MOJOKERTO (DutaJatim.com) – Pemkab Mojokerto, kalangan penggilingan padi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) kompak mencari solusi mengatasi mahalnya harga beras. Pemerhati masalah pertanian yang juga Sekretaris LSM Masyarakat Mojokerto Peduli Pertanian (MMPP), Ir Sutrisno, MSc, misalnya, mengusulkan 5 langkah mencegah mahalnya harga beras di Mojokerto.
Pertama, kata dia, Pemerintah melalui Bulog wajib membeli gabah petani saat panen. Kedua, meningkatkan peran Gapoktan. Ketiga, membuat aturan pembatasan menjual beras keluar daerah. Keempat, menghidupkan lumbung desa di setiap desa, dan kelima menjual beras murah di setiap desa sampai ke dasa wisma.
"Saat panen raya, Bulog bisa membeli gabah sebanyak-banyaknya dari petani. Untuk distok dan diproses jadi beras dan dijual saat ada gejala harga beras akan mahal. Lalu peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di setiap kecamatan diberdayakan. Artinya, pengurus Gapoktan dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah pertanian. Utamanya, memperlancar penyaluran dan mencegah kelangkaan pupuk bersubsidi. Lalu meningkatkan sumberdaya petani, meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di setiap desa. Pengurus Gapoktan juga harus bisa bekerja sama dengan perangkat desa dan petani dengan baik dan saling menguntungkan," katanya kepada DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu (20/9/2023).
Dikatakan, setiap desa perlu mengaktifkan kembali lumbung desa. Untuk itu perangkat desa, petani, dan tokoh masyarakat harus bersatu menghidupkan lumbung desa. Saat panen, pengurus bisa mengisi lumbung desa dengan gabah dari petani.
"Caranya, pengurus bisa membeli gabah dari petani dengan harga yang berlaku di pasaran saat itu. Pengurus bisa menjual gabah atau beras ke anggota dengan harga yang wajar. Tidak boleh gabah atau beras dari lumbung desa dijual ke warga di luar desa kecuali stoknya berlebih," katanya.
Untuk mensukseskan program lumbung desa dibutuhkan gudang penyimpanan gabah atau beras serta modal untuk membeli gabah petani. Untuk itu biaya membangun gudang dan modal awal sebaiknya dikoordinasikan dengan Pemda setempat.
"Ini penting agar pengadaan gudang lumbung desa tidak menyalahi aturan hukum. Perangkat dan pengurus lumbung desa bisa minta petunjuk Pemda dulu. Termasuk menentukan dana membuat gudang lumbung desa itu dari mana. Apakah dari ADD, atau dana lain dari Pemda. Boleh tidaknya, sebelum menggunakan dana itu, sebaiknya pengambil keputusan berkoordinasi dengan bidang hukum dan pemerintahan desa di Pemda. Ini agar di kemudian hari tidak ada implikasi hukum dalam menggunakan dana desa. Kalau boleh yo monggo kalau tidak boleh sebaiknya jangan dilanggar,”katanya.
Selanjutnya, kata Sutrisno, Pemda perlu mengeluarkan aturan melarang menjual gabah atau beras ke luar Mojokerto. Apalagi jika Mojokerto diprediksi akan terjadi kelangkaan beras atau harga beras mahal.
"Agar operasi pasar (OP) beras murah tepat sasaran, Bulog harus menjualnya di setiap desa sampai ke tingkat dasa wisma. Dengan cara itu, bisa dipastikan beras murah yang dipakai OP tidak mungkin salah sasaran," katanya.
Sementara itu, Perkumpulan Penggilingan Padi (Perpadi) Kab. Mojokerto, Agus Mulyohadi, mengatakan, pemerintah perlu secepatnya menemukan solusi mengatasi dan mencegah munculnya persaingan pembelian gabah antara pengusaha bermodal besar di tingkat petani. Meski hal itu menguntungkan petani, namun dalam jangka panjang bisa berpengaruh pada stok beras di daerah itu juga.
Menurut Agus, di Kabupaten Mojokerto tidak ada pembatasan menjual beras keluar Mojokerto. Hal ini bisa membuat harga beras semakin mahal, karena stok beras di Mojokerto semakin menipis.
