Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Kadin Sebut Tak Ada PHK Akibat Corona, Begini Kata Pengusaha

Thursday, March 12, 2020 | 08:04 WIB Last Updated 2020-03-12T01:04:54Z


JAKARTA (DutaJatim.com) – Para pengusaha resah dengan dampak serius maraknya virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Namun kalangan pengusaha memastikan hingga kini belum ada perusahaan yang merumahkan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penyebaran virus Corona yang membuat perekonomian terhambat.

"Mereka memastikan perlambatan ekonomi ini, perusahaan tetap berjalan, tidak ada PHK, so far baik," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani saat konferensi pers terkait penyebaran Covid-19 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Meski demikian, Rosan membeberkan, beberapa industri memang terpukul akibat merebaknya virus Corona. Salah satunya di sektor elektronik. Beberapa perusahaan memang ada hubungan perdagangan dengan China, negara asal virus Corona. Dengan adanya wabah ini, kegiatan ekspor-impor perusahaan terganggu.

Sebut saja, kata Rosan, ada perusahaan elektronik TV yang biasanya sehari melakukan produksi hingga 5.000 TV, tapi kini hanya bisa memasok separo atau 2.500 TV per hari.

“Impor kita dan China itu elektronik, hape (handphone), TV, itu memang terdampak. Saya tahu ada perusahaan yang produksi 5.000 TV per hari, sekarang jadi 2.500 per hari, ini kan shock supply demand," kata Rosan.

Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan adalah antisipasi agar penyebaran virus corona tidak terus meluas sehingga perekonomian bisa kembali berjalan normal. "Tetapi kalau kita lihat, secara overall, perusahaan masih oke, masih bagus, mereka antisipasi," tandasnya.

Pernyataan Kadin Indonesia itu sedikit berbeda dengan sebelum mereka menghadap Presiden Jokowi. Kepada CNBC Indonesia, Rosan mengaku dampak virus corona bagi dunia usaha sudah sangat terasa, mulai dari masalah hambatan bahan baku industri sampai terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan karyawan di sektor paling parah kena dampak corona seperti pariwisata khususnya perhotelan dan travel agent. Karena itu, Kadin harus membahasnya dengan Presiden Jokowi.

Fakta di lapangan juga menunjukkan kecemasan di kalangan industri. Misalnya, perusahaan biro perjalanan Star Jet di Plaza Lagoi Bintan, Kepulauan Riau, memutuskan hubungan kerja (PHK) sebanyak 150 karyawan. Langkah PHK ditempuh lantaran bisnis perusahaan lesu sejalan dengan wabah virus corona di berbagai negara.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Indra Hidayat saat ditemui di Bintan mengatakan PHK mulai diberlakukan oleh Star Jet per 1 Maret 2020. Namun, secara prosedural Disnaker masih menunggu surat izin dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani, sempat pula mengatakan hotel mengalami penurunan pengunjung cukup dalam sehingga berdampak pada pendapatan usaha. Bahkan, mereka sudah ada yang mulai merumahkan karyawan.  Ini dilakukan sebagai langkah efisiensi karena penyumbang terbesar biaya operasional hotel dan restoran adalah biaya tenaga dan biaya listrik. Dia mencatat, tingkat okupansi hotel turun 30%, sehingga mempengaruhi pendapatan hingga anjlok 50%.
"Ini penyumbang terbesar biaya perhotelan. Sekarang, hotel dengan kondisi tersebut sudah mulai membicarakan dengan karyawan, khususnya untuk keberlangsungan perusahaan. Mereka melakukan giliran bekerja atau dirumahkan," katanya kepada CNBC Indonesia, di Jakarta, kemarin. 

Industri Elektronik Terpukul

Seperti kata Rosan, pengusaha elektronik juga mengeluhkan dampak virus corona yang menghantam China hingga melumpuhkan Wuhan, Provinsi Hubei. Padahal wilayah tersebut merupakan kawasan industri pemasok bahan baku elektronik ke Indonesia.

Ketua Gabungan Elektronika dan Alat-Alat Rumah Tangga (GABEL), Oki Widjaja, mengungkapkan produsen elektronik di Indonesia sudah dua bulan tak menerima suplai bahan baku dari China.

