-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Banjir Kritik, Akhirnya Pemerintah Tunda Kedatangan 500 TKA China

Wednesday, May 6, 2020 | 10:11 AM WIB Last Updated 2020-05-06T03:11:59Z




JAKARTA (DutaJatim.com) – Setelah ditolak Pemprov Sulawesi Tenggara dan Pemkab Konawe serta mendapat kritikan tajam dari masyarakat akhirnya Pemerintah memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kebijakan itu berlaku sampai menunggu kondisi normal dan aman. 

Kedatangan 500 TKA asal China ini membuat gempar karena diungkap langsung oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, melibatkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan Luhut disebut mengumbar janji kepada Bupati agar bisa memuluskan kedatangan TKA asal China tersebut. Kasus ini lalu bikin heboh masyarakat di tengah pandemi Covid-19. 


Untuk itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjadan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Aris Wahyudi untuk memerintahkan PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Konawe menunda kedatangan ratusan TKA dari China tersebut.


"Kita putuskan untuk menunda rencanakedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19,"  kata  Kepala Biro Humas Kemenaker, R. Soes Hindharno, dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (5/5/2020). Soes juga mengatakan Kemenaker sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait masalah TKA ini. Dia juga menerangkan bahwa penundaan kedatangan ratusan TKA China ini merupakan usulan dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara.


“Penundaan ini telah memperhatikan usulan dan aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA Tiongkok ke Konawe, Sulawesi Tenggara, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRDProvinsi terkait hal tersebut," katanya. 


Kompak Menolak 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) SulawesiTenggara (Sultra) bersama DPRD setempat sepakat menolak rencana kedatangan 500 TKA asal China. Gubernur Sultra Ali Mazi menilai suasana kebatinan masyarakat belum bisa menerima para TKA China itu.

"Meskipun rencana kedatangan TKA tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan sudah melalui mekanisme protokol COVID-19, namun suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA," kata Ali saat ditemui di Kendari.


Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menegaskan semua pimpinan DPRD siap membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani Gubernur dan Forkopimda Sultra, guna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan tersebut."Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Muh. Endang.


Kabar akan masuknya 500 TKA asal China untuk perusahaan nikel yang berlokasi di Morosi, Kabupaten Konawe, SulawesiTenggara, itu menuai polemik beberapa hari ini. Hal ini pun disoroti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dengan tegas menolaknya. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyoroti bagaimana Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah bisa memberikan izin kepada buruh yang diduga buruh tanpa kemampuan khusus (unskill workers) asal China itu. Padahal di dalam negeri banyak buruh terkena PHK.


"Perlu ditindak tegas, 500 TKA bisamasuk. Sementara banyak orang dipecat, stres. Menteri Dirjen ngurus 500 TKA aja babak belur gitu, ngawur bener. Harus ditindak tegas Menteri dan Dirjennya," kata Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Senin (4/5/2020).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mengkritik pernyataan Jodi Mahardi, juru bicara Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pada akhir April lalu, kata Jodi, Kemenko Maritim dan Investasi menyatakan bahwa alasan didatangkannya 500 TKA asal China karena keahlian mereka belum bisa digantikan oleh tenaga kerja asli Indonesia.

Menurut Ketua PBNU bidang Ekonomi,Umarsyah, ungkapan tangan kanan Luhut itu tak berdasar, apalagi seolah mewakili pernyataan pemerintah. Umarsyah pun menegaskan kalau kualitas tenaga kerja asli Indonesia saat ini sudah mumpuni dalam mengelola industri yang lebih strategis termasuk smelter yang ada di Sulawesi Tenggara. Umar juga mempertanyakan keahlian apa yang dimiliki oleh TKA China itu.


"Inferior benar pernyataan itu (JubirLBP, Jodi Mahardi), Stafsus ini tidak sepatutnya bicara itu. Emangnya apa pekerjaannya? Apakah sebodoh dan serendah itu level tenaga kerja kita. Bukankah kita sudah mampu mengelola industri yang lebih strategis, yang lebih complicated. Bahkan termasuk buruh untuk pabrik pesawat sudah ada dan siap kok, apalagi cuma smelter?" kata Umarsyah seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5/2020).


Pria asal Metro Lampung itu meminta Luhut dan anak buahnya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Jika pernyataan tenaga lokal dianggap belum mampu maka dapat menyinggung perasaan seluruh bangsa Indonesia. 

"Jadi hati-hati membuat pernyataan,ini akan memperburuk kondisi Luhut yang sedang disorot kanan kiri," demikian kata Umarsyah. Terkait polemik rencana kedatangan 500 TKA China itu, menurut Umar solusinya sangat mudah, yakni membatalkan kedatangan TKA yang berasal dari negara pertama ditemukan virus mematikan, Corona baru(Covid-19). 


"Bagi saya solusinya mudah saja, nggak usah bikin pernyataan aneh-aneh, wahid kalam (satu kata) batalkan mendatangkan TKA China itu. Pasti nanti tidak akan ada gejolak penolakan dari masyarakat Sultra ," pungkas Umarsyah. 


Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat PemudaMuhammadiyah, Razikin, Selasa 5 Mei 2020, juga mengatakan senada. 

"Polemik ini akan terus berlanjut dan bisa saja meradikalisasi kemarahan rakyat Indonesia secara lebih luas jika kemudian pemerintah memaksakan diri membuka pintu terhadap kedatangan 500 TKA dari China tersebut. Pemerintah harus lebih sensitif memahami suasana kebatinan masyarakat," katanya. 


Razikin mengatakan, pemerintah pusat tidak perlu bersikukuh. Harus memberi kepastian ke masyarakat daerah untuk membatalkan atau mungkin menunda.Menurutnya wajar jika ada penolakan luasterhadap kedatangan TKA China itu. Ia melihat, persoalannya sebenarnya adalahmewabahnya Covid-19 dengan penyebaran yang sangat cepat di seluruh dunia,membuat masyarakat semakin khawatir dengan kehadiran orang asing. Apalagi dari China, di mana sumber virus ini berasal. 

"Semua orang harus dicurigai berpotensi penyebar Covid-19, karena itu semua orang harus dihindari, itu makna filosofi dari PSBB. Harusnya pemerintah lebih paham, bukan justru mengundang orang," katanya.


Lanjut Razikin, alasan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, yang menyebut kedatangan 500 TKA itu untuk mempercepat pembangunan proyek sehingga masyarakat akan cepat memperoleh manfaatnya, tidak tepat. Saat ini, kata dia, yang dibutuhkan masyarakat adalah terbebas dari Covid-19. Urusan nyawa mereka yang harus terselamatkan dari keganasan virus ini.

"Masa kita lebih mengutamakan kepentingan perusahaan-perusahaan itu dan mengorbankan kesatuan kita sebagai bangsa," katanya.

Apalagi keinginan untuk mendatangkan 500 TKA China itu hanya untuk memenuhi keinginan segelintir pihak saja untuk melakukan eksploitasi. Menurut dia, tidak boleh pemerintah menganggap dirinya paling keras bekerja mensejahterakan rakyat. 

"Sekarang bukan zaman lagi pemerintah mengklaim pihak satu-satunya yang mengetahui kebutuhan rakyat. Karena rakyatlah yang paling tahu kebutuhannya, karena itu dengarkan suara rakyat," ujarnya. (hud/det)


Foto: Menaker Ida Fauziyah (apakabaronline.com)
×
Berita Terbaru Update