"Itu terjadi jika di Mojokerto tidak ada aturan yang membatasi menjual beras keluar Mojokerto. Seyogyanya kondisi seperti sekarang ini, saat produksi gabah di tingkat petani menurun akibat musim kemarau, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan penting itu. Salah satu poinnya adanya pembatasan pembelian gabah oleh perusahaan bermodal besar yang dibawa keluar dari Mojokerto," katanya.
Agus juga mendukung gagasan menghidupkan lumbung desa. Pasalnya gerakan lumbung pangan di desa-desa keberadaannya cukup vital saat terjadi kekurangan beras. "Stok pangan di lumbung desa sangat dibutuhkan warga desa saat terjadinya kelangkaan beras," ujarnya.
Hasil pertanian yang disimpan di lumbung desa saat musim paceklik bisa membantu meringankan beban masyarakat dalam mengatasi kekurangan bahan makanan utamannya beras. "Tujuannya menstabilkan stok dan harga beras di daerah itu," ujarnya.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, merespon aspirasi warga itu. Dia pun akan mengkaji sekaligus menindaklanjuti hal itu dengan lembaga terkait yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah (TPID).
Bupati juga mengkaji dugaan adanya beberapa usaha penggilingan padi bermodal kecil menghentikan operasionalnya di mana hal itu dibahas dalam rapat tim TPID. "Kini tim cek lapangan untuk mengetahui berapa jumlahnya, dan akar masalahnya usaha ini berhenti operasional itu apa?" katanya. (bas)
GN/GATOT SUSANTO
Pasokan beras di Pasar Larangan Sidoarjo lancar dari daerah Jombang, Kediri, dan Bondowoso. Namun pedagang menyebut harga beras mengalami kenaikan.
PRODUKSI BERAS CENDERUNG BERKURANG
Pasokan Lancar, Harga Beras Naik
SIDOARJO (GN) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam orasinya di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Jumat 15 September 2023 lalu sempat menyinggung ancaman krisis pangan. Termasuk di Indonesia. Bahkan, Presiden mengaku kesulitan mencari negara untuk mengimpor beras imbas sejumlah negara membatasi ekspor pangannya, termasuk India, yang baru saja menghentikan ekspor komoditas tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2023, Senin (11/9/2023), memprediksi akan terjadi defisit beras di dalam negeri sebanyak 0,09 juta ton di bulan September ini dan 0,27 juta ton di bulan Oktober 2023. Produksi beras di dalam negeri ditaksir hanya sebanyak 2,46 dan 2,28 juta ton, sementara konsumsi diperkirakan sebanyak 2,55 juta ton per bulan.
Namun demikian, pantauan di sejumlah pasar beras di sejumlah kota, hingga Rabu (20/9/2023), stok masih aman. Sejauh ini pasokan beras dari daerah juga masih lancar.
Misalnya di pedagang beras Pasar Larangan Sidoarjo. Hampir semua toko terlihat menyimpan beras cukup banyak. Sebagian malah ada yang baru saja diturunkan dari truk. Seperti di Toko Pasar Induk Grosir milik Firli Fransisca.
"Tidak sampai langka seperti yang terjadi pada minyak goreng atau gula. Pasokan beras masih lancar. Hanya saja, harganya memang naik. Stok cukup tapi harga naik sekitar Rp 500-1.000 per kilogramnya. Harga beras tidak naik tinggi, sebab kalau sudah naik susah turunnya, tidak seperti komoditas lain," kata Firli Fransisca, pedagang beras di Pasar Larangan Sidoarjo, kepada Global News, Rabu kemarin.
Firli menjual beras 5 kg dan 25 kg. Misalnya beras merek Kota harga sebelumnya untuk 5 kg sebesar Rp 67.500 naik menjadi Rp 68.000. "Untuk Parianom harga Rp 66.500 dan Wipie Rp 65.500 untuk 5 kg. Belum naik. Saya tidak menjual satu kiloan. Yang ada 5 kg dan 25 kg. Saya kira saat ini masih ada panen, jadi pasokan beras ke kami juga lancar, Ndak tahu nanti," katanya.
