-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Minta Dikawal KPK, Jokowi Akui Bansos Berbelit-belit

Rabu, 20 Mei 2020 | 14.51 WIB Last Updated 2020-05-20T07:51:45Z


JAKARTA (DutaJatim.com) – Warga terdampak wabah Covid-19 menjerit. Pasalnya, mereka semakin terjepit kesulitan ekonomi lantaran tidak memiliki penghasilan gegara tidak bisa membuka usaha, sepi pembeli, atau menjadi korban PHK. Kondisi mereka semakin terpuruk sebab bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah berupa bantuan sosial (bansos) tidak kunjung diterimanya. Selain kasus tidak tepat sasaran karena data penerima bantuan amburadul, proses pemberian bantuan juga berbelit-belit.

Karena itu Presiden Joko Widodo meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat agar lebih dipercepat. Dia mengakui masih banyak kendala penyaluran bansos di lapangan sehingga bantuan belum sampai ke tangan masyarakat.

“Memang di lapangan banyak kendala dan problemnya masalah prosedur yang berbelit-belit. Padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extraordinary,” kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) mengenai bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Selasa (19/5/2020).

Menurutnya, dibutuhkan kebijakan yang sederhana agar masyarakat bisa cepat menerima bantuan. Dengan aturan yang simple, pelaksanaan penyaluran bansos bisa lebih fleksibel.

“Sekali lagi ini butuh kecepatan oleh sebab itu aturan itu dibuat sesimple mungkin dan sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel,” ucapnya.

Sebelumnya, keluhan soal bansos disampaikan antara lain oleh Taslimah (68). Salah seorang warga RT 1/7, Dusun Cengis, Desa Sewaka, ini mengatakan, dirinya tidak mendapatkan bantuan. Padahal, dia hanya seorang janda yang mengandalkan hidup dari jualan krupuk keliling.

Ia berharap kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih teliti lagi dalam memberikan bantuan kepada warganya. Terlebih, saat pandemi corona seperti saat ini usahanya jualan kerupuk kelilingnya tidak berjalan lancar. 

"Saya sangat berharap dan minta tolong kepada Presiden Jokowi kemarin ada bantuan tapi kami tidak dapat padahal saya sudah didata, saya seorang janda yang sudah ditinggal mati suami. Sehari-hari saya makan hanya mengandalkan jual kerupuk keliling," kata Taslimah.

Dengan raut wajah sedih, Taslimah berharap agar bantuan berikutnya baik sembako maupun uang tunai yang dijanjikan pemerintah bisa kebagian. Pasalnya, penghasilan dari jualan krupuk kelilingnya tidak bisa diharapkan.

Minta Dikawal KPK

Pada bagian lain Presiden Joko Widodo juga ingin penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19, diawasi lembaga lain untuk mencegah korupsi. Lembaga tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Sistem pencegahan (bisa) minta didampingi KPK, BPKP atau Kejaksaan. Kita miliki lembaga untuk mengawasi atau kontrol untuk tidak terjadi korupsi di lapangan," ujar Jokowi saat membuka Rapat Terbatas “Prosedur Penyederhanaan Bansos Tunai dan BLT Desa” melalui telekonferensi, Selasa (19/5/2020).

Presiden Jokowi juga ingin jajarannya menyelesaikan data nama penerima bansos yang hingga kini masih tidak sinkron.

"Saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan segera mendapatkan," tukas dia.

Penyusunan nama penerima manfaat ini harus melibatkan satuan pemerintahan terkecil, seperti aparatur desa hingga RT/RW. Kemudian, Kepala Negara meminta dibuatkan mekanisme yang lebih terbuka dan transparan mengenai hal tersebut. 

"Sehingga semua bisa diselesaikan baik itu BLT Desa, bansos tunai, saya kira ini ditunggu masyarakat," tutup Jokowi. (vvn)

×
Berita Terbaru Update