"Sekarang ini kita sudah tidak menerima shipment (pengiriman) dari China. Itu kira-kira 2 minggu sebelum tahun baru Imlek, itu mereka sudah stop karena karyawannya pada pulang kampung. Itu kira-kira pertengahan Januari sampai saat ini sudah 2 bulan," kata dia kemarin.

Padahal Indonesia amat bergantung pasokan bahan baku dari Negeri Tirai Bambu. Namun virus corona membuat pabrik bahan baku di sana ikut berhenti beroperasi.  "Produsen-produsen yang berada di Indonesia ini mengimpor komponen-komponennya dari China. Jumlahnya bervariasi antara 40% sampai 80% dari nilai produk akhirnya," jelas dia.

Saat ini produsen hanya bergantung pada stok bahan baku yang biasanya mampu bertahan selama 1 hingga 1,5 bulan. Masalahnya sudah 2 bulan tidak ada tambahan bahan baku sehingga akan segera habis. "Jadi kami memperkirakan kalau sampai akhir Maret ini disrupsi (gangguan) dari supply chain itu terus terjadi maka banyak industri yang kehabisan bahan baku untuk memproduksi produk-produknya," tambahnya.

Karena itu Oki Widjaja mengungkapkan sebagian pabrik elektronik di Indonesia terancam stop beroperasi mulai April 2020. "Yang mengkhawatirkan sekali, bila ini benar-benar shipment (pengiriman) dari komponen-komponen (elektronik) itu sampai tidak terjadi sampai akhir bulan ini, pasti kami akan menghentikan produksi, sebagian dari kami akan menghentikan produksi," katanya.

Namun pihaknya mendengar kabar kalau beberapa pabrik di China, khususnya di Wuhan, sudah mulai kembali beroperasi untuk memproduksi bahan baku. Tapi pihaknya khawatir itu tidak bisa memenuhi kebutuhan Indonesia. Apalagi diyakini pabrik bahan baku di sana belum beroperasi optimal.

"Tidak semua karyawan hadir di pabrik. Jadi ada yang masih khawatir. Mungkin antara 20-40% saja karyawan yang ada di pabrik-pabrik yang sudah buka itu. Jadi belum full production capacity-nya terjadi," jelasnya.

Untuk itu, Oki Widjaja pun menjelaskan, para produsen terpaksa harus merumahkan karyawan namun secara bergantian. "Mungkin kami akan rolling giliran untuk sebagian dulu yang bekerja, sebagian lagi dirumahkan. Ini bergantian," katanya.

Pihaknya pun meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turun tangan untuk memberi pengertian kepada para serikat buruh. Tujuannya agar buruh mengerti keadaan yang memaksa sehingga mereka harus dirumahkan.  "Jadi bila terjadi disrupsi (gangguan) terhadap produksi kami ya mereka itu bisa menerima gitu," katanya.

Di tengah situasi yang sulit seperti sekarang, pihaknya juga ingin pemerintah memberikan bantuan terhadap karyawan pabrik yang terimbas virus corona ini.

 "Mungkin ada bantuan dari pemerintah, ada support, dukungan untuk karyawan itu. Yang kita tahu kan sekarang pariwisata sudah mendapat perhatian, sudah akan diberikan bantuan Rp 10,3 triliun. Tapi kami belum dapat informasi untuk industri manufaktur apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin pemerintah juga lagi pusing ya," tambahnya.

Pajak Penghasilan

Harapan itu tampaknya dijawab oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menkeu  memaparkan, pemerintah bakal menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus corona. Dengan demikian, perusahaan atau karyawan tidak perlu memotong pajak penghasilannya. 

"Pada dasarnya tadi disampaikan, paket stimulus fiskal terdiri dari beberapa hal yang saya sampaikan, mengenai PPh 21, yang akan ditanggung pemerintah untuk industri," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (11/3/2020). 

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, hal tersebut merupakan satu dari empat kebijakan terkait insentif fiskal yang bakal ditelurkan oleh pemerintah. Tiga kebijakan lain merupakan penangguhan pembayaran untuk PPH Pasal 22, PPh pasal 25 serta restitusi dipercepat untuk Pajak Penghasilan (PPN). 

"Tujuannya untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi sangat ketat, sekarang mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan paket stimulus tersebut bakal berlaku selama enam bulan setelah diundangkan.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan agar paket kebijakan tersebut bisa segera dibuat payung hukumnya. Harapannya di bulan April mendatang, stimulus tersebut sudah bisa berlaku. "(April) mudah-mudahan bisa," ujar dia.

