SURABAYA (DutaJatim.com) – Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 di Lampung batal digelar pada 23-25 Desember 2021 setelah Pemerintah memutuskan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia menjelang liburan Natal dan tahun baru (Nataru). Silang sengkarut terjadi terkait apakah Muktamar NU dimajukan atau diundur sampai akhir Januari 2022. Polemik ini semakin membelah kubu-kubuan di antara kandidat yang terpolarisasi pada dua kelompok besar, yaitu petahana KH Said Aqil Siroj (SAS) dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Kelompok SAS disebut menginginkan Muktamar diundur pada akhir Januari 2022 agar sesuai dengan momen Harlah NU. Sementara kelompok Gus Yahya menginginkan Muktamar dipercepat pada tanggal 17-19 Desember sebelum berlakunya PPKM. Namun, empat orang yang akan memutuskan masalah itu, yaitu Rais Am, Katib Am, Ketum dan Sekjen, dinilai sudah pula diasosiasikan menjadi bagian dua kelompok calon ketum tersebut sehingga seakan sulit ditemukan solusinya.
Mantan Ketua PCI NU Jepang, Dr H Miftakhul Huda, M.Sc, yang juga Asistant Professor di Nagoya University, Jepang, melihat, prokontra soal Muktamar NU itu biasa. Beda pendapat juga lumrah di kalangan warga NU atau nahdliyyin. Namun, masalah maju atau ditundanya Muktamar harus dilihat secara objektif juga sesuai kondisinya.
“Kalau menurut saya perbedaan itu biasa, tinggal lihat objektif saja dari berbagai sisi. Misalnya, pertama, prosedural sesuai AD-ART dalam memutuskannya soal waktu pelaksanaan Muktamar. Kedua, objektif melihat kondisi penanganan Covid-19. Ketiga, mengikuti petunjuk atau nasihat kiai khos atau Majelis Tahkim,” katanya kepada DutaJatim.com dan DutaIndonesia.com, Rabu 24 November 2021.
PCI NU atau NU internasional sendiri belum memberikan usulan resmi soal waktu pelaksanaan muktamar ini. Meski demikian Miftakhul Huda berharap agar polemik ini sekadar dinamika yang sehat saja di antara warga nahdliyin yang bergembira menyambut muktamar. “Jadi bukan persaingan tidak sehat yang menjurus kampanye hitam sehingga menyakiti para kontestan maupun para penggembira masing-masing kandidat,” kata ahli teknologi nano lulusan Jepang asal Pekalongan Jawa Tengah ini.
Miftakhul Huda menegaskan bahwa maju atau mundurnya pelaksanaan muktamar NU tidak akan berpengaruh pada calon ketua umum PBNU. Pasalnya, jadi tidaknya seseorang sebagai ketum PBNU sudah ditakdirkan. “Insya Allah yang bakal jadi calon sudah diputuskan oleh Allah SWT,” ujarnya. Hal ini menjawab isu bahwa mundurnya pelaksanaan muktamar membuat para penguasa politik maupun kapital bisa lebih intens menggalang dukungan untuk calon yang didukungnya. Miftakhul Huda juga wanti-wanti agar Pemerintah dan pihak lain tidak ikut campur dalam Muktamar NU.
“Yang paling penting itu, pemilihan ketum ini dilaksanakan secara guyub rukun, tidak saling kampanye hitam maupun menjatuhkan dan sesuai prosedur yang ada. Kita perlu wanti-wanti juga pemerintah jangan ikut campur. Mendukung atau memuluskan salah satu kandidat. Kalau itu ada gejala akan terjadi, ini perlu dicegah. Mereka (pelaku intervensi) perlu diajak ngopi. Baik yang memberi dan diberi (politik uang misalnya) perlu diajak ngopi dan ditanya siapa yang menyuruhnya,” katanya sambil bercanda.
Sebelumnya Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia - New Zealand, Prof Nadirsyah Hosen, juga menyarankan agar PBNU melakukan tiga hal penting terkait polemik muktamar. Pertama, keputusan untuk tanggal pelaksanaan Muktamar sebaiknya jangan hanya diputuskan oleh empat orang saja, tapi juga melibatkan Majelis Tahkim yang berisikan 11 ulama sepuh.
"Idealnya Rais Am, Katib Am, Ketum dan Sekjen bemusyawarah bersama dengan 11 ulama dalam Majelis Tahkim, dan juga mendengar langsung persiapan Muktamar dari Ketua SC (Panitia Pengarah) dan Ketua OC (Panitia Pelaksana)," ujar Gus Nadir, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan kepada media kemarin.
