-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Opsi Larang Mudik Lebaran Segera Dilaporkan ke Jokowi

Rabu, 25 Maret 2020 | 10.46 WIB Last Updated 2020-03-25T03:46:43Z

JAKARTA (DutaJatim.com) - Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan menetapkan larangan masyarakat mudik saat Lebaran Idul Fitri 2020. Hal  ini bertujuan mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) agar tidak semakin meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Namun larangan mudik merupakan skenario terakhir. 

"Kami mempertimbangkan serius opsi pelarangan mudik," kata Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi dalam konferensi video kepada wartawan seperti dikutip Rabu (25/3/2020).

Jodi menjelaskan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah membahas permasalahan mudik bersama kementerian terkait. Hasilnya, pertama, business as usual. Berarti mudik seperti biasa. Kedua, skenario bukan melarang mudik tapi meniadakan mudik gratis yang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. "Kemudian skenario ketiga adalah melarang mudik," katanya.

Ketiga skenario tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diputuskan. Intinya pemerintah ingin menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman virus corona.  "Tentunya kita sudah sepakat ada tiga skenario yang akan kita laporkan ke Presiden," katanya.

Jodi menjelaskan Kemenko Maritim dan Investasi telah menggelar dua kali rapat koordinasi mengenai mudik Lebaran yang dihadiri sejumlah kementerian/lembaga termasuk Kemenko Polhukam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta TNI dan Polri.

Dalam keterangan terpisah, rapat terakhir pada Senin (23/3/2020) yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference, telah dibahas berbagai skenario untuk menyikapi potensi penyebaran virus corona ke seluruh Indonesia akibat mudik.

"Kita harus hitung berbagai skenario untuk memastikan keselamatan masyarakat," ujar Luhut.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020 agar tidak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik.

Dari sisi transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis diantaranya melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

Sementara dari sisi transportasi udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub memastikan akan memberikan layanan prima untuk pengiriman logistik serta mengurangi kuota penumpang hingga 50 persen.

Lebih lanjut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara TNI akan menjaga sejumlah objek vital seperti pintu tol dalam mendukung kebijakan tidak mudik lebaran tahun 2020 ini.

Bila nanti diputuskan tidak ada mudik maka komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat harus dilakukan secara intensif.

Dalam rangka itu, Kementerian Agama akan meminta ormas Islam agar ikut serta menyampaikan anjuran tidak mudik kepada masyarakat. Sebab, kebijakan tidak mudik lebaran diyakini bisa membatasi penyebaran virus corona ke seluruh negeri.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mudik membuka peluang penyebaran (virus corona) ke seluruh Indonesia," kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam rapat tersebut. (ara/hud)


Foto: Jutaan umat mudik Lebaran dinilai rawan penyebaran virus Corona (liputan6.com.
×
Berita Terbaru Update