-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Hasil Monitoring dan Evaluasi KPK, Pamekasan Bersih dari Korupsi

Thursday, April 29, 2021 | 13:18 WIB Last Updated 2021-04-29T06:19:30Z
Bupati Baddrut Tamam

PAMEKASAN (DutaJatim.com) - Hasil monitoring dan evaluasi dari KPK wilayah Jawa Timur, menunjukkan, bahwa Pemkab Pamekasan bersih dari korupsi. Karena itu Koordinator KPK Jawa timur Septa Adhi Wibawa mengapreasiasi kinerja Pemkab Pamekasan. 


KPK Jawa Timur memonitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur, Rabu (28/4/2021). Pembukaan acara itu dilakukan di Mandhepa Agung Ronggosukowati Pamekasan. 


“Kedatangan kami ke Pamekasan ini untuk monitoring tata kelola pemerintahan. Alhamdulillah Pemkab Pamekasan melakukan tata kelola dengan baik, bersih dari korupsi,” kata Septa Adhi Wibawa. 


Selain Septa Adhi Wibawa pejabat KPKyang juga hadir memberikan pengarahan adalah Edy Suryanto Direktur Pencegahan Direktorat III Wilayah II Koordinasi dan Supervisi KPK. 


Sementara itu Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyampaikan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. Sikap itu sering dia sampaikan di beberapa kesempatan pertemuan dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi.  


“Kami menginginkan Pemkab Pamekasan bersih, karena korupsi menghambat pembangunan Pamekasan. Karena itu kami berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bersih,  bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” katanya. 


Pernyataan itu disampaikan oleh Baddrut Tamam saat memberikan sambutan dalam pembukaan monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi di Pamekasan di Mandhepa Agung Ronggosukowati. Kegiatan ini diikuti Ketua DPRD Pamekasan bersama sejumlah anggota DPRD, pimpinan OPD, para camat dan organisasi kepala desa.


“Saya ingin memastikan bahwa selama saya menjadi bupati di kabupaten ini tidak boleh ada jual beli jabatan. Ini kepastian dari saya sebagai bupati bahwa tidak boleh ada jual beli jabatan. Karena itu berdampak buruk terhadap kinerja aparatur pemerintahan,” tegasnya.


Dia mengatakan jika penetapan jabatan dijualbelikan, tidak mungkin aparatur akan bisa disuruh bekerja maksimal. Karena dalam menempati jabatan sudah ada bandrolnya. Sementara masyarakat,  kata dia,  membutuhkan pelayanan yang cepat dan bersih. Untuk melaksanakan pelayanan tersebut harus diawali dengan pemerintahan yang bersih.


Dalam kesempatan itu Bupati Baddrut Tamam juga memaparkan lima program prioritas yang telah dilaksanakan selama ini. Yang meliputi bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan reformasi birokrasi. 


“Komitmen tidak adanya jual beli jabatan merupakan implementasi dari reformasi birokrasi tersebut. Reformasi birokrasi sangat penting karena kami berkomitmen agar kabupaten ini mampu berdaya saing dengan beberapa kabupaten kota maju di Indoensia,” puingkasnya. (mas)


×
Berita Terbaru Update