-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Warga Pasrah Kebijakan PKM (PSBB), Tempat Wisata Masih Dibanjiri Pengunjung

Saturday, January 9, 2021 | 10:36 AM WIB Last Updated 2021-01-09T03:36:51Z


SURABAYA (DutaJatim.com) -  Warga banyak yang sudah apatis atas pandemi Covid-19. Mereka sudah pasrah. Sebagian sudah membiasakan diri hidup dengan Covid-19. Artinya, mereka sudah menganggap biasa. Termasuk bila Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) yang dulu diberi nama PSBB. 


"Ya, warga sudah biasa dengan pembatasan semacam itu, PKM atau PSBB, sama saja. Tak ada pengaruhnya pada warga, maksudnya kalau kami ingat pakai masker, cuci tangan, jaga jarak atau 3M, ya kami lakukan 3M itu. Tapi, kalau tidak ingat, ya tidak. Kami tak bisa dibatasi, la wong kami cari uang untuk hidup keluarga. Jadi, kami patuh pada kebijakan pemerintah kalau ingat hehehe. Tapi, kalau terpaksa ya mohon maaf, tidak bisa patuh, meski kami pasti menjaga diri sendiri dan orang di sekitar kami," kata Sutarni, warga Ketintang Surabaya, saat ditemui tengah berjualan sayur, Sabtu 9 Desember 2021 pagi.  


Sutarni satu di antara ribuan warga yang menghadapi dilema atas kebijakan PKM atau PSBB. Bahkan, yang bukan urusan "perut keluarga", semisal liburan ke tempat wisata, warga masih banyak melanggar aturan. Tempat wisata dibanjiri pengunjung di masa pandemi Covid-19, seperti di Pantai Kelapa Tuban (lihat videonya di bawah ini).  




Begitu juga warga yang suka berwisata religi. Mereka masih banyak mengunjungi makam Walisanga, seperti ziarah Makam Sunan Bonang dan Sunan Drajat. Lihat pengunjung makam Sunan Bonang yang masih sangat banyak, terutama saat hari libur di video ini:


Begitu juga pengunjung makam Sunan Drajat di Paciran Lamongan. Di sana masih banyak peziarah, seperti terlihat dalam video ini:



 


Padahal dukungan masyarakat merupakan kunci PKM. Artinya, warga harus mendukung kebijakan pembatasan sosial di Jawa-Bali untuk menekan penyebaran Covid-19. Semakin sedikit pergerakan orang, penambahan kasus COVID-19 bisa dicegah.


"Masyarakat merupakan komponen yang paling berperan dalam suksesnya PSBB (PKM) Jawa-Bali dalam menekan kasus Covid-19," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK), Ardiansyah Bahar.


Ardiansyah mengatakan, kebijakan apapun yang dibuat pemerintah tidak akan sukses tanpa peran dan kesadaran masyarakat. Penurunan kasus tentu tergantung seberapa besar pergerakan manusia dapat ditekan. 


Dia mengatakan, masyarakat hendaknya melihat kebijakan PSBB Jawa-Bali sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam menangani kasus Covid-19. Menurut Ardiansyah, kebijakan ini juga menguji semangat gotong royong, karena jika penyebaran Covid-19 bisa dicegah, dampaknya dirasakan banyak orang.


"Pemerintah tidak akan bisa mengontrol secara penuh apa yang terjadi di lapangan. Mari kita dukung dengan menjalankan PSBB secara bertanggung jawab dan tetap konsisten melakukan 3 M," ujar Ardiansyah, dikutip dari viva.co.id.


Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Darul Siska pun mengatakan, masyarakat paling menentukan keberhasilan menekan kasus Covid-19. Dia yakin kalau masyarakat sadar dan mendukung penuh kebijakan PSBB Jawa-Bali, penyebaran Covid-19 bisa ditekan hingga 90%. 


Selain memberlakukan PSBB Jawa-Bali, menurut dia, pemerintah juga perlu segera melakukan vaksinasi sebanyak-banyaknya.


Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, kebijakan PSBB Jawa-Bali harus diikuti kesadaran keselamatan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Pembatasan interaksi tentu akan mengurangi risiko pesebaran virus. 


"Dengan penanganan yang tepat dan efisien di Jawa Bali, pencegahan penyebaran Covid-19 akan lebih signifikan. Ini tentu saja tidak mengesampingkan pendekatan integral ke kawasan lainnya di luar Jawa-Bali," ujarnya.


Dia juga mendorong pemerintah pusat agar mengapresiasi daerah yang sukses menerapkan PSBB, sebaliknya, daerah yang masyarakatnya tidak menerapkan kebijakan ini, harus ada konsekuensi. Karena kebijakan pemerintah pusat tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, takkan ada artinya.


"Sejurus dengan distribusi vaksin, kita memang harus terus menjaga protokol kesehatan, saling jaga, saling mengingatkan, bahwa untuk melawan pandemi, harus bersama-sama disiplin," kata Nabil. (nas/vvn)

×
Berita Terbaru Update