Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menlu Retno Marsudi dalam jumpa pers pelepasan tim penjemput WNI dari China di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/2/2020).
JAKARTA (DutaJatim.com) - Hari ini, Sabtu 1 Februari 2020, tim evakuasi menerbangkan 245 WNI dan lima anggota tim dari Bandara Wuhan Provinsi Hubei, China, pulang ke Indonesia. Sebanyak 250 orang dari China itu akan dikarantina di Pulau Natuna lebih dulu untuk menjalani pemeriksaan medis.
Namun warga dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau menolak daerah tersebut dijadikan sebagai tempat isolasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China. Alasannya Pemerintah Pusat tidak memberi tahu pemda setempat dan warga khawatir terjangkit virus iblis itu.
Pemerintah Pusat pun memberi alasan ke warna Natuna. Pemerintah memastikan lokasi observasi aman dan jauh dari permukiman.
"Protokol kesehatan di antaranya yang harus kita penuhi, kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dan yang terbaik dan terpilih adalah wilayah Natuna," ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam jumpa pers pelepasan tim penjemput WNI dari China di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/2/2020).
Hadi menjelaskan Natuna memiliki pangkalan militer dengan fasilitas rumah sakit yang dikelola Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Natuna, menurut Hadi, juga memiliki landas pacu (runway) yang berdekatan dengan wilayah yang akan dijadikan kawasan isolasi alias observasi.
"Sehingga nanti saudara-saudara kita yang datang langsung turun dari pesawat masuk ke tempat penampungan," sambung dia.
Tempat penampungan yang disiapkan, menurut Hadi, memiliki daya tampung 300 orang yang sudah dilengkapi fasilitas penunjang kebutuhan hingga toilet dan dapur.
"Sedangkan jarak dari hanggar atau kita katakan gedung sampai ke tempat penduduk kurang-lebih 5-6 km. Kemudian menuju dermaga kurang-lebih 5 kilometer, sehingga dari hasil penilaian itu memenuhi syarat untuk protokol kesehatan sehingga Natuna dipilih menjadi tempat transit sementara sampai dinyatakan bebas bisa bertemu keluarga," papar Hadi.
Tidak Koordinasi
Seperti dikutip dari Antara, warga menggelar aksi demonstrasi menolak Natuna jadi tempat isolasi WNI dari China.
Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Ngesti Yuni Suprapti di Tanjungpinang, Sabtu siang, menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.
Karena itu, tambah dia, Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.
"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," ucapnya.
Ngesti mengemukakan DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu. Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.
"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.
Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.
Ia mengatakan penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan.
"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya.
Ngesti menjelaskan semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan. Kalau dikatakan WNI di Wuhan itu aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna.
"Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai," tambahnya. (det/ara)
No comments:
Post a Comment