-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Kades Gusar, Tangani Warga Terdampak Corona, Pemerintah Jokowi Dinilai Mencla-mencle

Tuesday, April 28, 2020 | 9:57 AM WIB Last Updated 2020-04-28T03:43:04Z






SUBANG (DutaJatim.com) - Pemerintah dinilai mencla-mencle terkait penanganan warga terdampak COVID-19. Kebijakannya selalu berubah-ubah. Salah satunya soal bantuan sosial alias bansos bagi warga terdampak wabah virus Corona.

Saat ini Pemerintah sudah mulai menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak wabah corona itu. Bansos tersebut disalurkan melalui pemerintah daerah masing-masing.  



Namun, banyak bansos itu tidak sesuai sasaran. Seperti diberitakan DutaJatim.com sebelumnya, di Jakarta dan Bekasi banyak orang kaya dengan mobil dan rumah berlantai tiga mendapat bansos tersebut. Hal ini akibat kacaunya data penerima bansos. 

Bahkan di Kepala Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Indra Zainal Alim, gusar dengan kacaunya data penerima bansos itu. Dia Pun memprotes Presiden Jokowi, Menteri Desa hingga Gubernur Jawa Barat. Para pejabat itu dinilai mencla-mencle dalam membuat kebijakan sehingga warga kebingungan. Termasuk para kades. 

Melalui sebuah video yang diunggah di media sosial, seperti dilihat Selasa 28 April 2020, Indra beserta jajarannya memprotes Jokowi, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lantaran instruksi penggunaan data penerima bansos berubah-ubah. Hal inilah yang membuat Indra sebagai Kades geram  karena tidak sinkronnya instruksi di setiap hierarki pemerintahan. 


Saat dikonfirmasi, Indra membenarkan video tersebut. Dia meminta kepada pemerintah agar saat mengeluarkan kebijakan dihitung terlebih dahulu.  


"Kami kepala desa  merasa kebingungan ketika turun beberapa kebijakan. Awal kebijakan itu turun  Pak Gubernur mengatakan bahwa yang terimbas COVID-19 akan melahirkan misbar,  alias miskin baru. Artinya klasifikasi miskin baru ini kan banyak. orang yang di-PHK dari kerjaannya karena diberhentikan di pabrik itu termasuk misbar, itu kehilangan pekerjaan," katanya seperti dikutip dari kumparan.com.



Indra mengatakan, timnya telah melakukan pendataan terlebih dahulu setelah ada kebijakan soal bansos. Namun, pendataan yang dia lakukan kemudian tak berguna, lantaran ada perintah dan instruksi untuk menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah pusat.



"Kami data melalui RT dan RW hampir semua warga kami kumpulkan. Kami tidak tahu kuotanya berapa untuk desa kami, kami ambil serabutan terkait COVID-19 ini. Kemudian turun lagi kebijakan bahwa ini nanti didata kembali Kemensos, kemudian dari kabupaten juga dan provinsi. Setelah kami ambil data semua, berubah semua lagi, kami masukkan yang terimbas COVID-19. Nah, setelah terkumpul dimentahkan lagi yang mendapatkan bantuan itu sesuai dengan DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dulu disebut BDT,"  katanya. 




Untuk itu, dia meminta khususnya kepada Ridwan Kamil agar tak gembar-gembor terlebih dahulu soal bansos. Sehingga masyarakat tidak berharap-harap cemas, mendapatkan atau tidak bantuan itu.  
Dalam video dia mengatakan: 



"Saya indra zainal alim kepala desa Jalan Cagak  Kabupaten Subang kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Desa, terutama Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, tolong ketika Bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas khususnya yg berhubungan dengan warga desa apalagi terkait dengan bantuan, tolong sebaiknya Bapak pikirkan terlebih dahulu lebih matang, jangan sesekali menggembar gemborkan bahwa akan mendapatkan bantuan."


"Warga kami sudah tenang sebenarnya, sebelum ada statement dari Bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan, karena warga kami sudah biasa hidup dengan kesusahan, dengan statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh.  Dan yg paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa bukan saya saja sebagai kepala desa jalan cagak, tapi kepala desa seluruh kabupaten subang termasuk Bapak Bupati Subang pun kebingungan dalam kebijakan ini." 



"Dalam setiap hari berubah ubah, dari keputusan menteri, kemudian keputusan dirjen , mana hierarki perundang-undangan kita, dengan dijadikan bencana musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak bapak. Kami sebagai kepala desa seolah olah diadu domba dengan warga kami sendiri." 

"Sekarang dinsos Kabupaten Subang pun seolah olah cuci tangan bahwa data yang diambil RT RW itu tidak berguna, hanya dari DTKS yang bisa diambil, ini simpang siur."

Bukan hanya itu. Lihat juga video yang diposting mantan Ketua DPR Marzuki Ali ini;




(ara)


×
Berita Terbaru Update