Menurut dia, tujuh belas orang inilah yang sebaiknya bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. "Musyawarah adalah tradisi para ulama yang harus dijaga kelangsungannya. Majelis Tahkim memang dirancang untuk menengahi berbagai persoalan krusial di Muktamar," ucapnya.
Kedua, lanjutnya, pertimbangan keputusan tanggal Muktamar sebaiknya berdasarkan kondisi objektif persiapan di lapangan dan juga materi atau bahan Muktamar dalam berbagai komisi (program kerja, bahtsul masail, rekomendasi, dll). Di samping itu, KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Majelis Tahkim juga bisa meminta masukan objektif dari Satgas Covid dalam forum musyawarah tersebut.
"Pendek kata, keputusan harus diambil berdasarkan data dan fakta kondisi objektif, bukan karena kontestasi kedua kelompok. Dengan demikian kalau secara objektif bisa dipercepat, kenapa harus ditunda? Sebaliknya, kalau kondisi objektif memang harus ditunda, kenapa dipaksakan untuk dipercepat? Sesederhana itu sebetulnya," katanya.
Adapun Majelis Tahkim ini diketuai oleh KH Ma'ruf Amin yang juga Wakil Presiden RI. Sementara 10 anggota lain yakni Mustasyar PBNU, di antaranya Ahmad Mustofa Bisri, Anwar Manshur, TGH Turmudzi Badaruddin, dan Dimyati Rois. Kemudian, Habib Lutfi bin Yahya, Rais Syuriyah PBNU Nurul Huda Jazuli, Abuya Muhtadi Dimyathi, pengasuh pesantren Nurul Cholil Bangkalan Zubair Muntashor, Ali Akbar Marbun, dan Khotibul Umam.
Ketiga, kata Gus Nadir, Muktamar NU ke-34 ini memiliki momentum yang sangat penting dalam perjalanan 100 tahun NU. Itu sebabnya tema Muktamar yang dipilih adalah “100 tahun NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Membangun Peradaban Dunia”. Muktamar NU akan menerjemahkan tema penting ini guna membuat semacam peta-jalan (road map) dan cetak-biru (blue print) kesiapan warga NU memasuki abad kedua berkhidmat baik dalam konteks nasional maupun global.
Gus Nadir mengatakan, Muktamar NU bukan hanya soal pemilihan atau regenerasi kepengurusan, tapi lebih besar dari itu, yaitu soal peranan NU dalam mempersiapkan warganya di tengah perubahan sosial. "Jangan sampai perdebatan masalah penentuan tanggal Muktamar hanya membuat Muktamar seolah sebagai kontestasi pemilihan nakhoda belaka. Akan sangat tragis dan ironis kalau menjelang momen 100 tahun NU, terjadi polarisasi yang amat tajam di tubuh NU. Ini tentu saja akan mengganggu kerja keumatan atau khidmat NU ke depannya," jelasnya.
Lewat ketiga poin penting di atas, Gus Nadir mengetuk nurani para kandidat dan tim suksesnya agar mengedepankan semangat berkhidmat, ketimbang larut dalam kontestasi. Menjadi sebuah harapan bagi semua warga NU agar Muktamar NU ke-34, tanggal berapapun kelak diputuskan waktu pelaksanaannya, bisa menjadi Muktamar yang bermartabat, berkualitas dan bermanfaat (3B).
Gus Nadir juga berharap agar para Kiai dan masyayikh yang zuhud, ikhlas dan tak masuk kubu-kubuan, agar selalu berkenan mendoakan persiapan dan pelaksanaan Muktamar sehingga semuanya diridhai oleh Allah Swt.
Tidak Kondusif
Sebelumnya para petinggi PBNU saling berbalas argumen menjelang Muktamar ke-34 NU. Selain Sekjen PBNU Helmy Faishal sebelumnya menyebut muktamar diundur, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kemudian mengusulkan muktamar sebaiknya dimajukan. Kemudian salah seorang Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga memberikan pernyataan soal kondisi PBNU tak kondusif sehingga muktmar perlu dimajukan.
Komentar Gus Ipul dibalas Habib Muhammad Salim Al Jufri yang meminta agar Walikota Pasuruan itu tidak mengeluarkan pernyataan provokatif. Gus Ipul dan Habib Salim sama-sama merupakan Ketua PBNU. "Mayoritas menghendaki muktamar dipercepat. Idealnya dipercepat seminggu dari jadwal," kata Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan, sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU tahun 2021, Muktamar NU seharusnya dilakukan pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Hasil Munas dan Konbes juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan Muktamar bisa dimajukan atau dimundurkan jika mendesak. Keputusan untuk memajukan muktamar selanjutnya diputuskan oleh PBNU. "Saat ini mayoritas menginginkan Muktamar dipercepat karena menunda Muktamar pada Januari tahun 2023 tak menjamin pandemi telah melandai," terang Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyayangkan pernyataan Sekjen PBNU yang menyebut Muktamar harus ditunda. Padahal ada opsi lain yakni mempercepat Muktamar. "Mempercepat ini adalah sejalan imbauan pemerintah. Terlalu terburu-buru kalau menyatakan Muktamar ditunda sebab menunda itu punya banyak implikasi," ujarnya.