Italia Ditutup

Sementara itu pasar keuangan di seluruh dunia bersiap menghadapi krisis terbesar sejak 2008 menyusul eskalasi virus Covid-19. Kepanikan pasar mulai terasa ketika Italia menempatkan seperempat populasinya ke dalam karantina massal, dengan kota-kota besar di utara seperti Milan dan Venezia ditutup untuk umum.

Sebanyak 16 juta warga Italia tidak diizinkan meninggalkan kawasan tinggalnya. Begitu pula warga asing, termasuk WNI terjebak di negara tersebut.

Saat ini puluhan juta manusia di seluruh dunia ditempatkan dalam karantina untuk mencegah penyebaran virus. Namun peneliti di Universitas Harvard mewanti-wanti, 70% populasi Bumi akan tertular penyakit akibat virus Covid-19 hingga tahun depan. Vaksin untuk menghadang Covid-19 diyakini baru bisa dipasarkan paling cepat satu tahun dari sekarang.

Sebagian bursa saham di Asia mencatat kemunduran terbesar sejak krisis keuangan 2008 pada pembukaan perdagangan pada Senin, (9/3). Pasar saham di Tokyo anjlok sebanyak 5%, sementara SSX di Sidney mencatat kejatuhan sebesar 7,3%, yang memusnahkan miliaran dollar AS pada nilai perusahaan dan komoditas dalam satu pekan.

Sejauh ini 110.000 orang di 99 negara tercatat mengidap Covid-19. Sementara sejumlah perusahaan di Eropa terpaksa membatasi penjualan menyusul macetnya produksi di China.

Pemerintah Italia memberlakukan aturan ketat di bagian utara, dengan menghentikan arus perjalanan dari dan keluar kota. Pemerintah juga mengancam denda sebesar 206 Euro bagi yang melanggar. CNBC melaporkan, tindakan dramatis pemerintah di Roma memicu panik pasar yang mengakibatkan anjlok sebesar 11%.

Pemerintah Jerman baru-baru ini juga menyusun paket stimulus ekonomi untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Nantinya pemerintah akan mengambilalih 60% gaji pegawai yang dirumahkan untuk sementara.

Program tersebut berlangsung hingga Oktober 2020 dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan.

Hal serupa sedang diusulkan di Inggris. Menurut laporan The Guardian, bekas Menteri Keuangan George Osborne mendesak pemerintah menerbitkan paket stimulus untuk membantu perusahaan atau pengusaha kecil. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah bantuan langsung tunai.

Saat ini kekhawatiran juga mulai mengarah kepada Amerika Serikat, menyusul derasnya koneksi dagang antara perusahaan lokal dengan sentra produksi atau pasar di luar negeri. Sejumlah pakar mewanti-wanti, AS bisa menjadi pusat episentrum wabah corona baru, layaknya di Italia atau Iran.

Sejauh ini AS mencatat 21 korban jiwa akibat Covid-19. Sementara kasus infeksi melampaui angka 500 yang muncul di 30 dari 50 negara bagian. Bekas calon presiden dan Senator Partai Republik, Ted Cruz, menempatkan diri dalam karantina selama 14 hari lantaran sempat berjabat tangan dengan seseorang yang kemudian positif mengidap Covid-19.

Lonjakan jumlah pengidap Covid-19 di AS terjadi menyusul kasus infeksi di sebuah kapal pesiar yang berada di pesisir California. Kapal Grand Princess yang menampung 3.500 penumpang dan awak kapal mencatat 21 kasus penularan.

Namun ketika Presiden AS Donald Trump meminta agar semua penumpang ditahan di dalam kapal, Menteri Sekretaris Kabinet Ben Carson mengaku pihaknya sudah memiliki rencana untuk melabuhkan kapal secara aman. Namun dia menolak membahas rencana tersebut secara detail.

"Kekhawatiran pasar tidak terbantu oleh bagaimana pemerintah AS bertindak lambat dalam menangani krisis," tulis peneliti pasar di Bank Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). "Lambatnya langkah pencegahan, minimnya transparansi seputar kebijakan dan buruknya komunikasi perihal kesehatan publik," dianggap sebagai titik lemah terbesar. (det/okz/tmp)

Foto: kemenperin.go.id

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update