Unira, AJP dan DPRD Bedah Buku “Menyoal Akuntabilitas DPRD”

 

Kadarisman  ( dua dari kiri) dan Prof Marwiyah ( tiga dari kiri)

PAMEKASAN (DutaJatim.com) - Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) kelahirannya yang ke 17 Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) bekerjasama dengan Universitas Madura (Unira) dan DPRD Pamekasan, Rabu (12/11/25) menggelar bedah buku “Menyoal Akuntabilitas DPRD” karya Dr. Kadarisman Sastrodiwirjo mantan Wakil Bupati Pamekasan, serta Temu Akbar Jurnalis se-Madura. 

Kegiatan yang berlangsung di Hall Laboratorium Bersama Unira itu selain dihadiri Kadarisman Sastrodiwirdjo selaku penulis buku, beberapa orang pembedah buku yang dihadirkan antara lain Prof Dr Siti Marwiyah Rektor Unitomo Surabaya, Dr Nadir Dekan FH Unira, Ali Masykur Ketua DPRD Pamekasan dan Samsul Arifin, Jurnalis senior Pamekasan.

Acara yang juga dihadiri Bupati Pamekasan Dr KH Kholilurrahan SH MSi, diikuti oleh unsur Forkopimda, jajaran pimpinan OPD, pimpinan DPRD Pamekasan, seluruh anggota dan pengurus AJP, pengurus organisasi jurnalis se Madura. Bertindak sebagai moderator Sukriyanto jurnalis AJP dari Radio Karimata FM.

Dalam sesi pembukaan Rektor Unira Dr Gazali mengatakan kini eranya  kampus berdampak. Karena itu perguruan tinggi perlu bersinergi dengan banyak pihak. Bersinergi, kata dia,  untuk maju bersama bukan berkompetisi bersama.  Kalau sebelumnya dikenal tripel helix lalu penta helix sekarang era multi helix.

“Yang kerja sama dan multi helix adalah pemerintah, akademisi atau perguruan tinggi, dunia usaha atau industry, media massa, komunitas dan masyarakat sipil,  lingkungan. Bisa dikatakan kerja sama hari ini antara Unira, AJP dan DPRD merupakan kerja sama saling menguntungkan khusus bagi kampus Unira,” katanya.

Dengan media, lanjut Gazali, kampus memiliki hubungan yang simbiosis mutualisme. Kampus membutuhkan media untuk menyebarkan informasi, promosi, membangun reputasi, pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat menuju kampus berdampak.

Ketua AJP Khoirul Umam menegaskan organisasi yang dipimpinnya memiliki kepedulian atas banyak aspek kehidupan khususnya dalam isu kemanusiaan. 

 “Mohon dimaklumi kalau teman teman kami pada saat tertentu tampak keras ketika mengkritik. Itu wujud kepedulian, “ ucapnya.

Ia menyampaikan AJP pada tahun 2024 lalu AJP  berfokus pada jejaring dan kesehatan. Dan pada tahun 2025 ini focus pada karya ilmiah. AJP juga akan menyusun dan memublikasikan buku sebagai bukti bahwa AJP tidak sekadar berbicara.

Bupati Pamekasan, Kholilurrahman menyampaikan  buku karya Kadarisan Sastrodiwirjo yang dibedah merupakan referensi penting. Dia menyampaikan apresiasi atas kontribusi AJP dalam membangun Pamekasan. Ia menilai peran jurnalis bukan hanya sebatas profesi, melainkan panggilan hati dalam mengawal kehidupan publik.

“Alhamdulillah angka kemiskinan sudah turun menurut BPS. Padahal awalnya diprediksi baru akan turun pada 2027. Ternyata saya dapat kabar saat ini penurunan angka kemiskinan itu telah terjadi. Saya yakin pencapaian itu ada jasa jurnalis,” ujarnya.

Peran media, kata Bupati Kholil, sebagai cermin dan penuntun, sehingga pemerintahan berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi erat dengan jurnalis. Ia berharap momentum Refleksi 17 Tahun AJP dapat memperkuat jalinan antara pemerintah dan insan pers.

Sementara itu Kadarisman Sastrodiwirjo saat menyampaikan poin isi buku yang ditulisnya diantaranya mengungkapkan kinerja DPRD dalam fungsi pengawasan belum optimal, indikatornya  tingkat korupsi di Pamekasan (hasil penelitian tahun 2014) masih tinggi ketiga di Jawa Timur. Penyebabnya karena sebelum menjabat anggota DPRD tidak bersinggungan dengan pemerintahan.

“Juga karena banyak yang tergantung pada patron kiai, banyak yang menganggap anggota DPRD sebagai mata pencaharian bukan pengabdian dan latar belakang pendidikan sebagian besar anggota DPRD Pamekasan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan,” ungkapnya.

Meski demikan dia melihat kinerja DPRD Pamekasan ( hasil penelitian tahun 2024) sangat bagus dengan menorehkan prestasi berupa penilaian keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pertama di Madura dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sementara Prof Dr Siti Marwiyah menilai jarang ada buku tentang akuntabilitas DPRD. Yang ada akuntabilitas  pemerintahan. Dalam buku ini ada tuntutan agar DPRD bersinergi dengan rakyat. Buku ini juga sangat penting karena hadir dalam waktu yang tepat dimana rakyat sangat faham dan membutuhkan  transparansi dan akuntabilitas DPRD.

“Buku ini juga sangat bermanfaat bagi kalangan pejabat di Pemkab, para anggota DPRD. Saya yakin jika buku ini bisa dihadirkan di toko toko buku besar akan laris, karena sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, akademisi, pejabat, masyarakat umum yang butuh pencerahan tentang peran dan akuntabilitas  DPRD. (mas)