PAMEKASAN – Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar Nahdliyin diharapkan mampu berperan aktif pada Pilgub Agustus mendatang. Warga NU diharapkan mampu membuat sejarah baru dengan menjadikan warga NU sebagai gubernur, bukan wakil gubernur.
“Warga NU terbesar itu tidak berada di Jawa Barat, Kalimantan atau Papua, Nahdliyin terbesar berada di Jawa Timur. Jadi sudah saatnya ke depan provinsi ini dipimpin orang NU sendiri,” ungkap Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf di sela-sela acara Sarasehan Nasional “Mewaspadai Gejala Kebangkitan Komunisme di Indonesia” di Kampus STAIN Pamekasan, Selasa (12/3).
Dikatakan, warga yang mayoritas dan sangat potensial ini harus mempunyai implikasi terhadap kehidupan sosial dan politik. Karena situasi seperti ini sudah terjadi sejak kemerdekaan hingga saat ini, sehingga sudah saatnya warga NU Jawa Timur menciptakan sejarah yakni ada warga NU yang menjadi gubernur di Jatim. Gubernur yang berasal dari NU, kata Slamet, akan memudahkan menjalankan segala program dan kebijakannya.
“NU di Jatim sudah membuat sejarah dengan resolusi jihad dan Muktamar Sitobundo. Jadi, sudah saatnya warga NU membuat sejarah baru dengan memilih dan menjadikan Nahdliyin menjadi gubernur, bukan wakil gubernur,” tegasnya.
Acara dengan ribuan mahasiswa dan mahasiswa itu juga dihadiri KH Hasyim Muzadi, dalam keterangan persnya Sekjen ICIS ini sangat mendukung Khofifah untuk maju pada pemilihan gubernur mendatang. Menurutnya, gubernur dari NU sangat diperlukan untuk memberikan dan perlindungan pengembangan umat, sehingga ada perubahan bagi masyarakat Jatim.
“Bentuk perjuangan kami tidak hanya pada jabatan gubernur tapi yang pertama bagaimana membuat Pemilu yang bersih tanpa pencurian suara, bagaimana APBD yang tidak diselewengkan, birokrasi yang sehat dan sebagainya, semua itu tidak bisa diatasi dengan wakil gubernur,” paparnya.
Kepada seluruh peserta sarasehan, Slamet dan Kiai Hasyim berharap kepada Nahdliyin untuk mewaspadi gejala kebangkitan komunisme di negeri ini dengan tidak memilih para wakil rakyat calon untuk legislatif, yudikatif dan eksekutif yang beraliran komunis, apalagi dengan dicabutnya Tap MPR yang membuat antek-antek komunis bebas berkeliaran. * dumas
No comments:
Post a Comment