-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Pemerintah Minta Biro Umrah Prioritaskan Pemberangkatan Jamaah Terdampak Larangan Masuk Saudi

Friday, March 13, 2020 | 10:01 PM WIB Last Updated 2020-03-13T15:01:08Z

JAKARTA (DutaJatim.com) - Pemerintah meminta biro umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)  mempriorritaskan untuk memberangkatkan jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya karena terdampak kebijakan penutupan akses sementara ke Arab Saudi yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. 


Mereka yang terdampak, sebagian karena tertunda keberangkatan pada hari itu, sebagian lagi harus kembali saat transit di negara ketiga. Arab Saudi melarang orang asing masuk negerinya karena antisipasi virus Corona.


Permintaan Pemerintah kepada biro umrah  itu merupakan hasil kesepakatan  rapat koordinasi lanjutan untuk membahas teknis penanganan jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya. Rapat yang berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2020 di Kemenko PMK ini merupakan kelanjutan dari rakor sebelumnya di Kementerian Agama,  28 Februari lalu.

Rapat itu dipimpin oleh Asisten Deputi  Pembinaan Umat Beragama, Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim. Hadir, perwakilan dari empat Kementerian  (Kemenhub, Kemenlu, Kemenkes, Kemenkum HAM), lima asosiasi PPIU/PIHK, maskapai penerbangan, dan asoisiasi asuransi perjalanan ibadah umrah. 

"Jemaah yang terdampak penundaan keberangkatan agar diberangkatkan pada kesempatan pertama saat dibukanya kembali akses masuk ke Saudi untuk ibadah umrah atau ziarah," tegas Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Jakarta, Jumat (13/03/2020).

Kebijakan prioritas keberangkatan pertama ini tidak berlaku bagi paket Ramadhan dan periode 15 - 31 Desember 2020.

Menurut Arfi, rakor lintas K/L dan pihak terkait juga membahas kebijakan dan mekanisme penjadwalan ulang, serta  refund tiket penerbangan. Mekanisme penjadwalan ulang akan diatur kemudian antara maskapai penerbangan dan PPIU.

"Rapat juga menyepakati kewajiban asuransi untuk merevisi masa pertanggungan jemaah umrah," tandasnya.


Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra menambahkan, kebijakan Saudi untuk menutup akses sementara masuk ke negaranya berdampak pada tertundanya keberangkatan jemaah. Saat ini, tercatat ada 2.393 jemaah Indonesia yang tertunda keberangkatan akibat kebijakan yang diterbitkan mendadak pada 27 Februari 2020. Mereka berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang diangkut oleh delapan maskapai penerbangan.

Di luar itu, tercatat 1.685 jemaah sempat tertahan di negara ketiga pada saat transit dan telah dipulangkan kembali ke tanah air.

"Sedangkan jemaah yang sudah terdata lunas biaya penyelenggaraan ibadah umrah di Siskopatuh per tanggal 4 Maret 2020 sebanyak 32.994 jemaah," ujar Nafit.

"Mereka awalnya terjadwal akan diberangkatkan dalam rentang 28 Februari sampai 31 Mei 2020," sambungnya.

Menurut Nafit, jika jemaah tersebut akan diberangkatkan secara bersamaan atau simultan, maka harus disediakan extra flight (setelah diterbitkan slot time dari Pemerintah Arab Saudi). "Semua jemaah diberangkatkan tanpa ada biaya tambahan," tandasnya. (kmg)



×
Berita Terbaru Update