Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Jangan Semua Beban Dilempar ke Jamaah dan Travel Umrah

Friday, May 8, 2026 | 08:36 WIB Last Updated 2026-05-08T01:36:49Z



Oleh: Ulul Albab

-Akademisi dan Analis Kebijakan Publik

-Ketua Litbang DPP AMPHURI


LONJAKAN harga tiket penerbangan umrah dalam beberapa waktu terakhir akibat eskalasi geopolitik Timur Tengah telah menimbulkan tekanan serius bagi industri umrah nasional. Harga tiket yang melonjak drastis bukan hanya mengganggu stabilitas bisnis penyelenggara umrah, tetapi juga memukul kemampuan masyarakat untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci.


Situasi ini harus dilihat secara jernih dan proporsional. Memang benar, maskapai menghadapi kenaikan biaya operasional akibat perubahan rute penerbangan, peningkatan premi asuransi, risiko keamanan kawasan, serta keterbatasan slot dan seat penerbangan. Namun di sisi lain, seluruh kenaikan itu tidak bisa serta-merta dibebankan habis kepada konsumen, dalam hal ini travel umrah dan para jemaah.


Karena jika semua risiko industri penerbangan langsung dipindahkan ke masyarakat, maka yang terjadi bukan lagi penyesuaian bisnis yang sehat, tetapi ketimpangan beban dalam rantai ekosistem umrah.


Travel umrah saat ini berada pada posisi yang sangat sulit. Mereka tidak mungkin menaikkan harga secara ekstrem karena harus menjaga keberlangsungan pasar dan kepercayaan jemaah. Tetapi di sisi lain, mereka juga tidak memiliki kemampuan menyerap kenaikan tiket dalam jumlah besar secara terus-menerus. Akibatnya, banyak travel berada dalam tekanan margin yang sangat berat.


Yang lebih memprihatinkan, dampaknya akhirnya kembali kepada jemaah. Banyak calon jamaah adalah masyarakat kelas menengah yang telah menabung bertahun-tahun demi bisa berangkat umrah. Kenaikan biaya mendadak dapat membuat keberangkatan tertunda, bahkan gagal.


Karena itu, situasi ini tidak boleh dibiarkan mengikuti mekanisme pasar semata tanpa intervensi kebijakan dan empati industri.


Pemerintah perlu mengambil peran, bukan hanya sebagai regulator administratif, tetapi sebagai pelindung ekosistem pelayanan ibadah umat. Demikian pula maskapai penerbangan perlu melihat bahwa penerbangan umrah bukan sekadar rute komersial biasa, tetapi bagian dari pelayanan sosial-keagamaan yang menyangkut jutaan umat Islam Indonesia.


Dalam konteks itulah, AMPHURI memandang perlu adanya langkah-langkah konkret dan realistis agar industri umrah nasional tetap sehat tanpa memberatkan masyarakat.


Pertama, pemerintah perlu memfasilitasi forum khusus antara asosiasi umrah dan maskapai penerbangan untuk membahas stabilisasi harga tiket umrah selama masa krisis geopolitik. Forum ini penting agar ada transparansi komponen biaya serta ruang negosiasi yang lebih berkeadilan.


Kedua, pemerintah perlu mendorong skema harga khusus atau kuota seat khusus umrah bagi penyelenggara resmi. Selama ini travel umrah sering membeli tiket dengan mekanisme pasar reguler yang sangat fluktuatif. Padahal umrah adalah pasar besar dan terjadi tidak hanya sekali tapi terus berulang, yang semestinya dapat memperoleh perlakuan khusus berbasis volume.


Ketiga, maskapai diharapkan tidak menerapkan lonjakan harga secara berlebihan (over pricing) pada musim tertentu dengan memanfaatkan situasi krisis. Dunia usaha membutuhkan keuntungan, tetapi industri juga membutuhkan keberlanjutan dan rasa keadilan.


Keempat, perlu dibuka ruang kerja sama jangka panjang antara asosiasi dan maskapai melalui kontrak tahunan, block seat kolektif, atau skema harga bertingkat agar volatilitas harga tidak terlalu membebani anggota travel.


Kelima, pemerintah perlu memperluas akses dan alternatif penerbangan umrah melalui diplomasi aviasi dengan berbagai maskapai internasional. Semakin terbuka pilihan maskapai dan rute, semakin sehat pula struktur harga pasar.


Keenam, perlu dipikirkan pemberian insentif tertentu bagi penerbangan umrah pada masa krisis, baik berupa kemudahan slot, efisiensi biaya bandara, maupun dukungan regulasi tertentu agar harga tiket dapat lebih terkendali.


Di sisi internal, AMPHURI juga perlu mengambil langkah konsolidatif, yaitu: membangun pusat informasi harga tiket real time; melakukan negosiasi kolektif dengan maskapai; mengonsolidasikan keberangkatan anggota; serta membangun solidaritas industri agar tidak terjadi persaingan tidak sehat di tengah situasi sulit.


Krisis ini sesungguhnya harus menjadi ujian bersama. Maskapai membutuhkan keberlangsungan bisnis. Travel membutuhkan kepastian operasional. Jemaah membutuhkan perlindungan. Dan pemerintah membutuhkan stabilitas pelayanan ibadah umat. Karena itu, solusi tidak boleh dibangun dengan cara membebankan seluruh tekanan kepada pihak paling bawah, yakni jemaah dan travel umrah.


Jika ekosistem ini ingin tetap sehat, maka semangat yang harus dikedepankan adalah berbagi beban, bukan saling memindahkan beban. Sebab, sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa ibadah umrah bukan sekadar pasar penerbangan, tetapi bagian dari pelayanan umat yang harus dijaga bersama dengan rasa tanggung jawab, empati, dan keadilan.(*)


No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update