JAKARTA (DutaJatim.com) - Kalangan pengamat politik mengkritik Presiden Joko Widodo yang marah melihat kinerja para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju yang tidak memuaskan. Khususnya dalam menangani wabah Covid-19.
Kemarahan Jokowi yang disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang diselenggarakan tertutup pada 18 Juni 2020 itu dinilai seperti membuka aib sendiri. Pasalnya, para menteri kabinet itu menjalankan program Presiden. Selain itu video kemarahan Jokowi yang disebar pihak Istana 10 hari kemudian, atau 28 Juni 2020 itu juga dinilai aneh.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, video marah-marah Jokowi itu sama dengan memperlihatkan aib kabinet Jokowi sendiri.
"Pertama, dari segi politik, kemarahan Jokowi ini justru mempertontonkan aib kabinet sendiri. Mestinya video itu sebatas konsumsi internal saja. Tak perlu diumbar ke publik," ujar Adi ketika dihubungi Senin, 29 Juni 2020.
Kemudian, dari segi komunikasi, Jokowi menurutnya terlihat menggunakan strategi komunikasi low context communication yakni, langsung kepada inti permasalahan.
"Yang menekankan pada pesan yang to the point pada inti permasalahan. Langsung marah dan mengancam reshuffle, sesuatu yang tak biasa Jokowi lakukan," ujar Adi.
Berita Terkait: Mengapa Video Jokowi Marah Baru Diunggah Setelah 10 Hari?
Meskipun tidak dipastikan akan ada reshuffle dalam waktu dekat ini, namun ancaman perombakan kabinet tidak bisa dianggap enteng. Menurut Adi, ancaman reshuffle benar-benar menandakan adanya ketidakpuasan dari Jokowi terhadap kinerja para pembantunya.
Namun masalahnya kabinet itu pilihan Jokowi sendiri meski ada usulan dari parpol dan tokoh lain di lingkaran Istana. Melihat kondisi Kabinet, Jokowi bisa jadi dalam tekanan parpol.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan bahwa kabinet Jokowi di periode kedua ini tidak lebih baik dari kabinet pada periode pertama Jokowi menjabat presiden.
"Mengenai (ancaman) reshuffle kabinet ini, di era kedua pemerintahan Jokowi ini saya sesungguhnya agak heran," kata Refly.
"Jokowi seolah-olah tertekan untuk mengadopsi sebanyak mungkin menteri," terang Refly, seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Senin (29/6/2020).
Menurut Refly, hal itu terlihat dari portofolio kementerian maksimal 34 orang yang semuanya terisi.
Bahkan masih ditambah lagi dengan wakil menteri di beberapa kementerian
Refly pun tak yakin, di kementerian yang punya wakil menteri itu justru lancar-lancar saja kinerjanya. Sebab bisa jadi, lanjut dia, justru karena kebanyakan wakil menteri malah merecoki, karena ada dua nahkoda.
Refly juga menyoroti sumber rekruitmen Jokowi dalam pemilihan menteri yang berdasarkan pada dua pertimbangan.
Pertama adalah orang yang dipilih langsung oleh Jokowi, kedua adalah orang yang direkomendasikan atau diikat oleh partai politik.
Sementara dalam pemilihan presiden 2019, ada 6 partai yang mendukung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.
Dari semua partai pendukung itu, masing-masing mendapatkan jatah kursi menteri, kecuali Hanura.
Namun, Refly mengingatkan, politik akomodasi Jokowi tidak hanya mengakomodasi partai-partai politik, tapi juga mengakomodasi tim relawan
"Ada juga wakil-wakil menteri untuk partai politik pendukung lainnya di luar enam pendukung utama itu. Termasuk juga staf-staf khusus, jadi sebenarnya banyak sekali pembantu-pembantu presiden Jokowi dalam peridoe kedua jabatannya," ujar Refly.
Meski memiliki banyak pembantu, namun menurut Refly, kinerja yang dianggap tidak efektif itu disebabkan karena Jokowi tidak menerapkan sistem presidensial.
"Tapi kok kinerjanya merasa tidak efektif? Ya karena satu hal, presiden Jokowi tidak mempraktekkan sistem presidensial," terang Refly Harun.
Lebih lanjut, Refly menjelaskan, kelebihan dari sistem presidensial adalah memberikan keleluasaan kepada presiden untuk mencari pembantu-pembantunya.
"Tapi terlihat pada periode kedua ini presiden Jokowi kok malah tambah didekte oleh partai-partai pendukungnya, padahal di periode pertama jauh lebih baik," ungkap Refly.
Suara Politikus PDIP
Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengatakan pidato Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, Kamis (18/6/2020) jelas bernada keras dengan pesan yang tegas.
Menurutnya, kata kunci dalam pidato itu adalah evaluasi kinerja para pembantu presiden soal krisis.
"Melihat gestur Presiden Jokowi dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet, terutama terhadap pembantu-pembantunya yang kurang tanggap sense of crisis," kata Andreas kepada wartawan, Senin (29/6/2020).(vvn/tbn)
