BANYUWANGI (DutaJatim.com) – Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali menghapus layanan rapid test gratis untuk sopir logistik menuai protes keras dari kalangan sopir. Para sopir merasa terbebani dengan kebijakan tersebut, karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan setiap kali mengirim logistik ke Pulau Dewata.
Gelombang unjuk rasa memprotes kebijakan itu pun terus berlanjut. Bahkan, ratusan sopir sempat memblokade Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi untuk meluapkan rasa kesalnya sekaligus menyampaikan aspirasinya, sehingga arus penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk sempat terganggu.
Kapolsek ASDP Ketapang Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjungwangi, AKP Sudarso saat dikonfirmasi, Sabtu 27 Juni 2020, membenarkan kejadian itu.
“Iya kemarin (Jumat, 26 Juni 2020) memang ada demo para sopir. Mereka menuntut supaya diberlakukan rapid test gratis seperti sebelumnya,” katanya.
Sudarso mengatakan, aksi blokade yang dilakukan ratusan sopir tersebut sempat mengganggu arus penyeberangan di Pelabuhan ASDP Ketapang. “Bukan blokade. Jadi setelah unjukrasa di Terminal Sritanjung, para bapak sopir kemudian menuju ke depan pelabuhan ASDP. Sempat mengganggu (penyeberangan),” kata Sudarso.
Beruntung, aksi blokade berhasil diurai setelah pengunjuk rasa ditemui Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara. DPRD mempersilakan para sopir untuk menyuarakan aspirasinya ke gedung wakil rakyat daerah, pada hari Senin lusa, 29 Juni 2020.
“Iya kita akan menggelar hearing dengan para sopir terkait keluhan mereka mengenai rapid tes berbayar,” kata Made saat dikonfirmasi.
Menurut Made, peniadaan layanan rapid test gratis bagi para sopir logistik merupakan kebijakan dan kewenangan Pemprov Bali. Hanya saja, hal ini perlu mendapat atensi dari pemerintah daerah Banyuwangi, mengingat Kota Ujung Timur Pulau Jawa ini menjadi pintu masuk ke Bali.
“ Makanya kita undang sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kita. Pinginnya (sopir) seperti apa. Kita dengarkan dulu, baru kita akan memperjuangkan,” kata Made.
Sejauh ini, diakui Made, memang belum ada komunikasi dengan Pemprov Bali terkait penghapusan layanan rapid test gratis bagi sopir logistik tersebut. Kendati demikian, DPRD tengah berupaya untuk mengusulkan kepada pemerintah daerah agar memfasilitasi rapid test gratis bagi sopir logistik asal Banyuwangi.
“Ini masih kita kalkulasi. Termasuk berapa jumlah sopir asal Banyuwangi akan kita tanyakan saat hearing. Kita lihat dulu hari Senin seperti apa,” tutup Made yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi ini.
Seperti diketahui, per tanggal 18 Juni 2020 Pemprov Bali resmi menutup layanan rapid test bagi sopir logistik yang hendak masuk ke Pulau Dewata. Kebijakan ini merupakan keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.
“Kita memang sudah mengakhiri kegiatan itu (rapid test gratis untuk sopir logistik). Karena sudah ada surat dari Ketua Harian Gugus tugas,” terang Kepala Dishub Provinsi Bali, Samsi Gunarta, saat di Terminal Sritanjung Banyuwangi, Kamis 18 Juni 2020 lalu. (ndc)
