-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

11 Kabupaten/Kota di Jatim Terapkan PPKM, Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Patuhi Prokes

Saturday, January 9, 2021 | 7:03 PM WIB Last Updated 2021-01-09T12:03:21Z

 



SURABAYA (DutaJatim.com) - Sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Jatim akan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai Senin  11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021.  Sebelas kabupaten/kota itu meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Lamongan, Ngawi dan Blitar. 

Penetapan ini berdasarkan pertimbangan  Instruksi Kemendagri No.1 Tahun 2021 yaitu Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo masuk zona merah.  

Dalam peta BNPB juga ada Kabupaten Blitar, Lamongan dan Ngawi, dan daerah yang masuk kategori 4 indikator oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yaitu Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

Empat kriteria pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 itu diukur dari  tingkat kematian di atas rata-rata nasional (3%), tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional (82%); tingkat kasus aktif di atas rata rata Nasional (14%)  dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) ICU dan isolasi di atas 70%. 

11 Kabupaten/Kota di Jatim Terapkan PPKM, Gubernur Khofifah Minta Masyarakat Patuhi Prokes

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, berdasarkan Inmendagri 1/2021 diktum 1 disebutkan bahwa daerah prioritas adalah Surabaya Raya dan Malang Raya. Sedangkan diktum 3 menyebutkan Gubernur juga dapat menetapkan kabupaten - kota lain. 

Maka yang akan diberlakukan PPKM adalah daerah yang ditetapkan sebagai prioritas dalam Inmendagri 1/2021, masuk zona merah peta BNPB, dan daerah yang masuk kriteria 4 indikator. 

Kata Khofifah,  dua daerah di Jatim yang memenuhi kriteria itu yakni Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Sedangkan sesuai peta risiko COVID-19 yang diterbitkan oleh Gugus Tugas COVID-19 Pusat, Jatim juga memiliki 3 zona merah saat ini yakni  Blitar, Ngawi, dan Lamongan. 

“Berdasarkan berbagai pertimbangan itu baik Instruksi Kemendagri, kemudian 4 indikator serta peta risiko Covid-19 dari Gugus Tugas Pusat, maka ditetapkan 11 daeray di Jatim diberlakukan PPKM mulai 11 hingga 25 Januari 2021,” ungkap Khofifah di  Surabaya, Sabtu (9/1/2021). 

Untuk itu, Khofifah mengajak semua pihak termasuk masyarakat ikut mematuhi pelaksanaan PPKM dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Dengan kerjasama semua pihak, ia berharap penyebaran Covid-19 dapat terus ditekan sehingga kegiatan masyarakat termasuk pemulihan ekonomi dapat berjalan maksimal. 

“Salah satu penyebab peningkatan kasus Covid-19 ini adalah peningkatan mobilitas  manusia sehingga penularan Covid-19  belum bisa dihentikan. Padahal, penurunan mobilitas akan sangat berpengaruh terhadap proses penularan Covid-19. Dengan diberlakukannya PPKM ini diharapkan dapat menekan penularan Covid-19,” terangnya. 

Sementara itu, saat ini kasus Covid-19 di Jatim menujukkan tren naik signifikan. 

Per Sabtu , 9 Januari 2020, kasus Covid-19 di Jatim mencapai 91.609 kasus dengan kasus konfirmasi sembuh sebanyak 78.602  kasus (85,80%), kasus yang dirawat sebanyak 6.627 kasus (7,24%) dan meninggal 6.380 kasus (6.96%). 

Dalam data kapasitas TT Covid-19 di Jatim, terdapat peningkatan jumlah BOR ICU isolasi maupun isolasi biasa untuk pasien Covid-19. Saat ini, BOR ICU COVID-19 telah mencapai 72% dan Isolasi COVID-19 mencapai 79%. Angka ini perlu diwaspadai karena standar dari WHO adalah 60%. 

”Tidak hanya itu, tren kasus mingguan baru Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan yang signifikan sejak minggu kedua November sampai Januari. Tampak bawa kasus COVID-19 maupun kematian belum menunjukkan tren penurunan sehingga dibutuhkan pembatasan mobilitas guna mencegah penyebaran Covid-19 di Jatim, harapannya PPKM ini menjadi upaya yang masif dan terstruktur untuk menghambat penyebaran COVID-19 di bumi Jawa Timur ini,” pungkasnya. (ima/ndc)
×
Berita Terbaru Update