SURABAYA | DutaJatim.com - Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) akan terus berjuang meminta Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk pembangunan desa. Khususnya dari APBD Pemprov Jatim. Setelah melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Jatim pada Jumat (8/4/2022) sore, para pengurus AKD Jatim berencana melakukan audiensi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Selanjutnya, mereka juga akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk kemajuan desa itu ke Pemerintah Pusat dan DPR.
"Iya nanti kami akan izin ke Pembina (Dwi Putranto Sulaksono, Red.) dulu untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Jatim sebelum berjuang ke Jakarta, sekalian minta maaf dan menjelaskan adanya miskomunikasi kemarin saat Musda AKD Jatim di Kota Batu. Kami juga ingin menyampaikan hasil Musda AKD Jatim serta mengundang Beliau di acara pelantikan pengurus AKD Jatim yang baru hasil Musda Kota Batu. Selain itu, sebagian pengurus AKD Jatim, mungkin ketua, sekjen, bendahara, bisa ke Jakarta dulu mengantar surat permohonan audiensi ke Mendagri. Baru kalau sudah ada kepastian diterima, kita bisa ajak pengurus AKD Jatim lain ikut audiensi dengan Mendagri," kata Bendahara AKD Jatim, Saifullah Mahdi (Sandi), kepada DutaIndonesia.com, Minggu (9/4/2022).
AKD Jatim meminta dilibatkan secara penuh dalam setiap pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sebagai elemen penting di basis desa, mereka berharap perhatian pemerintah, khususya Pemprov Jatim, dapat lebih optimal lagi, mengingat kekuatan bangsa dan negara ini ada di desa. Bila desa makmur warganya sejahtera, negara pun pasti akan berjaya.
Aspirasi agar Pemerintah, khususnya Pemprov Jatim, menambah alokasi anggaran untuk desa itu disampaikan para kepala desa yang tergabung dalam AKD Jatim saat menggelar audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, Jumat (8/4/2022) sore. Dalam kesempatan itu, pimpinan Dewan siap mengawal perjuangan AKD Jatim hingga berhasil.
"Kami datang menemui pimpinan DPRD Jatim dengan tujuan memperjuangkan masalah desa. Biar ada pemerataan pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur," kata Ketua AKD Jawa Timur, H. Munawar S.I.P. saat ditemui di Gedung DPRD Jatim seusai pertemuan dengan Anwar Sadad. Untuk itu, kata Kades Rosep Kec.Blega Kabupaten Bangkalan, ini Pemerintah mutlak harus lebih memperhatikan pembangunan desa. Perhatian ini di antaranya adalah menambah alokasi anggaran dalam kaitan pemberdayaan masyarakat desa. Secara spesifik mereka berharap 10 persen dari APBD Jawa Timur dapat dialokasikan untuk pembangunan desa.
Munawar menjelaskan aspirasi ini bukan berarti pihaknya kecewa atau tidak puas pada pemerintah, tapi hal itu merupakan kondisi riil yang harus dilakukan untuk memajukan bangsa dan negara, yakni melalui peningkatan pembangunan desa. Lebih khusus lagi, kata dia, aspirasi semacam itu disuarakan AKD Jatim agar pembangunan dapat merata termasuk dirasakan oleh seluruh desa di Jawa Timur.
"Kami berharap ke depan kami dilibatkan dalam pembangunan di Jawa Timur," katanya.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, menyambut positif perjuangan AKD Jatim. Bahkan dia siap mengawalnya hingga berhasil. Gus Sadad, sapaan akrab politisi Partai Gerindra itu menyadari pentingnya pembangunan desa untuk kemajuan bangsa dan negara dan peran penting kepala desa sebagai elemen utama di tingkat desa.
"Harapannya, beliau datang ke sini untuk menjadikan kepala desa sebagai bagian dari elemen penting pembangunan di Jawa Timur," ujar Gus Sadad yang merupakan Ketua Partai Gerindra Jatim tersebut.
Gus Sadad mengungkapkan, selama ini Pemprov Jatim sebetulnya sudah memiliki berbagai program yang diantaranya menyasar pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya, program Jatim Berdaya maupun program Jatim Puspa.
Hanya saja, ternyata banyak dari kepala desa mengaku belum memahami program tersebut. "Saya kira ini juga terletak pada pola komunikasi," jelas Gus Sadad.
Aspirasi semacam ini disebut Gus Sadad penting. Sebab, menjadi upaya semakin menguatkan bahwa pembangunan memang memerlukan keterlibatan penuh berbagai elemen. Mulai dari para kepala daerah, legislator bahkan hingga para kepala desa dan masyarakat.
Sementara itu, terkait aspirasi alokasi 10 persen dari APBD Jatim agar mengalir ke desa, disebut Gus Sadad bakal ditampung oleh Dewan. Sebab, hal ini juga harus dilakukan kajian mendalam. Politisi asal Pasuruan itu berjanji, hasil dari kajian nantinya bakal menjadi bahan diskusi selanjutnya, termasuk diskusi melibatkan para pengurus AKD Jatim. (gas/bdh)
No comments:
Post a Comment