-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Wapres KH Ma'ruf Amin: Jangan Jadi 'Tukang Stempel Halal' Produk Asing

Rabu, 27 November 2019 | 15.27 WIB Last Updated 2019-11-27T08:27:56Z


MALANG (DutaJatim.com) - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap Indonesia bukan hanya menjadi 'tukang stempel' halal untuk produk dunia yang masuk pasar dalam negeri. Indonesia seharusnya menjadi produsen dan eksporter produk halal tersebut. Karena itu, produk halal Indonesia harus berkualitas baik.

"Pengembangan dan perluasan industri produk halal menjadi penting karena kita tidak ingin hanya menjadi konsumen. Apalagi hanya sebagai 'tukang stempel' halal bagi produk-produk dunia yang masuk ke Indonesia," kata Kiai Ma'ruf Amin saat membuka Internasional Halal & Thayyib Conference 2019 di Universitas Brawijaya, Jalan Veteran, Kota Malang, Rabu (27/11/2019) hari ini.

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, bangsa Indonesia seharusnya menjadi produsen. Bahkan harus mampu mengekspor produk halal tersebut. Pasalnya, potensi produk untuk pasar halal dunia sangat besar. 

"Bukan hanya produk makanan dan minuman halal, tapi juga jasa pariwisata, fashion muslim, media, dan entertainment muslim, serta kosmetik dan obat-obatan," katanya.
Kiai Ma'ruf pun mengapresiasi Konferensi Internasional Halal & Thoyyib 2019. Event ini dinilai penting untuk mempromosikan industri halal di Indonesia sebagai backbone ekonomi nasional.

"Acara ini, menurut saya, sangat penting untuk mempromosikan industri halal di Indonesia. Sebagai backbone ekonomi nasional," katanya.
Menurut Wapres, pasar halal dunia memiliki potensi sangat besar. Pada 2017, produk pasar halal dunia mencapai USD 2,1 triliun dan akan berkembang terus menjadi USD 3 triliun pada 2023.

"Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita, yang saat ini baru berkisar 3,8 persen dari total pasar halal dunia," katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan laporan Global Islamic Economic Report tahun 2019, Brasil merupakan eksporter produk halal nomor 1 di dunia dengan nilai USD 5,5 miliar. Disusul Australia dengan nilai USD 2,4 miliar.

"Pada 2018, Indonesia telah membelanjakan USD 214 miliar untuk produk halal atau 10 persen dari pangsa produk halal dunia dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lain," ujar Kiai Ma'ruf.

Namun Wapres mengaku akan lebih gembira jika produk-produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tersebut diproduksi dan dihasilkan sendiri oleh Indonesia. "Dan kita dapat menjadi eksporter produk-produk halal untuk pasar halal dunia," katanya.

Kualitas Rendah

Namun itu masih jauh panggang dari api bila  produk bersimbol Islam banyak yang masih berkualitas rendah. Kasus tersebut dinilai membawa dampak buruk bagi perkembangan industri halal di Indonesia.

"Banyak contoh produk dan jasa menggunakan label halal atau setidaknya dilekatkan dengan kehalalan dengan menggunakan simbol-simbol Islam tetapi justru berkualitas rendah. Tidak terjamin bahkan cenderung mengeksploitasi umat Islam," ujar Kiai Ma'ruf.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan pangsa pasar produk halal terbesar, perlu dijaga dari pemanfaatan simbol-simbol dan penggunaan label halal yang tidak sesuai tersebut. Ma'ruf juga mengungkap ada investasi yang dikaitkan dengan simbol-simbol Islam tetapi bodong. Begitu juga dengan jasa travel yang dikaitkan dengan simbol-simbol Islam tetapi tidak memberikan pelayanan semestinya.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kasus-kasus tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan industri halal di Indonesia," katanya.

Kiai Ma'ruf menambahkan, pengembangan industri halal harus dilakukan atas dasar kepentingan umat, bangsa, dan negara. Dengan visi untuk menyediakan produk terbaik dan bermanfaat (Halalan Thayyiban). 

Jangan justru mengeksploitasi menggunakan label halal atau simbol-simbol Islam. Sebagaimana visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan produk halal juga harus bersifat universal.

"Saya mengharapkan produk halal bukan hanya untuk masyarakat Muslim, tetapi dapat bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, tanpa memandang perbedaan yang ada," katanya.

Menurut Ma'ruf, pemerintah memiliki keinginan untuk memperkuat dan mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang difokuskan pada beberapa hal.

Pertama, pengembangan dan perluasan industri produk halal. Kedua, pengembangan dan perluasan keuangan syariah. Ketiga, pengembangan dan perluasan dana sosial syariah serta pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Kiai Ma'ruf menegaskan, momentum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah saat ini penting untuk dijaga. Sebab, Presiden Joko Widodo telah memberikan dukungan politik yang kuat.

Selain semakin terbangunnya kerangka regulasi keuangan syariah yang memadai, juga ada perbaikan ekosistem yang semakin mendorong meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

"Bapak Presiden bersama saya akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dan akan memperkuat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. Usulan revisi Perpres tersebut akan mencakup perluasan lingkup keuangan syariah. Diperluas menjadi lingkup ekonomi dan keuangan syariah. Perubahan struktur kelembagaan dengan Presiden sebagai ketua dan Wakil Presiden sebagai ketua harian, serta perubahan lain yang diperlukan," pungkasnya

Info lebih lanjut soal masalah kehalalan bisa di klik DI DINI 

(det/ara)
×
Berita Terbaru Update