-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Netizen Pilih AHY Ketimbang Moeldoko

Monday, March 8, 2021 | 9:15 AM WIB Last Updated 2021-03-08T02:15:57Z


JAKARTA (DutaJatim.com) - Partai Demokrat diguncang gempa politik. Kepemimpinan Partai Demokrat tiba-tiba dikudeta sehingga memicu kegaduhan di masyarakat yang hari-hari ini sedang susah karena dirajam pandemi Covid-19. Suasana panas pun merasuki media sosial. Para netizen terbelah menjadi dua kubu, antara pro Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat secara konstitusional dan Ketua Umum Hasil KLB yang disebut-sebut ilegal, Moeldoko.


Bahkan seorang netizen membuat voting. Warganet dengan akun twitter, @adriCB88 mencuitnya dengan memposting voting ketum demokrat secara konstisional. Jika memilih AHY tekan tombol retweet, jika pilih Moeldoko tekan tombol ‘love/suka’. 


“Menurut Anda siapakah di antara kedua tokoh ini yang benar2 secara Konstitusional sebagai Ketua Partai Demokrat? Pilihan Anda”,” tanya akun tersebut.


Lebih dari 2.000 pengguna Twitter telah memberikan pilihan. Kebanyakan mereka memilih AHY sebagai Ketum Demokrat, yakni 2.100 retweet, sementara Moeldoko  disukai hanya 231 kali. Di antara warganet yang memilih ada pula yang mengomentari sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang dinilai sebagai wasit kekisruhan ini. 


“Putra mahkota cikeas lawan bapak mahkota istana ,,, serulah nunggu bola panas menkumham,” tulis akun Twitter bernama Aditya G seperti dilihat Senin 8 Maret 2021.  


Serangan terhadap sikap Mahfud sendiri bukanlah yang pertama. Sejak semalam, Mahfud dikomentari warganet usai mencuit KLB PD. Dua cuitannya kemudian dipenuhi oleh ribuan komentar.


Mahfud mengatakan, sejak era Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tak pernah melarang adanya KLB. Masalah hukum baru akan muncul jika hasil KLB didaftarkan ke Kemenkum HAM.


“Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bisa digugat ke Pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya. Dus, sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD,” ujarnya.


Komentar Mahfud itu secara normatif benar, tapi secara etika masyarakat sudah membaca ke arah mana keberpihakan Mahfud dalam kisruh politik di PD. "Sebaiknya Pak Mahfud diam tak memberi komentar, sebab komentar Beliau malah membuat gaduh mengingat Pak Mahfud dan Moeldoko sama-sama pejabat negara. Rakyat sudah susah, para petinggi negara malah bikin gaduh," kata Abdul Choliq, warga Jakarta, Senin pagi tadi. (okz/wis)   

×
Berita Terbaru Update