-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Dewas Diminta Hentikan Penyidik KPK Rossa Purbo yang Dikembalikan ke Polri

Jumat, 07 Februari 2020 | 20.09 WIB Last Updated 2020-02-07T13:09:52Z


Yudi Purnomo Harahap

JAKARTA (DutaJatim.com) - Polemik pengembalian penyidik KPK Kompol Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri terus berlanjut. Kali ini Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) melapor masalah itu ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tujuannya agar masalah ini mendapat perhatian khusus dari Dewas KPK.

Kompol Rossa merupakan penyidik yang melakukan OTT terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan dan memburu politisi dan caleg PDIP Harun Masiku. Kasus ini menjadi heboh sebab menyeret sejumlah nama besar politisi di negeri ini.

WK KPK mengaku sudah melakukan investasi atas kasus itu. Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat 7 Februari 2020 siang, mengatakan, pada tanggal 4 Februari 2020, setelah pihaknya melakukan investigasi mengonfirmasi data-data yang ada terkait polemik pengembalian Mas Rossa, WK KPK pun melaporkan secara resmi kepada Dewas. 

"Tujuannya agar diambil suatu tindakan minimal untuk hentikan dulu proses pengembalian Mas Rossa ke Mabes Polri," kata  Yudi.

Selain itu, Yudi mengatakan bahwa dirinya juga sudah menghadap langsung lima Dewas KPK terkait polemik tersebut.

"Saya selaku Ketua WP sudah ketemu dengan lima orang Dewas langsung di ruang kerja mereka. Para Dewas sudah dengarkan apa yang menjadi perhatian WP agar KPK tetap independen dan KPK tidak dilemahkan," kata Yudi seperti dikutip dari Antara.

WP KPK pun, kata dia, juga telah mengirimkan surat pengaduan kepada Dewas KPK tertanggal 4 Februari 2020.

"Sehubungan dengan adanya laporan yang diterima oleh WP KPK terdapat hal-hal yang perlu kami sampaikan bahwa yaitu, tugas Dewas KPK sesuai UU KPK adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik," kata Yudi.

Pertama, kata dia, terdapat dugaan tindakan yang tidak sesuai prosedur dan bahkan berpotensi melanggar etik, khususnya jaminan agar KPK dapat menjadi menjalankan fungsi secara independen.

"Dengan kronologis sebagai berikut bahwa pada tanggal 7 sampai 8 Januari 2020 terjadi upaya penyelidik dan penyidik KPK sesuai surat penyelidikan dan surat tugas untuk menangkap beberapa oknum yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi yang melibatkan komisioner KPU serta salah satu caleg dari salah satu partai," ujar Yudi.

Pada operasi itu, ucap dia, Kompol Rossa merupakan pegawai negeri yang dipekerjakan dari unsur Kepolisian dan merupakan salah satu penyidik sekaligus penyelidik yang saat itu mendapatkan surat tugas untuk ikut dalam proses penangkapan.

Kedua, dalam penangkapan Komisioner KPU tersebut, seharusnya diapresiasi karena merupakan capaian untuk mengatasi korupsi politik yang menjadi salah satu prioritas KPK.

"Karena korupsi politik merupakan salah satu penyebab mahalnya biaya demokrasi di Indonesia dan tentu saja mencederai nilai-nilai demokrasi karena uang yang berbicara," ungkap Yudi.

Selanjutnya ketiga, ia mengatakan alih-alih mendapatkan apresiasi, Kompol Rossa malah dikembalikan ke Kepolisian.

Keempat, ia mengatakan pengembalian Kompol Rossa menimbulkan banyak kejanggalan mengingat tidak ada permintaan sendiri dari yang bersangkutan untuk kembali ke Kepolisian.

"Masa tugasnya masih panjang hingga 23 September 2020 untuk periode yang pertama empat tahun pertama. Jadi, kalau di KPK penyidik maksimal 10 tahun bahkan dapat diperpanjang hingga tahun 2024 serta diperpanjang lagi sampai akhir 2026," tuturnya.

Selain itu, ia juga mengaku bahwa Kompol Rossa tidak pernah menerima sanksi apapun dari KPK.

"Dan tidak pernah menerima sanksi apapun dari KPK karena Kompol Rossa adalah orang yang baik yang kami kenal dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan di luar prosedur yang berlaku," ujar Yudi.

Kemudian kelima, kata dia, justru pihak Mabes Polri juga tidak ingin melakukan penarikan Kompol Rossa dengan adanya dua surat perihal pembatalan penarikan ke Mabes Polri.

"Dua kali surat pembatalan penarikan Kompol Rossa, yaitu surat Kepolisian RI tanggal 21 Januari 2020 kepada pimpinan KPK perihal pembatalan penarikan petugas Polri karena Kompol Rossa ternyata masa penugasannya sampai 23 September 2020. Hal ini untuk mengoreksi surat sebelumnya, yaitu pada 13 Januari 2020," kata Yudi.

Ia pun mengapresiasi adanya surat pembatalan penarikan tersebut. Namun, surat itu kemudian tidak ditanggapi.

"Namun, ternyata surat resmi dari Mabes Polri sebagai itikad baik instansi Kepolisian untuk bisa ikut terlibat dalam pemberantasan korupsi dan membantu KPK, ternyata tidak ditanggapi oleh KPK. KPK malah mengirimkan surat pimpinan KPK tanggal 21 Januari 2020 perihal penghadapan kembali penyidik pada KPK atas nama salah satunya Indra Saputra dan Rossa Purbo Bekti," ujar Yudi.

Atas surat dari pimpinan KPK, ia menyatakan Kepolisian tetap berkomitmen Kompol Rossa tetap bertugas di KPK.

"Sehingga kemudian dikirimkan surat pada tanggal 29 Januari 2020 yang intinya bahwa Kompol Rossa Purbo Bekti tetap melaksanakan tugas di KPK karena massa penugasannya belum usai. Artinya, Kepolisian tetap menyatakan bahwa Mas Rossa tetap pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK, bekerja sebagai penyidik atau penyelidik KPK," ungkap dia. (ndc)

×
Berita Terbaru Update