Menurut Firli, beras Kota dan Parianom dipasok dari Jombang, sementara merek Pari Tunggal dari Kediri dan merek Samudera dari Bondowoso.
Kondisi serupa terlihat di Pasar Babadan Balerejo Madiun. Kenaikan harga beras jenis premium antara Rp 500 sampai Rp 1.000 per kilogram. Seperti terlihat di Toko Yuli Tarmuji. "Harga beras premium Rp 12.500 kemasan 1 kg. Naik antara Rp 500 hingga Rp 1.000," kata Tarmuji, pemilik toko beras tersebut. Dia membenarkan pasokan beras lancar sebab sekarang musim panen.
Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UM Kabupaten Madiun, Hendah Dwi Wijayani,mengatakan, memang ada kenaikan harga beras. Untuk beras medium Rp 12.000 per kilogram atau naik Rp 500 per kilogram. Sedang untuk beras Premium Rp 13.500 per kg juga naik Rp 500 per kg.
"Kami akan mengadakan operasi pasar. Tapi untuk jadwalnya masih menyusul," katanya kepada Global News, Rabu (20/9/2023).
Operasi Pasar di Jatim
Pemprov Jatim juga sudah menggelar operasi pasar untuk menahan laju kenaikan harga beras dan komoditas lain. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sempat meninjau secara langsung operasi pasar murah dalam rangkaian Hari Jadi ke-78 Provinsi Jatim yang digelar di depan Pendapa Kabupaten Jombang, Minggu (17/9/2023).
Operasi pasar yang digelar sekaligus untuk stabilisasi harga bahan pokok (bapok) ini diselenggarakan Pemprov Jatim lewat koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim bersama Bulog. Beberapa item bahan pokok yang disediakan dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Misalnya beras medium dengan harga jual Rp 10.200/kg, gula pasir dengan harga Rp 13.000/kg, minyak goreng dijual dengan harga Rp 13.000/liter, telur ayam ras dengan harga jual Rp 23.000/kg, dan bawang putih dijual harga Rp 28.000/kg.
Khofifah mangatakan, operasi pasar murah di Jombang ini merupakan titik ke-16. Sehari sebelumnya dia juga meninjau langsung pelaksanaan pasar murah di Kab. Bondowoso. Rencananya kegiatan ini akan digelar secara bergilir di berbagai titik di Jawa Timur. Di mana di setiap titiknya diwajibkan ada beras, minyak goreng dan gula yang dijual murah di bawah harga di pasar.
"Kita siapkan harga sembako yang lebih murah dari harga di pasaran, kemarin kami melakukan hal yang sama persis seperti ini di Bondowoso begitu juga di tempat-tempat yang lain. Semoga ini bisa meringankan beban masyarakat," ungkapnya.
Khofifah menegaskan, operasi pasar murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok utamanya beras. Karena diketahui, harga beras saat ini sedang mengalami kenaikan.
"Saat ini Pemprov Jawa Timur terus membangun sinergitas bersama untuk memberikan stabilisasi harga sembako utamanya beras. Harapannya masyarakat bisa mengakses sembako dengan harga lebih murah sehingga lebih terjangkau," urainya.
Terkait kenaikan harga beras, Khofifah kembali menegaskan bahwa komoditas itu dipicu naiknya harga Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP) sejak masuk ke tempat penggilingan. Kenaikan tersebut membuat harga beras di pasaran mengalami kenaikan hingga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Saya sampaikan bahwa GKG dan GKP sampai di penggilingan itu memang harganya sudah di atas HET. Namun, kita juga berharap kenaikan di penggilingan ini akan bisa dinikmati oleh para petani kita," harapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, bahwa kenaikan harga beras di banyak wilayah membuat Jatim harus menyuplai beras di lebih banyak wilayah di Indonesia. Hal ini karena biasanya Jatim menyuplai 16 provinsi di luar Sulawesi Selatan dan di luar Sumatera. Bahkan saat ini Riau dan Bangka Belitung juga disuplai dari Jatim.
"Jadi, saat ini kita terus melakukan berbagai ikhtiar untuk bisa menyiapkan kebutuhan warga bangsa bukan hanya untuk warga Jawa Timur," pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian Gubernur Khofifah kepada masyarakat Jombang. Ia menyebut operasi pasar murah dan penyerahan sejumlah bantuan untuk masyarakat Jombang adalah hal sangat membahagiakan.
