SURABAYA (DutaJatim.com) – Walikota Surabaya, Eri Cahyadi tidak ingin disebut Pemberi Harapan Palsu (PHP) terkait pemberian insentif tenaga kesehatan (Nakes). Dia pun berjanji memberikan insentif untuk para nakes sebesar 100 persen.
Komitmen tersebut sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada nakes yang telah berjuang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
Orang nomor satu di Surabaya itu mengakui bahwa pada tahun 2021 insentif yang diberikan kepada nakes sebesar 75% dari insentif maksimal. Hal tersebut didasari oleh Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07/MENKES/4239/2021, bahwa besaran insentif nakes dapat disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.
"Kemarin teman-teman mengajukan 75 persen. Ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah waktu itu. Alhamdulillah, saat ini ada tambahan insentif, kami berikan untuk nakes kita, sehingga 100 persen. Kami sudah sampaikan ke DPRD dan Alhamdulillah setuju " ujar Walikota Surabaya tersebut.
Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) memaparkan jika tidak ingin memberikan harapan palsu dengan janji pemberian insentif 100 persen pada tahun 2021. Ia mengatakan jika PAD Kota Surabaya saat itu juga menjadi salah satu indikator penilaian.
Oleh karena itu ia bersama Forkopimda Kota Surabaya berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja dengan menggunakan hati dan tidak hanya lisan saja, ketika ada penambahan PAD, maka secepatnya pembayaran 100 persen untuk insentif nakes harus disiapkan.
"Sebab, kalau kemarin kami sampaikan 100 persen, tapi PAD tidak mencukupi, apa tidak memberikan harapan palsu? Ini yang kami tidak mau. Ini kami buktikan dengan tidak memberikan harapan yang tidak pasti. Itu slogan kami, Forkopimda Kota Surabaya. Sehingga ketika kemarin baru 75 persen dan ada tambahan 25 persen maka langsung (kami berikan)," paparnya.
Lebih lanjut, untuk mempercepat proses pencairan, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya juga didampingi kejaksaan. Baik itu jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya maupun Kejaksaan Tanjung Perak. Bahkan dalam pengawasan di lapangan, pemkot juga didampingi pihak kepolisian.
"Kenapa (pembayaran insentif) bisa berjalan cepat? Karena bantuan beliau juga dukungan dari DPRD. Ini demi Kota Surabaya. Kebersamaan inilah yang akan membawa kemaslahatan di Kota Surabaya," pungkasnya. (ndc)
No comments:
Post a Comment