 |
| Saleh Partaonan Daulay |
JAKARTA (DutaJatim.com) - Sebanyak 184 proposal dari 156 lembaga lolos seleksi program Organisasi Penggerak milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Melalui program ini, Mendikbud Nadiem Makarim mengajak sejumlah organisasi berlomba membuat rencana pelatihan guru di bidang literasi dan numerasi.
Bagi yang lolos akan diberikan dana mulai Rp1 miliar- Rp20 miliar. Dana itu untuk merealisasikan pelatihan guru di jenjang pendidikan dasar dan menengah selama dua tahun.
Namun Muhammadiyah menyatakan diri keluar dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan (Kemdikbud). Untuk itu Fraksi PAN DPR RI meminta Kemdikbud berdiskusi bersama untuk mencari titik temu terkait masalah program Organisasi Penggerak ini. Pemerintah diminta serius menangani sikap tegas Muhammadiyah yang mengundurkan diri dari Organisasi Penggerak Kemendikbud.
"Sebab, Muhammadiyah itu biasanya kulturnya tidak jual mahal. Muhammadiyah biasanya selalu patuh pada aturan yang dikeluarkan pemerintah, selalu mengikuti semua aturan yang diterapkan, terutama di bidang pendidikan," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi, Rabu (22/7/2020).
Saleh meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, serius menyikapi sikap Muhammadiyah. Saleh juga sependapat dengan Muhammadiyah, bahwa lembaga CSR seharunya tak diberikan bantuan dana. Menurutnya, semestinya lembaga CSR justru membantu pemerintah memberikan dana ke lembaga pendidikan yang membutuhkan.
"Saya menangkap pesan bahwa Muhammdiyah menilai pengelolaan organisasi penggerak Kemendikbud ini tidak sesuai lagi dari hal yang semestinya. Apalagi, disinyalir itu kan ada organisasi dalam bentuk CSR ikut menerima bantuan. Nah mestinya kan CSR memberi bantuan, bukan malah justru mendapatkan bantuan," katanya.
"Nah tentu itu kan agak riskan sekali untuk diberikan ruang seperti itu. Sementara ada banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan, yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah secara khusus. Apalagi Muhammadiyah mengelola lembaga pendidikan 30 ribu pendidikan di seluruh Indonesia, dan lembaga itu sudah kontribusi nyata oleh negara ini. Karena itu, sekali lagi, tidak boleh protes dan sikap mereka ini diacuhkan," sambungnya.
Saleh lantas meminta pemerintah memanggil Muhammadiyah untuk berdiskusi bersama untuk mencari titik temu masalah ini. Dia meminta pemerintah memperhatikan dan mengkaji apa saja catatan Muhammadiyah untuk program penggerak ini. (det/wis)