"Atas nama masyarakat dan Pemkab Jombang kami sampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu yang telah hari ini membahagiakan masyarakat Jombang," kata Bupati Mundjidah.
Sebagai informasi, harga bahan pokok rata-rata di Kab. Jombang per tanggal 17 September 2023 antara lain Beras medium Rp 10.633/kg dengan HET Rp 10.900/kg, Minyakita Rp 14.833/liter dengan HET Rp 14.000/liter, Gula pasir Rp 13.167/kg dengan HET Rp 14.500/kg, dan Telor ayam ras Rp 25.860/kg dengan HET Rp. 27.000/kg.
Tampak hadir Wakil Bupati Jombang, dan jajaran Forkopimda Kab. Jombang, Sekda Kab. Jombang, Ka. Disperindag Prov. Jatim, Ka. Bakorwil Bojonegoro, Ka. Dinsos Prov. Jatim, Ka. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim, Karo Perekonomian Setda Prov. Jatim, dan segenap pimpinan BUMD Prov. Jatim.
Sebelumnya, Presiden Jokowi, dalam orasinya di Institut Pertanian Bogor pada Jumat, 15 September 2023, memaparkan perkiraannya soal tantangan yang berpotensi akan dihadapi Indonesia, termasuk soal krisis pangan. Ia menyinggung soal upaya kerasnya memperbesar cadangan strategis nasional untuk beras.
“Mau impor juga barangnya sulit didapatkan, tidak seperti yang lalu. Sekarang mencarinya sangat sulit, karena (negara-negara) ingin menyelamatkan rakyatnya, memberi makan rakyatnya sendiri-sendiri,” kata Jokowi dalam pidatonya di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB.
Indonesia tengah menjajaki peluang untuk mengimpor beras dari India hingga China. Jokowi menyinggung rencana ini saat mengunjungi gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor pada Senin, 11 September 2023. Menurut Presiden, dia telah berbicara dengan sejumlah kepala negara dan pemerintahan seperti Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li Qiang, untuk kemungkinan impor beras lagi.
Indonesia baru saja mengimpor beras dari Kamboja, seperti terungkap saat Jokowi menyambut Perdana Menteri Hun Manet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 September 2023. Presiden menyebut Indonesia akan mengimpor 250 ribu ton beras dari Kamboja.
Pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg selama 3 bulan mulai September-November 2023. Bantuan itu diberikan kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang diharapkan bisa menahan laju kenaikan harga beras yang terus pecah rekor dalam sebulan terakhir. Artinya, selama 3 bulan ke depan, pemerintah akan menggelontorkan sekitar 640 ribu ton beras untuk bantuan pangan.
Presiden Jokowi juga memerintahkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog segera menggelontorkan beras ke pasar-pasar, termasuk Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Lalu apakah beras di dalam negeri masih tersedia?
Badan Pusat Statistik (BPS) saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2023, Senin (11/9/2023) memprediksi akan terjadi defisit beras di dalam negeri sebanyak 0,09 juta ton di bulan September dan 0,27 juta ton di bulan Oktober 2023. Di mana, produksi beras di dalam negeri ditaksir hanya sebanyak 2,46 dan 2,28 juta ton, sementara konsumsi diperkirakan sebanyak 2,55 juta ton per bulan.
"Dalam beberapa bulan ke depan hingga awal tahun 2024, produksi beras akan memasuki level terendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dikutip Rabu (13/9/2023).
"Ini berdasarkan luas panen padi nasional yang relatif akan menurun dan juga produksi padi nasional diperkirakan akan menurun. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu memang trennya di akhir tahun akan mengalami titik terendah. Jadi Oktober, November, Desember, Januari adalah bulan-bulan produksi terendah," jelasnya.
Dengan demikian, kata dia, akan ada potensi defisit beras. "Mulai bulan Juli sebenarnya (defisit beras sudah terjadi), berlanjut Agustus, September, Oktober, sampai awal tahun (2024)," katanya.* gas/her/wis
%20Komisi%20VI,.jpeg)
No comments:
Post a Comment