Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Rp 94 Miliar Anggaran Penanganan Covid-19 Pamekasan Baru Terserap 34%

Selasa, 21 Juli 2020 | 15.15 WIB Last Updated 2020-07-21T08:15:06Z


PAMEKASAN (DutaJatim.com) - Pemkab Pamekasan buka- bukaan secara transparan tentang rencana dan realisasi anggaran penanganan Covid 19 di wilayahnya. Hal itu terungkap  saat silaturrahmi antara Pemkab Pamekasan dengan Pengurus Jatim Corruption Watch (JCW) di Ruang Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Selasa (21/7/2020).


Pengurus JCW hadir dalam silaturrahmi tersebut dipimpin langsung oleh Ketuanya Dr HM Sajali SH MH. Mereka diterima langsung oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam yang didampingi oleh wakilnya Raja’e, Sekdakab Totok Hartono dan sejumlah pejabat piminan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan.


Dalam silaturrahmi itu HM Sajali menanyakan tentang berbagai hal, terutama tentang rancangan dan realisasi anggaran Covid 19. Selain itu Sajali juga menyampaikan berbagai saran terkait pelakasanaan pembangunan di Pamekasan, diantaranya meminta agar proyek pembangunan fisik tahun 2020 harus tetap dijalankan sekalipun dalam kondisi Covid 19.


Dalam penjelasannya Sahrul Munir, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan mengungkapkan bahwa ada dua jenis belanja yang dipakai untuk penanganan Covid 19, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang belanja langsung sebanyak Rp 5.417.403.000. Ini  ada di tiga OPD yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Waru dan RSUD Slamet Martodirjo. 


Yang kedua belanja bersumber dari belanja tidak langsung. Semula belanja itu direncanakan angka Rp  62 miliar, namun sekarang sudah dinaikkan Rp 94 miliar, sesuai rencana kebutuhan sampai bulan September tahun 2020. 


Belanja ini ada sekitar 14 SKPD yang menangani  yaitu Dinkes, RSUD Smart, RSUD Waru, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Sekda dan Kesbangpol, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Tlanakan. Untuk penanganan dampak sosialnya ada di dinas sosial, dinas koperasi, dinas pariwisata dan dinas pendidikan.


“Yang terealisasi sampai sekarang untuk belanja langsung dari total Rp 5,4 milyar terealisasi sebesar Rp 895 juta. Sedangkan dana belanja tidak langsung sebesar  Rp 94 miliar itu terealisasi sebesar Rp 33 miliar. Jadi perkiraan prosentase realisasi anggaran penangann covid ini baru sekitar 34,82 persen,” papar Sahrul.


Sementara itu Kepala Badan Pengawas Daerah Pamekasan Drs Moh Alwi MSi mengungkapkan ada 44 kebutuhan terkait Covid mulai dari Perpu Tahun 2020 sampai dengan surat edaran bupati yang harus dilaksanakan. Terkait dengan dana itu juga, kata Alwi,  refocusing juga harus dilakukan. Jika tidak dilakukan maka ada sanksi sehingga seluruh pemerintah daerah seluruh Indoensia melakukan refocusing. 


“Terkait kegiatan pendampingan dan evaluasi, Pemkab kerjasama dengan kejaksaan. Kemarin kita mengadakan  evaluasi pertemuan dengan perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan bansos. Ada dua yang bisa dilaksanakan yaitu terkait kegiatan Dinas kesehatan dan perbaikan ekonomi ini masih belum. Kemarin ditanya oleh KPK itu terkait intervensi kita di bidang ekonomi  ini masih belum ada anggaran, anggaran yang ada hanya kesehatan dan JKS,” pungkasnya.(mas)
×
Berita Terbaru Update