-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Kader PDIP Disebut Terseret OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Ini Kata Petinggi Partai Banteng

Thursday, January 9, 2020 | 7:58 PM WIB Last Updated 2020-01-09T12:58:50Z

JAKARTA (DutaJatim.com) - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan menyeret dugaan keterlibatan kader PDIP. Hal itu terungkap dari  cuitan bernada tanya yang dilakukan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief di mana dia menyebut dua staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terseret pusaran OTT KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

KPK belum memberi keterangan soal isu ini.  Nama-nama yang ditangkap bersama Wahyu juga belum diungkap semuanya. Kabarnya ada 8 nama yang masih dirahasiakan. Lalu apakah mereka ini kader PDIP?


Ketua DPP PDIP Djarot Saeful Hidayat belum membenarkan secara gamblang adanya keterkaitan kadernya dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU berinisial W. Namun, Djarot menyatakan pihaknya akan segera menjelaskan kepada publik terkait OTT tersebut.

"Kita akan ada konpers (konferensi pers) secara khusus," kata  Djarot saat meninjau persiapan Rakernas PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Sekjen PDIP Hasto juga belum memberi jawaban yang gamblang.

"Sampai saat ini kita belum tahu, karena itu kita menunggu keputusan dan apa yang disampaikan oleh KPU. Kabarnya KPU akan mengeluarkan press realese terkait masalah tersebut," kata Hasto di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020). 

"Untuk itu mari kita lihat upaya yang dilakukan KPK adalah hal yang positif, kemudian saya sebagai sekjen tentunya saja bertanggungjawab terhadap pembinaan kader-kader partai,"  kata Hasto.

Bagaimana dengan cuitan Andi Arief?
Menurut Hasto, Andi Arief memang terbiasa membuat cuitan-cuitan semacam itu.

"Ya soal Andi Arief itu seringlah buat cuitan-cuitan seperti itu, kita tahu cuitan seperti itu," kata Hasto.

Meski demikian Hasto mengatakan seluruh sekretariat PDIP berada di bawah tanggung jawabnya. Menurut Hasto, seharusnya kader PDIP bergerak sesuai ideologi partai.

"Seluruh staf sekretariat memang di bawah tanggung jawab Sekjen, pembinaan dan sebagainya. Kalau informasi itu benar maka yang bersangkutan itu salah satunya adalah kader PDIP. Sebagai kader PDIP harusnya ia bertindak sesuai dengan garis-garis ideologi partai yang tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum," kata Hasto. 

"Sehingga saya perlu melakukan penegasan jika sebagai Sekjen saya bertanggung jawab dalam membina staf, seluruh anggota, karena itu adalah tugas yang diberikan oleh AD/ART," tutur Hasto. 

Tak Akan Intervensi
   
Sebelumnya, beredar kabar terseretnya staf dari Hasto Kristiyanto dalam OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Politikus Partai Demokrat Andi Arief, lewat cuitan di akun pribadinya @AndiArief, turut menyebut bahwa OTT terhadap Wahyu dilakukan juga kepada seorang caleg dari partai pemenang pemilu.

"Miris saya mendengar kabar OTT komisioner KPU bersama Caleg Partai suara terbesar Pemilu. Lebih miris lagi kabarnya bersama dua staf Sekjen Partai tersebut. Sistemik?" cuit Andi.


Saat dikonfirmasi Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memastikan partainya mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Djarot menegaskan PDIP akan kooperatif jika ada kadernya yang terjerat atau terseret kasus korupsi.

"Kami, PDIP mendukung penuh aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ujar Djarot di JIExpo, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Djarot tidak berkomentar banyak mengenai kejelasan isu tersebut saat dikonfirmasi, seraya menegaskan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi.

"Siapa pun yang bersalah harus dihukum. Sebagai suatu pembelajaran bagi kita semua, termasuk bagi KPU sebagai bagian introspeksi supaya mendapat sosok komisioner yang berintegritas," katanya.

Saat disinggung PDIP akan kooperatif seandainya kasus itu menyeret kader, Djarot kembali menegaskan PDIP selalu mendukung aspek-aspek penegakan hukum. "Kalau ada oknum-oknum, kader, atau anggota partai, akan dikenakan sanksi tegas sebagai bentuk kita betul-betul memberantas korupsi," ujarnya. (det/rpk)
×
Berita Terbaru Update