-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Gubernur, Kapolda, Pangdam Dampingi Menkopolhukam 'Turun Gunung' Jelaskan RUU HIP ke Ulama Madura

Minggu, 28 Juni 2020 | 00.04 WIB Last Updated 2020-06-27T17:04:04Z

BANGKALAN (DutaJatim.com) - Polemik soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dinilai sudah membahayakan keamanan negara. Karena itu Menteri Koordiantor Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Dr Mahfud MD, "turun gunung" silaturahim dengan kiai dan ulama se- Madura,  Sabtu 27 Juni 2020, di pendopo agung Bangkalan Madura. Tujuannya agar situasi keamanan tidak memanas akibat prokontra RUU HIP.

Didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Dr M. Fadil Imran, M.Si, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah,  Menko Polhukam Mahfud MD yang juga tokoh asal Madura ini menyampaikan soal reaksi Pemerintah terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Menkopolhukam Mahfud MD mengakui saat ini sedang ramai memperbincangkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) karena mendapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Dia juga mendengar protes itu dari kalangan ulama, kiai dan habaib di Madura.  Penolakan RUU HIP ini telah menjalar ke mana-mana. 

Majelis Ulama Indonesia, NU hingga Muhammadiyah. Semuanya merespon. Sehingga  ramai seperti sekarang ini.

Diakuinya bahwa  penolakan kali pertama datang secara perorangan melalui media sosial. Lalu berkembang dan sampai pada situasi penolakan saat ini, mengalir datang dari elemen masyarakat secara kolektif serta menyebutkan identitas diri mereka.

"Saya dapat informasi itu tengah malam dari Imam Marsudi dari staf saya, yang melakukan penolakan ini dari ulama," kata Mahfud MD, dalam sambutannya, Sabtu, (27/6/2020).

Sementara ketika penolakan itu disampaikan, pemerintah  kata Mahfud belum membaca isi RUU HIP tersebut.

Agak Sensitif

Kata Mahfud kepada para ulama, bahwa RUU HIP itu asalnya dari DPR. 

"Saya sebagai pemerintah yang ditugasi untuk itu baru membaca draft RUU HIP itu tanggal 10 Juni oleh Presiden dikirim kepada saya tanggal 8 Juni.  Dibuat suratnya tanggal 9 Juni. Sampai di meja saya tanggal 10," akunya.

Baru tanggal 11 Juni, Prof Mahfud, mengundang para menteri terkait membahas masalah itu.

"Dan benar masalah-masalah yang dipersoalkan itu memang agak sensitif," tambahnya.

Menkopolhukam berharap, Kiai serta Ulama di Madura bisa membantu Pemerintah guna menjaga kondusifitas keamanan negara. Terlebih lagi saat ini, menghadapi pandemi Covid19.


Bagi-bagi Masker

Sementara itu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran, M,Si dan Pangdam V Brawijaya melanjutkan kegiatan dengan membagikan masker kepada Ponpes Syaichona Moch. Cholil, Bangkalan sebanyak 10.000 buah bagi para santri.

Selain membagikan masker kepada para santri, Kapolda Jatim memberikan semangat kepada para santri untuk dapat selalu menjaga kesehatan di massa pandemi Covid19. 

"Kita mengajak para santri untuk tetap mentaati protokol kesehatan di saat pandemi Covid19. Disiplin. Karena disiplin itu vaksin ampuh mencegah penularan Covid," ujar Kapolda M Fadil Imran.

Dalam acara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, juga turut mendampingi bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah.(ndc/ima)
×
Berita Terbaru Update