Muktamar NU dipercepat juga sangat mungkin dilakukan. Jumlah peserta juga bisa dikurangi misalnya dengan mengurangi peserta yang luring. Sementara yang daring diperbanyak.
"Dipercepat dengan prokes ketat, jumlah peserta dikurangi online diperbanyak. Panitia pada dasarnya sudah siap. Menunda bisa jadi menyebabkan komplikasi yang luar biasa. Menambah banyak masalah. Karena suasana PBNU saat ini sudah tidak kondusif," pungkasnya.
Habib Salim menilai pernyataan Gus Ipul provokatif. "Kalau menggunakan asosiasi umum, makna tidak kondusif bisa berarti PBNU sedang kacau balau, situasi kantor sedang tidak mendukung untuk terjadinya aktivitas. Ini provokatif sekali lho," urai Habib Salim dalam keterangan tertulis kepada wartawan kemarin.
Sebagai sesama pengurus PBNU, Habib Salim berharap semua pihak tetap tenang. Dia meminta tidak ada pihak yang terseret pada provokasi-provokasi yang tidak semestinya.
"Kita semua keluarga besar NU harus tetap memberikan dukungan untuk menciptakan suasana yang teduh. Jangan mudah terjebak pada propaganda negatif macam begini," ujar Habib Salim.
Habib Salim menjelaskan situasi kantor PBNU adem ayem seperti biasa. Sejumlah kegiatan lembaga dan badan juga berjalan tanpa kendala. "Saya memang tidak terlalu sering ke kantor PBNU. Tapi insyaallah masih aktif mengikuti perkembangan di PBNU. Maaf-maaf ya, Gus Ipul itu Ketua PBNU yang hanya aktif pada saat ada momentum politik, muktamar atau pemilu. Beliau di grup WA saja tidak pernah nongol. Mana tahu kondisi PBNU dan perkembangan tentang SK-SK PWNU dan PCNU," tuturnya.
Gus Ipul merespons balik pernyataan Habib Salim. Gus Ipul menegaskan hanya mengungkap fakta mengenai situasi PBNU. "Saya tidak provokatif, saya menggungkapkan fakta, itu aja. Itu hasil pertemuan dengan teman-teman wilayah, saya mengungkapkan fakta saja," kata Gus Ipul saat ditemui di Pasuruan, kemarin.
Dia mempersilakan pernyataannya terkait fakta-fakta yang ada di PBNU dibantah, jika memang tidak benar. "Kalau tidak benar ya dibantah saja faktanya," lanjut dia.
Gus Ipul menyebut banyak permasalahan yang membuat PBNU tidak kondusif. "Sekali lagi, kondisi di PBNU saat ini sudah tidak kondusif. Ada masalah politik dan administrasi yang mengganggu konsolidasi organisasi, seperti banyak SK mati yang tiba-tiba hidup sendiri tanpa ada tanda tangan Rois Aam. Ini masalah yang serius," ujar Gus Ipul.
Dia juga menegaskan sebanyak 27 PWNU di Indonesia mendukung keinginan Rais 'Am PBNU KH Miftachul Akhyar agar Muktamar NU dipercepat. "Ada 27 pengurus wilayah, 25 merupakan Ketua Tanfidziyah PWNU dan 2 Rais Syuriah PWNU semalam bertemu dan mendukung keinginan Rais 'Am agar Muktamar dipercepat," kata Gus Ipul.
Sebelumnya, Rais 'Am PBNU KH Miftachul Akhyar memerintahkan PBNU untuk mempercepat Muktamar, karena kondisi di Bulan Januari 2022 belum tentu akan lebih baik dibandingkan Desember 2021. Menurut Gus Ipul, sebagai pimpinan tertinggi maka keinginan Rais 'Am ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan PBNU. Sebanyak 27 PWNU yang mendukung percepatan Muktamar NU di antaranya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel dan Kalbar.
Selain itu juga Bali, NTT, NTB, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku Utara serta Papua Barat. Dukungan untuk percepatan Muktamar kali ini dilakukan usai 27 PWNU bertemu di Jakarta pada Sabtu (21/11) malam lalu. (gas/det)
No comments:
Post a Comment