JAKARTA (DutaJatim.com) - Prokontra menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) soal adanya kekosongan kepemimpinan yang menyerap aspirasi masyarakat. Pernyataan JK itu disampaikan ketika mengisi webinar yang diselenggarakan DPP PKS bertajuk 'Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat' pada Jumat (20/11/2020) lalu, JK yang menjadi pembicara dalam webinar itu bicara mengenai fenomena Habib Rizieq Syihab (HRS) yang meluas hingga melibatkan TNI-Polri.
"Kenapa masalah Habib Rizieq Syihab begitu hebat sehingga polisi, tentara, turun tangan, sepertinya kita menghadapi sesuatu yang ada guncangnya. Kenapa itu terjadi, ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas," kata JK.
Saat terjadi kekosongan kepemimpinan itu, begitu muncul pemimpin kharismatik yang berani memberikan alternatif, maka orang pun mendukungnya. "Habib Rizieq itu sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita," kata JK.
Baca Berita Terkait: Jubir JK: Kebohongan Ferdenand Munculkan Kebohongan Baru
Pernyataan itu mendapat tanggapan beragam. Mengutip detik.com, politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menyarankan Habib Rizieq membuat partai politik. Menurut Hendrawan apa yang dikatakan JK sudah tepat yakni Habib Rizieq mengisi kekosongan di sistem demokrasi.
Dia lantas bicara mengenai elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dengan Habib Rizieq jika masuk di partai politik. Menurutnya, dengan adanya Ahok dan Habib Rizieq di politik Indonesia justru memberi warna demokrasi.
"Namun, argumen Pak JK belum lengkap. Dalam konstelasi demokrasi yang dinilainya semakin monoton dan hegemonik, sosok HRS memang dapat dikemas dan disponsori untuk ditawarkan pada pasar elektoral. Dulu hal yang sama pada Ahok/BTP yang mengisi spektrum sebaliknya, yaitu spektrum 'ekstrem Pancasila/Konstitusi'," katanya.
"Jadi akan menarik, bila BTP sudah masuk Parpol, HRS juga disilakan bikin parpol. Pilar demokrasi kita adalah kontestasi parpol dengan segenap ideologi dan perangkat organisasi dan program kerjanya," tambah Hendrawan.
PPP juga menilai kritik JK sebagai kritik konstruktif. Pernyataan JK dianggap kritik membangun agar demokrasi Indonesia lebih baik ke depan.
"Saya kira sebagai sebuah kritikan dari Pak JK sah-sah saja memang, kalau dicerna mungkin ada benarnya. Tetapi tidak semuanya benar. Karena kalau dikatakan pemimpin tidak aspiratif disebut juga anggota DPR tidak aspiratif juga kan menurut Pak JK. Tapi kan kami yang anggota DPR di fraksi-fraksi saya kira tetap menjadi saluran aspirasi dari masyarakat khususnya di masyarakat daerah pemilihan," ucap Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan.
Pria yang akrab disapa Awiek ini menilai kritik yang dilontarkan JK adalah kritik membangun. Menurutnya, apa yang disampaikan JK itu semata-mata agar Indonesia lebih baik.
"Kalau kami melihatnya apa yang disampaikan Pak JK sebagai sebuah kritikan yang konstruktif. Tidak perlu dipertimbangkan karena memang masukan, dan kritik konstruktif itu diperlukan untuk sama-sama membangun bangsa, meskipun faktanya apa yang disampaikan Pak JK tak semuanya benar," katanya.
Juru Bicara JK, Husain Abdullah, akhirnya memberi penjelasan tentang pernyataan JK. Husain mengatakan pernyataan JK itu difokuskan kepada partai politik berbasis Islam.
"Pak JK menjelaskan fungsi parpol dan anggota parlemen dari partai berbasis Islam. Yang dinilainya kurang menangkap dan menjalankan aspirasi umat, sehingga kekosongan ini diisi oleh HRS," ujar Husain saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2020).
Menurut Husain, JK di DPP PKS menekankan fungsi dan peran partai politik berbasis Islam untuk mengevaluasi diri. Partai politik dinilai harus menyerap aspirasi agar tidak ada parlemen jalanan.
"Apalagi penjelasan Pak JK konteksnya memang ditujukan ke partai ketika berbicara dalam webinar PKS. Jadi Pak JK menekankan pentingnya parpol-parpol berbasis Islam mengevaluasi diri, untuk mengatasi kekosongan ini sehingga tidak terjadi parlemen jalanan," katanya. (det/wis)
No comments:
Post a Comment