-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Peringati Harkitnas, Gubernur Khofifah: Jatim Harus Siap Sambut New Normal Life

Rabu, 20 Mei 2020 | 15.51 WIB Last Updated 2020-05-20T08:54:28Z


SURABAYA (DutaJatim.com) - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan masyarakat Jawa Timur harus siap menyambut tatanan hidup normal baru (new normal life).

Menurutnya, hal ini tidak bisa ditawar mengingat sejak kasus positif Covid-19 terkonfirmasi Maret 2020 lalu, vaksin Covid-19 belum juga ditemukan hingga saat ini. 


Moment peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei ini, ungkap Khofifah, harus dijadikan motor pendorong Indonesia dan Jatim khususnya untuk segera terbebas dari Covid-19.



"Momen Harkitnas tahun ini berseiring dengan Ramadhan dan Idul Fitri. Selayaknya ini bisa menjadi penyemangat kita untuk terus bersatu, bergotong-royong, bahu-membahu, dan menjalin silaturrahim bergotong royong   untuk menanggulangi wabah ini," terang Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (20/5/2020).


Pemerintah, kata Khofifah, tidak bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa dukungan penuh masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Berbagai elemen masyarakat harus bersatu dan punya kesamaan visi agar pandemi ini bisa segera berakhir. 


Khofifah memaparkan, new normal life mensyaratkan penyesuaian hidup berdampingan dengan Covid-19 hingga vaksin ditemukan. Artinya, protokol kesehatan ketat harus terus diterapkan. 
Oleh karena itu, lanjut Khofifah, masyarakat harus lebih adaptif terhadap teknologi digital agar dapat terus produktif menjalani aktivitas, sambil tetap melakukan pencegahan penularan pandemi lebih luas.



"Di seluruh bidang kehidupan, tidak terkecuali. Indonesia harus siap, Jatim juga harus siap. Yang penting adalah kita tidak menyerah pada keadaan, kita harus tetap menjaga semangat untuk bisa secepatnya lepas dari Covid-19," imbuhnya. 

"Intinya kita tetap produktif, tapi juga selalu waspada. Ini yang harus kita persiapkan betul, harus segera move on," tambah Khofifah. 

Seperti diberitakan DutaJatim.com, Presiden Jokowi memang menggaungkan new normal. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menegaskan, istilah new normal lebih menitikberatkan perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Hal ini disampaikan menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk tenaga kesehatan, atas rencana penerapan new normal.


"New normal adalah perubahan budaya. (Misalnya) Selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan, dan seterusnya," ujar Yuri saat dikonfirmasi kemarin. 


Selain perubahan perilaku masyarakat, lanjut Yuri, new normal nantinya juga mengubah paradigma pelayanan kesehatan. Yang mana, kata Yuri, layanan kesehatan akan mengedepankan cara online. Nanti dari konsultasi akan ditentukan kapan ketemu dokter jika diperlukan. "Mengedepankan itu bukan mengharuskan, tetapi tergantung kondisi dan situasi," ungkap dia. 

Lebih lanjut, Yuri mengungkapkan, meski menggaungkan new normal, Presiden Joko Widodo hingga saat ini tidak menginstruksikan untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB). Dia menilai, kekecewaan tenaga kesehatan saat ini disebabkan perilaku masyarakat yang kurang disiplin mematuhi protokol pencegahan penularan virus corona (Covid-19). 


"Yang pasti sampai sekarang Presiden tidak melonggarkan PSBB. Rakyat diminta patuh, tenaga kesehatan kecewa sama perilaku masyarakat yang tidak patuh," tutur Yuri. 

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia belakangan menggaungkan istilah the new normal atau pola hidup normal versi baru yang menuntut warga hidup berdamai dan berdampingan dengan pandemi Covid-19. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan, dalam new normal, ada indikasi beberapa sektor kegiatan yang tadinya ditutup akan dibuka kembali.


Selain itu ada istilah herd immunity. Maksudnya kondisi ketika sebagian besar kelompok atau populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar dan sembuh dari penyakit tersebut. Meski dinilai bisa menghambat penyebaran virus, namun strategi ini dapat memakan korban dalam jumlah besar. Untuk mencapai herd immunity, setidaknya 70 persen dari populasi harus terinfeksi terlebih dahulu. Apabila penduduk Indonesia dianggap sebanyak 270 juta, maka sedikitnya 189 juta harus terinfeksi untuk mendapatkan herd immunity. Kemudian, dari angka tersebut kemungkinan orang yang meninggal bisa mencapai satu juta orang.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meyakini akan banyak korban bertumbangan apabila pemerintah menggunakan opsi herd immunity untuk menghadapi Covid-19. " Herd immunity bisa saja, cuma korbannya banyak," ujar Kalla dalam diskusi Universitas Indonesia Webinar "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020). Kalla mencontohkan penerapan herd immunity yang dilakukan Swedia. Mantan wakil presiden tersebut menyebut angka kematian di Swedia justru lima kali lipat lebih tinggi dibanding negara di sekitarnya.


Hal itu terjadi karena Swedia menerapkan herd immunity tanpa dibarengi dengan dilakukannya lockdown. "Tingkat kematian di Swedia lima kali lipat dibanding negara di sekitarnya akibat ingin mencoba herd immunity," katanya. Di sisi lain, Kalla menyebut pemerintah boleh saja menggunakan opsi herd immunity. Namun, resiko yang akan diterima dari kebijakan tersebut adalah korban akan semakin banyak.  (gas)



×
Berita Terbaru Update