memberikan komitmen akan masuk ke dalamnya,” kata Luhut.

Keinginan UEA untuk terlibat dalam berbagai investasi di Indonesia termasuk pembangunan ibu kota baru disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed.

“Sempat terucapkan nilainya akan terbesar di antaranya IDFC maupun Softbank, dan lain-lain,” katanya.

Menanggapi hal itu, kata Luhut, Presiden Jokowi bahkan meminta Putra Mahkota MBZ menjadi dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru.

“Dan saya pikir menjawab pertanyaan orang, nanti Indonesia ke sana atau tidak. Jadi sesama brother, mungkin sekali, bukan mungkin, istilah titelnya saja seperti apa, tapi ketuanya Crown Prince Mohammed bin Zayed, dan anggotanya ada beberapa nama terkenal lainnya. Siapa saja yang tempati, mau dari Tiongkok, dari mana saja. Tapi Pemerintah menyampaikan pembangunan kantor pemerintahan itu dari APBN, jadi yang tidak APBN itu yang non (klaster) pemerintah,” katanya.

Luhut juga menggambarkan keakraban antara Jokowi dengan Putra Mahkota MBZ yang bahkan sempat menarikkan kursi untuk Jokowi saat akan duduk menandatangani buku tamu kenegaraan.

Investasi Arab Saudi

Ini bukan kesepakatan pertama dengan negeri Timur Tengah yang dianggap wah. Sebelumnya Pemerintah Indonesia mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi. Bahkan sudah menandatangani 11 Memorandum of Understanding alias nota kesepahaman berbagai bidang di Istana Bogor, Jawa Barat beberapa tahun lalu.

Banyak dari nota kesepahaman tersebut yang belum ada nilai investasinya. Namun, dalam catatan detik.com ada dua yang sudah jelas nilai kerja samanya.

Pertama, kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco, BUMN Arab Saudi terkait Kilang Cilacap. Nilainya mencapai US$ 6 miliar atau sekitar Rp 80 triliun.

Kedua, kontribusi pendanaan Saudi dengan pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund Development dan Pemerintah Republik Indonesia, nilainya US$ 1 miliar atau sekitar Rp 13,3 triliun. Jika dijumlahkan maka total kerja sama yang nilainya sudah diketahui ini adalah US$ 7 miliar atau sekitar Rp 93,3 triliun. 

Saat itu ekonom UI, Ninasapti Triaswati, juga berharap semua investasi tersebut benar-benar terealisasi, tak berhenti di MoU saja. 

"Uang adalah sesuatu yang sangat kita harapkan untuk pembangunan. US$ 7 miliar adalah angka yang harus kita realisasikan. Ini PR (pekerjaan rumah buat kita," kata Nina dalam diskusi di Gado-Gad0 Boplo, Jakarta, Sabtu (4/3/2017) lalu.

Kunjungan Raja Salman ini juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara di masa mendatang. Investasi Arab Saudi ke Indonesia yang sekarang masih minim mungkin bisa ditingkatkan lagi ke depan.

"Saya ingin sekali melihat kecepatan realisasinya, itu yang ditunggu. Kita lihat, naik enggak investasi Arab Saudi setelah ini," ucapnya.

Dengan kekayaan keluarga Kerajaan Arab Saudi yang amat besar, tentu potensi investasi dari negeri kaya minyak itu sangat besar.  "Jumlah kekayaan anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi jauh lebih besar dari kekayaan Bill Gates," kata dia mengungkapkan.

Kerja sama Indonesia dan Arab Saudi masih bisa dipererat lagi. Ada modal sosial. Ada jutaan pekerja dan mahasiswa asal Indonesia di Arab Saudi.

"Di Arab sana banyak mahasiswa Indonesia dan jutaan pekerja. Banyak juga profesional di perminyakan, telekomunikasi, ada juga domestic workers. Ini akan jadi modal untuk meningkatkan kerja sama," katanya (gas/ndc/det)
×
Berita Terbaru Update