SURABAYA (DutaJatim.com) - Bos Trans Media--yang membawahi stasiun televisi Trans7 --, Chairul Tanjung alias CT, "turun gunung" sowan ke Ponpes Lirboyo pada Kamis (23/10/2025). Hal itu diketahui dari keterangan Direktur Operasional Trans Media, Latif Harnoko, saat beraudiensi dengan perwakilan Aliansi Santri Nderek Kiai (ASRI) yang menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jatim. Audiensi dipimpin oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf.
“Insya Allah Pak Chairul Tanjung datang Kamis jam 10.00 dan semoga ini akan bisa lebih jelas,” kata Latif Harnoko di depan para santri dan anggota DPRD Jatim.
Latif Harnoko menyampaikan permohonan maaf terbuka sekaligus memaparkan langkah korektif. “Saya secara pribadi dan seluruh jajaran, dengan kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf kepada para kiai dan sesepuh yang ada di sini,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa program “Expose Uncensored” telah dihentikan permanen, unggahan terkait di media sosial ditutup, serta mitra rumah produksi yang membuat episode tersebut dikenai sanksi.
“Kami jatuhkan sanksi tidak boleh masuk lagi ke Trans7 dan juga seluruh channel yang ada di Trans7. Itu instruksi langsung dari Chairul Tanjung, tanpa kecuali,” tegasnya.
Seluruh penanggung jawab program internal baik manajer dan administrasi, kata dia, juga sudah dipecat secara tidak hormat. "Terima kasih bapak-bapak semua yang hadir di sini. Apa pun yang terjadi, ini bagi kami hikmah, pasti ada pelajaran bagi kami,” katanya.
Sebelumnya ribuan santri anggota ASRI menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (21/10/2025). Mereka yang sebagian besar alumni Pondok Pesantren Lirboyo itu menyampaikan tuntutan terkait tayangan “Expose Uncensored” Trans7 yang dinilai menghina kiai dan pesantren.
Dalam aksinya, massa membawa berbagai bendera organisasi serta sejumlah spanduk berisi tuntutan. Salah satunya bertuliskan, “Ngaji Akhlak Bareng Trans7, Sekali Boikot Tetap Boikot, Cabut Izin Trans7.” Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap program Xpose Uncensored yang tayang di saluran televisi Trans7 pada 13 Oktober 2025 yang dinilai telah merendahkan nilai-nilai luhur pesantren.
Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, kemudian mempersilakan perwakilan santri masuk ruangan sidang untuk beraudiensi. Mewakili para santri, Koordinator Asri, Dimasduki, menjelaskan bahwa aksi ini diikuti oleh perwakilan santri dan alumni pondok pesantren dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dia menegaskan, semangat para santri untuk memperjuangkan marwah kiai lahir dari ketulusan hati, bukan karena paksaan atau imbalan apa pun.
“Kami selaku Aliansi Santri Nderek Kiai, Alhamdulillah berkat inayah dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kita semua bisa hadir di sini. Saudara-saudara kami, para santri dari seluruh Jawa Timur, sejak tadi malam sudah berkumpul di Masjid Al Akbar Surabaya," katanya.
Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi para santri dengan berkoordinasi bersama komisi terkait, khususnya yang membidangi komunikasi dan digital. “Kemarin juga sudah ada pertemuan di Jakarta, dan hasil rangkuman ini akan kami sampaikan di sana. Aksi protes dan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jawa Timur ini juga akan menjadi bahan pertimbangan penting,” kata politisi asal PKB ini.
Tuntutan yang disampaikan Aliansi Santri Nderek Kiai antara lain Mengecam penayangan video Xpose Uncensored di Trans7. Menuntut owner Trans Media untuk meminta maaf secara langsung kepada Kiai Anwar Manshur dan menyiarkannya secara live di seluruh jaringan Trans Media, serta menghapus video penghinaan yang telah tersebar di media sosial.
Menuntut pemberhentian dan proses hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan video Xpose Uncensored Trans7. Mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses laporan hukum yang disampaikan para santri. Lalu meminta DPRD Jatim mengawal regulasi media yang lebih tegas dan mendidik, serta mendorong KPID untuk menelaah tayangan Xpose Uncensored Trans7 atas dugaan pelanggaran regulasi, dengan tuntutan agar izin siar Trans7 dicabut.
Ketua KPID Jatim, Royin Fauziana, memaparkan bahwa aduan publik atas tayangan 13 Oktober 2025 telah diteruskan ke KPI Pusat dan dicatat dalam jumlah ratusan. KPI Pusat pada 15 Oktober 2025 menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara program dimaksud, merujuk pasal yang terkait larangan merendahkan individu/kelompok atas dasar SARA.
KPID Jatim juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan kini berada pada Komdigi, sehingga KPID/KPI tidak lagi mengeluarkan rekomendasi perpanjangan izin penyiaran.
“Setelah adanya UU Omnibus Law, izin tersebut langsung di take over oleh Komdigi, sehingga KPI pusat ataupun KPID sudah tidak memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perpanjangan ataupun rekomendasi pembuatan lembaga penyiaran baru,” jelasnya.
Sedang perwakilan Polda Jatim menyatakan laporan masyarakat sedang ditangani Direktorat Siber, dengan meminta pendapat Dewan Pers untuk memastikan konstruksi pasalnya. Polisi menekankan prinsip kehati-hatian penegakan hukum, sekaligus mengonfirmasi fasilitasi pertemuan pihak Trans7 dengan Lirboyo.
Selain di Surabaya, aksi serupa digelar di Kediri. Ribuan santri dan alumni Pondok Pesantren Lirboyo membanjiri jalanan Kota Kediri, Selasa (21/10), dalam aksi damai yang digelar menjelang Hari Santri Nasional 2025. Aksi ini digalang oleh Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL) bersama PCNU Kota Kediri sebagai bentuk protes terhadap tayangan salah satu program televisi Trans7 yang dinilai melecehkan martabat kiai dan pesantren.
Dipimpin langsung oleh KH Abu Bakar Abdul Jalil (Gus Ab) selaku Ketua PCNU Kota Kediri, massa aksi berjalan tertib dari Lapangan Brawijaya menuju Kantor Bupati Kediri dengan semangat dan seruan moral yang menggema di sepanjang jalan. Meski pihak Trans7 telah melakukan klarifikasi dan silaturahim, Gus Ab menegaskan perjuangan moral ini belum selesai.
"Trans7 sudah banyak melakukan hal, tetapi Pak Chairul Tanjung sampai hari ini juga belum menyampaikan permohonan maaf secara langsung,” tegas Gus Ab di hadapan ribuan santri.
Tuntutan HIMASAL pun jelas: Chairul Tanjung, selaku pemilik dan penanggung jawab Trans7, diminta datang secara pribadi untuk meminta maaf langsung kepada KH Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Selain itu, mereka mendesak adanya tayangan permohonan maaf resmi di televisi nasional, disertai program khusus pemulihan citra pesantren.
* sir/wis
No comments:
Post a Comment