-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Isu Risma Jadi Mensos, Ini Kata Walikota Surabaya

Monday, December 14, 2020 | 16:23 WIB Last Updated 2020-12-14T09:23:54Z
Risma menyerahkan kepada Megawati soal isu dirinya menjabat mensos. (merdeka.com)

SURABAYA (DutaJatim.com) -  Presiden Jokowi disebut-sebut akan melakukan reshuffle kabinet pasca-tertangkapnya dua menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kedua menteri yang sekarang jadi tersangka dan ditahan oleh KPK itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

 

Salah satu yang mencuat akan masuk kabinet hasil reshuffle adalah Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Risma dikabarkan mendapat tawaran menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Juliari Batubara. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengaku belum mendengar informasi adanya tawaran Presiden Jokowi ke Risma itu.


Namun Plt Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng, justru menyebut informasi valid Risma akan menjabat mensos datang dari sumber orang terdekatnya. Informasi tersebut santer terdengar Minggu (13/12/2020). Apalagi, setelah ini jabatan Risma sebagai Walikota Surabaya juga akan habis dan hampir pasti digantikan oleh Eri Cahyadi yang sementara unggul dalam pilkada Surabaya.


"Informasi yang saya bilang valid dari sumber valid. Bu Risma kemungkinan akan jadi mensos, Pak Jokowi sudah menelepon Bu Risma, kita tunggu aja," kata Plt Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng, seperti dikutip dari detikcom, Senin (14/12/2020).


Dia menilai, Risma selama menjabat sebagai Walikota Surabaya merupakan pemimpin yang berprestasi dan memiliki jiwa sosial tinggi.  "Beliau adalah pemimpin berprestasi, jiwa sosialnya tinggi, melayani masyarakat. Figurnya pas-lah jadi Mensos. Memang bisa jadi ada pertimbangan menteri lain, tapi Bu Risma lebih cocok mensos. Modal pemerintahannya kan melayani masyarakat, jadi tupoksinya pas ke itu," katanya.


Dia menambahkan, posisi Mensos RI tidak masalah bila dijabat orang dari parpol sebab Risma saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan.  "Gak masalah dijabat orang parpol/non parpol yang penting orannya. Banyak orang parpol kredibel, Bu Risma salah satunya. Bu Risma ini kan orang profesional, hanya karena pilkada jadi orang partai," katanya.


Lalu apa kata  Risma sendiri? Saat ditemui di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Surabaya, Risma justru mengaku tidak tahu akan isu yang beredar tentang dirinya jadi mensos. Risma pun kaget saat ditanya wartawan soal tawaran menjadi mensos.


"Sopo sing ngomong? (Siapa yang bilang?). Awakmu paling, iyo? (Kamu paling, ya?)," kata Risma dengan ekspresi kaget di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Surabaya, Senin (14/12/2020).


Risma juga tampak bingung saat ditanya apakah sudah ada tawaran menduduki kursi mensos. Jika pun ada tawaran, walikota dua periode ini melihat terlebih dulu dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Seng nawari sopo? (Yang nawari siapa?). Nanti kita lihatlah, saya lihat Ibu Mega saja," ujarnya.


PDIP juga angkat suara soal isu Risma mendapat tawaran menjabat Mensos. "Saya belum mendengar adanya informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada Bu Risma untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan, Senin (14/12/2020).


Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak untuk mengusulkan kadernya sebagai pengganti Mensos kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, itu merupakan hak prerogatif Megawati.


"Urusan mengenai siapa kader PDI Perjuangan yang akan ditugaskan dan diusulkan kepada Presiden menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju adalah wewenang dan hak prerogatif Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan," tegasnya.


Basarah juga menyebut PDIP telah menyerahkan keputusan mengenai usulan nama pengganti Mensos Juliari kepada Megawati Soekarnoputri. Nantinya, usulan itu akan diberikan kepada Presiden Jokowi.


"Keluarga besar PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum kami atas keputusan siapa yang akan diusulkan kepada Presiden untuk menjadi Mensos," sambungnya.


Selain itu, Basarah menegaskan hanya Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri.


"Dan mengenai keputusan pengangkatan seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi," ujar Basarah.


Namun PKS menilai jabatan Mensos tidak sesuai dengan bidang keahlian Risma. "Rasanya sangat tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya (Risma)," kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf kepada wartawan, Senin (14/12/2020).


Anggota Komisi VIII DPR RI ini kemudian menyarankan sejumlah syarat yang seharusnya dimiliki oleh seorang Mensos. Ia berharap Mensos tidak dibayangi partai politik tertentu serta dapat mengentaskan warga dari kemiskinan.


"Kementerian Sosial harus dikelola oleh orang, pertama, tidak dibayang-bayangi oleh parpol dalam kerjanya. Kedua, mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan bukan memelihara kemiskinan dan mencintai orang miskin," ucapnya.


Selain itu, Bukhori berharap sosok pengganti Mensos Juliari Batubara dapat bekerja dengan sepenuh hati. Serta, Mensos dinilai harus memiliki solusi terhadap permasalahan sosial bangsa.


"Ketiga, bekerja dengan sepenuh hati bukan dengan setengah hati. Keempat, memiliki solusi bagi problem sosial kita," ujarnya. (det/nas)


×
Berita Terbaru Update