-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Enam Strategi Menkop Kembangkan Industri Halal Indonesia, Apa Saja?

Kamis, 28 November 2019 | 09.20 WIB Last Updated 2019-11-28T02:20:58Z


MALANG (DutaJatim.com) -  Pengembangan ekonomi syariah di kalangan koperasi dan UMKM membutuhkan strategi khusus. Hal ini diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam percaturan industri syariah global yang berkembang sangat pesat. Bahkan, bagi Indonesia sangat ironis.  Pasalnya, dengan pangsa pasar muslim yang sangat besar, industri syariah negeri ini ternyata kalah jauh tertinggal dengan industri syariah di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim.  

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki membeber  data perkembangan industri syariah global, di mana  Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 2 untuk busana muslim, dan ranking 10 untuk keuangan syariah. Untuk produk makanan halal, malah belum masuk 10 besar dunia.

Saat ini untuk produk makanan halal masih diduduki UEA, Malaysia, Brazil. “Selain itu juga Oman, Jordan, Australia, Brunei, Pakistan, Sudan, dan Qatar," kata Teten saat memberikan paparan pada acara International Halal & Thayyib Conference 2019 di Kampus Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Rabu (27/11/2019). Acara ini dibuka Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.


Menkop menjelaskan bahwa pihaknya akan menjalankan beberapa program strategis dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Ada Enam Strategi Menkop Kembangkan Industri Halal Indonesia, Apa Saja?

Pertama, akan melakukan perluasan pasar produk dan jasa dengan fokus pada sektor busana Muslim. 

Kedua, akselerasi pembiayaan dan investasi, dengan fokus pada keuangan syariah.

"Kita akan mendongkrak penyaluran dana bergulir dengan prinsip syariah melalui LPDB KUMKM, fasilitasi KSPPS untuk menjadi penyalur KUR, hingga fasilitasi KSPPS untuk menjadi penyalur kredit Ultra Mikro," kata Teten.

Ketiga, memberikan kemudahan dan kesempatan berusaha. Di antaranya, dengan deregulasi, omnibus law, HAKI, kebijakan afirmasi untuk perpajakan, pengupahan, dan sertifikasi. "Di samping itu, kita akan memasukkan produk UMKM ke dalam e-katalog. Intinya, kita akan menerapkan pelayanan satu pintu," kata Teten.

Keempat, meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus halal food. Dalam hal ini, Kemenkop akan membuka konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal.

Kelima, pengembangan kapasitas manajemen SDM dengan fokus halal travel. "Kita akan mengembangkan wellness tourism berbasis inklusif business, peningkatan kapasitas usaha di bifang ecotourism, dan pengembangan SDM pengelola homestay," kata Menkop seraya berharap Pemda gencar membangun homestay agar pariwisata memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Strategi keenam adalah koordinasi lintas sektor. "Kita akan terus menggaungkan strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui kebijakan satu pintu," tukas Teten.


Enam Strategi Menkop Kembangkan Industri Halal Indonesia segera diwujudkan agar industri halal di negeri ini bisa sejajar dengan negara lain yang mendominasi produk syariah.

Center of Excellence

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Brawijaya Prof Nuhfil Hanani menegaskan, pihaknya bertekad menjadikan studi halal menjadi Center of Excellence, pusat-pusat pertumbuhan studi tentang halal. Baik dari aspek material halal, teknologi yang berbasis proses produksi halal, gizi dan kesehatan, penguatan regulasi halal, pengembangan ekonomi halal yang didukung keuangan Islam, pariwisata dan media halal, pengembangan literasi dan penguatan masyarakat.

"Universitas Brawijaya juga bertekad untuk mempelopori penciptaan tenaga handal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memajukan industri halal dari jenjang S1. Juga menggalakkan forum-forum ilmiah yang mengkaji secara rutin perkembangan ekosistem halal. Salah satunya dengan mengadakan International Halal Festival setiap tahun," kata Prof Nuhfil.

Menurut Prof Nuhfil, keterkaitan ekonomi halal, industri halal, dan sistem keuangan Islam, menjadi faktor penentu bagi perkembangan ekosistem halal secara keseluruhan. Kita mengakui bahwa kita cukup terlambat untuk memulai menekuni sektor ini. Bandingkan dengan negara jiran Malaysia yang lebih satu dasawarsa membangun kebijakan terpadu ekosistem halal. Negara menjadi faktor kunci di sini," ucap Prof Nuhfil.

Dengan menghitung potensi pasar yang luar biasa, lanjut Prof Nuhfil, Indonesia adalah konsumen produk halal terbesar di dunia. Maka terjunnya Indonesia dalam pembangunan ekosistem halal akan memberikan perubahan yang sangat besar, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk dunia.

"Ke depan, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai konsumen terbesar, tetapi juga produsen terbesar produk halal dunia", pungkas Prof Nuhfil. (ara/wis)

×
Berita Terbaru Update